Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Daerah  

Dampingi Bupati Malaka Serahkan Data, Remigius Berharap Kembali Memperoleh Opini WTP.

Remi Asa
Inspektur Inspektorat daerah Kabupaten Malaka, Remigius Asa, S.H.

Kupang, Mensanews.com– Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka, Remigius Asa, S.H., bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Malaka, Agustinus Remigius leki, S.H., dan ketua DPRD kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek,S.H.,  mendampingi Bupati Malaka, Dr. Simon nahak S.H., M.H., untuk menyerahkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Malaka tahun 2021  kepada BPK Perwakilan  Provinsi NTT, Senin 28 maret 2022.

Penyerahan data tersebut bertujuan untuk melakukan audit secara rinci oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Malaka.

Untuk itu sebagai Inspektur Inspektorat Remigius berharap agar tahun ini kabupaten Malaka kembali memperoleh Opini WTP.

Baca Juga :  Bupati Malaka: “Proficiat Kepada Bapak Dr. Thomas Umbu Atas Pelantikan Jadi Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN”

“Harapan kita bahwa audit yang dilakukan secara rinci oleh BPK di Kabupaten Malaka pada beberapa waktu yang akan datang kita tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  karena kalau tahun ini  kita dapat predikat WTP lagi, artinya sudah 3 tahun berturut-turut kita memperoleh predikat itu”, ungkapnya.

Lanjutnya, hari ini kami mendampingi bupati Malaka untuk menyerahkan data ke BPK dan saya berharap agar kurang lebih 2 bulan tepatnya pada tanggal 28 Mei 2022 pemerintah kabupaten Malaka sudah harus menerima hasil audit yang dilakukan secara rinci oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah kabupaten malaka.

Baca Juga :  Pekan Budaya Daerah Tingkat Kabupaten Malaka Tahun 2023, Merupakan Upaya Pemerintah Melestarikan Budaya

Kepada mensanews.com Remigius menjelaskan  bahwa, setiap tahun inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah, mempunyai kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsi review terhadap surat pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing perangkat daerah, sehingga dengan demikian kekurangan-kekurangan yang kita temui, kita bisa sampaikan kembali ke perangkat daerah untuk melakukan perbaikan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan untuk audit secara rinci oleh BPK itu benar-benar sesuai dengan standar akuntansi.