Kupang, Mensanews.com- Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Yohanes Klau, S.I.P., M.M., ungkap penerapan PPKM di wilayah kabupaten Malaka khusus di dunia pendidikan sesuai dengan aturan pemberlakuan PPKM level 3.
“Saat ini kita level 3 PPKM, jadi saya sudah instruksikan kepada kepala sekolah, guru dan juga komite sebagai 3 komponen utama yakni penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu untuk bagaimana menerapkan PPKM ini, antara lain dengan skema yang pertama, kepala sekolah dengan guru-guru tidak libur, mereka tetap ke sekolah dengan skema pembelajaran dari jarak jauh untuk siswa dari rumah”, ungkap Yohanes Klau kepada media ini di ruang kerjanya, Senin (2/8/2021)
Memang imbas dari penerapan PPKM ini, kata Yohanes sempat memunculkan persepsi atau anggapan bahwa sekolah libur. Sebenarnya sekolah tidak libur. Kegiatan tetap berjalan tapi melalui daring (dalam jaringan), jarak jauh atau melalui zonasi dalam jumlah terbatas guru bisa datang menyampaikan materi pembelajaran.
“Tentunya ke depan kita juga melihat trend dari pada perkembangan covid ini kalau menurun berarti kita bisa merubah lagi skema itu dengan siswa datang di sekolah tetapi dengan jumlah yang terbatas, bisa juga kita menggunakan sistem sift”, sebut Yohanes.
Dijelaskan Yohanes, sebenarnya pada awal itu kita sudah tetapkan skema untuk tatap muka dengan jumlah terbatas lalu diikuti dengan sift hanya saja dengan trend kenaikan jumlah terpapar covid-19 sehingga kita harus mengikuti perintah lain dari Pak Bupati kaitan dengan kategori level 3.
“Kepada kepala sekolah, guru dan orang tua, saya menghimbau lagi pada kepala sekolah, guru, orang tua, dengan siswa untuk menggunakan waktu ini sebaik mungkin. Walaupun kita dalam kondisi pandemi tapi tugas kita sebagai murid, sebagai guru, sebagai kepala sekolah atau tenaga kependidikan tetap jalan sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah kita lakukan”, pesan Yohanes Klau.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
