Kupang, Mensanews.com- Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia G. L. Kalake, SH. MCD menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) dan Istana Negara pada Senin 30 Oktober 2023.
Rakor ini bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta mengoptimalkan implementasi kebijakan program strategis nasional di daerah.
Acara dihadiri oleh para Penjabat Kepala Daerah dari seluruh Indonesia, dimulai dengan arahan dari Mendagri, Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA, Ph.D di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Gedung C Kemendagri.
Setelah itu, para penjabat kepala daerah menuju Istana Negara untuk menerima arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Dalam arahannya, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.
“Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan,” kata Presiden Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.
“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kilogram, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,” tutur Jokowi.
Selanjutnya, Presiden juga mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino. Meski di beberapa daerah hujan telah turun, tetapi potensi kebakaran juga harus tetap diantisipasi.
“(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini,” katanya.
Kemudian dalam hal reformasi birokrasi, Kepala Negara menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor.
Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Walikota (harus) selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” imbuh Presiden.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
