MENSANEWS.COM, KUPANG, Bandar udara internasional El Tari resmi masuk dalam wilayah administrasi Kota Kupang. Hal ini atas kesepakatan bersama antara Wali Kota Kupang Jefirston Riwu Kore dan Bupati Kupang Korinus Masneno di ruang rapat Gubernur NTT pada, Senin (28/12/2020).
Sebelumnya segmen ini terbagi dua, sebagian masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang dan sebagian lagi masuk dalam wilayah administrasi Kota Kupang. Sementara untuk kawasan Nasipanaf akan disesuaikan dengan kondisi sosiologis dan politik masyarakat di kawasan tersebut, berdasarkan data wilayah pemilihan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yang mempertemukan dua kepala daerah tersebut menyampaikan kesepakatan penentuan batas wilayah tentunya selalu merujuk pada undang-undang. Mengenai segmen bandara El Tari menurutnya tidak mungkin diambil alih oleh dua pemerintah daerah sekaligus.
Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah berusaha menjadi mediator yang memberi jalan tengah penyelesaian sengketa batas wilayah yang sudah berlangsung lama tersebut. Akhirnya disepakati pilar batas yang selama ini membelah bandara masuk dalam dua wilayah dinyatakan tidak berlaku. Dia optimis penyesuaian batas wilayah ini tidak merugikan rakyat karena tidak ada hak kepemilikan warga atas tanah yang hilang.
Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M.,M.H., pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTT dan jajarannya yang sudah mengambil sikap dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah ini. Diakuinya Gubernur tentu sudah melihat berbagai aspek sebelum mengambil keputusan ini. Pemerintah Kota Kupang menurutnya siap menerima apapun keputusan yang diambil oleh Gubernur terkait batas wilayah ini.
“Kami siap terima apapun keputusan soal batas wilayah, karena pada dasarnya tujuan kita sama yakni membangun NTT dan mensejahterakan rakyat,” pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
