Malaka, Mensanews.com– Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak mengakui bahwa brand beras ‘Nona Malaka’ bisa menjadi simbol swasembada pangan, bahkan kedaulatan pangan Malaka.
“Kita menghendaki, ke depan kita harus mencapai swasembada pangan, bila perlu kedaulatan pangan, Tujuan kita ke sana. Dan kita harus mulai dari beras Nona Malaka ini,” kata Bupati Simon saat menghadiri panen padi secara simbolis dari kelompok tani Hamparan Kadomuk Satu, Desa Wehali, kecamatan Malaka Tengah, Senin 25 April 2022.
Dijelaskan bahwa swasembada pangan adalah program utama dia dan wakilnya saat ini. “Saya ingin masyarakat saya cukup makan. Nanti kalau sudah cukup makan dan ada kelebihan, baru boleh dijual untuk kebutuhan peningkatan ekonomi,” katanya sambil mengajak masyarakat untuk bersyukur atas potensi alam yang diberikan Tuhan dan Leluhur kepada Malaka.
Bupati Simon menyampaikan apresiasi karena pembagian bibit/benih dan pupuk sudah diwujudkan, selanjutnya Ia berpesan kepada plt Kadis pertanian bersama jajaran, PPK agar pada saat tanam harus memberikan informasi terlebih dahulu kepada Bupati bersama jajaran.
“Ini penting kalau ada panen tentunya didahulukan dengan tanam. Mohon kami diinformasikan saat tanam, kalaupun saya tidak hadir ada sekda, ada asisten, ada staf ahli, dan OPD. jangan kita tidak tau menahu tiba-tiba mohon maaf kemudian panen”, harapnya.
Bupati meminta agar lahannya diekspansi, diperluas dan dibuat perhitungan luas lahan dan proyeksi jumlah panennya. Diperhitungkan juga dengan jangkauan untuk kebutuhan masyarakat. Dan dia menegaskan ini sebagai tugas pemerintah, agar ke depan dikelola dengan benar, sehingga tidak selesai dipanen kali ini tetapi punya prospek ke depan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
