Malaka, Mensanews.com– “Keutamaan dalam dalam menjalankan roda pemerintahan adalah mensejahteraan rakyat Malaka. Memang ada dinamika dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah hal yang mudah. Saya tidak bisa sendirian. Butuh kerja sama dan masukan semua unsur di kabupaten Malaka,” ungkap Bupati Malaka, Dr. Simon nahak, S.H., M.H., kepada awak media, senin (16/08/2021).
Bupati Malaka Simon Nahak menegaskan untuk menyejahterakan rakyat Malaka memerlukan dukungan APBD Malaka dan aneka peraturan Malaka juga peraturan lebih tinggi menjadi instrumen utama
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan sistem tata negara Indonesia.
Menurut Bupati Malaka, memanfaatkan APBD Malaka dan aneka peraturan di Kabupaten Malaka serta peraturan lebih tinggi adalah suatu keharusan. APBD penting karena aneka program membutuhkan biaya agar bisa terlaksana.
Salah satu sumber APBD adalah Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari aneka retribusi dan pajak daerah.
Untuk memperbesar PAD, setiap daerah berusaha meningkatkan kapasitas ekonomi daerahnya. Pajak dan retribusi antara lain didapat dari kegiatan usaha.
“Pemkab Malaka mengundang dan mendorong pertumbuhan investasi di Malaka, selama mengikuti aturan,” tegas Bupati Simon.
Terkait aturan, ia mengingatkan bahwa bukan hanya perda Malaka harus diikuti. Ada perda Nusa Tenggara Timur dan aneka peraturan perundang-undangan RI. Jika proses pengembangan usaha sudah mengikuti semua aturan baik di pusat hingga Malaka, maka sewajarnya izin investasi dikeluarkan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
