Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Ketua DPD RI Singgung Soal Impor Beras, Saat Panen Perdana Benih Inpari IR Nutri Zinc Di Sumba

Tambolaka, Mensanews.com– Panen Perdana Benih Inpari IR Nutri Zinc Di Sumba,Ketua DPD RI Singgung Soal Impor Beras dihadapan petani serta peningkatan anggaran ketahanan pangan sebesar 30 persen ditahun 2021.

Dalam sambutannya,AA Lanyala M. Mataliti mengungkapkan bahwa panen raya merupakan simbol kesejahteraan bukan sebaliknya panen raya malah membawa kegalauan dalam ketidakpastian sekaligus pertanyaan dengan harga gabah yang tidak pasti karena tidak terserap oleh pasar.

“Itulah kenapa senator di DPD RI Mendukung Apa yang dipaparkan kepala bulog kepada presiden agar pemerintah mengurungkan niat  melakukan impor beras”Tegas Ketua DPD RI.

Baca Juga :  Johanis Ottemoesoe : Untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih, Kita Harus Menambah Sumber Air

Mengingat cadangan beras digudang-gudang bulog masih mencukupi karena bukan kita kekurangan beras tetapi kita belum sukses mengatur dan memfasilitasi proses distribusi beras secara baik sehingga harga gabah disejumlah sentra padi anjlok.

“Persoalan anjloknya harga gabah ditingkat petani harus dilihat dari kebijakan pemerintah terkait tatakelola atau perniagaan hasil komoditas pertanian.cara pandang pemerintah terhadap petani mau ditempatkan sebagai objek atau subjek.karena ini sangat menentukan nasib petani”Ujar Mataliti pada panen perdana padi Panen Perdana Benih Inpari IR Nutri Zinc dipersawahan Wakelo,Selasa,23 maret 2021.

Dirinya mempertanyakan,Apakah pemerintah akan hadir secara maksimal atau hanya hadir pada pencanangan program saja lantas bagaimana dengan dukungan data yang konkrit dari ketersediaan dan kebutuhan komoditas itu.

Baca Juga :  Diminta Meresmikan SPBU, Gubernur : Terima Kasih Kopdit Pintu Air

‘Disini kita bicara bagaimana rantai distribusi hasil komoditas itu ke daerah untuk mengatasi kelangkaan didaerah non penghasil,bukan dijawab dengan kebijakan impor komoditas”Pungkasnya.

Selain itu diperlukan kebijakan yang tepat sasaran untuk menurunkan biaya pokok produksi ditingkat petani yang harus terus diupayakan dengan Inovasi teknologi termasuk program food estate dimana hasil akhir yang dituju ketahanan pangan.

Oleh karena itu pemerintah ditahun 2021 menaikan anggaran ketahanan pangan sebesar 30 persen dari 80 triliun ditahun sebelumnya menjadi 104 triliun.ini tentu harus disambut oleh daerah terutama daerah yang menjadi lumbung pangan dan penghasil produk pertanian dan perikanan serta produk holtikulura lainnya.

Baca Juga :  Infrastruktur Pelayanan Publik Harus Menjadi Prioritas Pembangunan

 

Sementara senator asal NTT,dr.Asyera Wundalero dalam sambutannya mengatakan sebagai perwakilan daerah ditingkat pusat,dirinya terus berjuang sekuat tenaga untuk membantu daerah ini lepas dari persoalan stunting dan gizi buruk di NTT.

“Bapak Gubernur dan bupati se NTT terus berupaya untuk mengatasi malasan stunting di daerah ini.Sebagai Senator saya menginisiasi untuk pengembangan benih padi yang mampu menangkal stunting didaerah ini”Kata Asyera.