Labuan Bajo, Mensanews.com– Bupati malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., menjelaskan bahwa terkait Rapat Progres Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pemberdayaan UMKM yang akan dibangun disetiap Kabupaten di Provinsi NTT membutuhkan orang yang berjiwa Entrepreneur.
“Kita membutuhkan orang yang berjiwa entrepreneur agar MPP yang dibangun dapat meningkatkan kualitas publik yang cepat, muda terjangkau, nyaman dan aman”, jelas Bupati Simon kepada media ini melalui telepon Seluler usai mengikuti kegiatan Rapat koordinasi bersama Wakil presiden RI, di Labuan Bajo 14 Maret 2022.
Dalam perpres 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan MPP, kata Bupati Simon, bertujuan mewujudkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing serta memberikan kemudahan berusaha.
“karena itu diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan intregrasi antara pemerintah daerah dengan kementrian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta”, tutur Bupati Simon
Lanjutnya, dalam pembahasan tersebutpun wakil presiden RI menekankan agar di 2023 nanti MPP dan UMKM harus dibangun di 11 kabupaten di provinsi NTT sehingga pada 2024 nanti sudah 100% dibangun, agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dan tentunya sangat dibutuhkan mindset SDM yang betul- betul berjiwa entrepreneur.
“Kita membutuhkan mindset SDM yang berjiwa entrepreneur. Soal bagaimana merubah mindset para petugas khusunya di Kabupaten Malaka, di kantor MPP yang nantinya akan dibangun, supaya mereka betul-betul bekerja secara profesional ibarat orang ASN tetapi berjiwa wirausaha sehingga pelayanannya betul-betul profesional dan maksimal karena jika hanya sekedar membangun kemudian tidak bisa dilakukan secara maksimal dengan pelayanan yang berkualitas maka akan sia-sia juga”, Ungkap Bupati Simon.
Ditegaskannya, MPP menjadi suatu keharusan untuk dibangun karena zaman sekarang ini banyak keluhan dari masyarakat. sehingga keluhan masyarakat yang belum diakomodir atau belum kita layani perlu dibuatkan satu kantor pelayanan publik yang tentu berintegrasi dan perlu pelayanan dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai sehingga kemudian tempat itu dibangun dan bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama juga dibahas tentang UMKM mengingat masa pandemi covid-19 yang tak kunjung berakhir, bencana alam dan non alam lainnya, maka perlu adanya digitalisasi secara online agar masyarakat juga bisa belajar belanja sendiri di wilayahnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
