Mensanews.com – Kupang, Pertanian sebagai salah satu sektor utama dan sangat berpengaruh terhadap sektor lainnya yang menunjang kehidupan masyarakat Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Timur dengan satu harapan dasar memajukan ekonomi keluarga yang akuntabel dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTT Yunus Takandewa saat membuka diskusi dan konsultasi publik pengentasan masalah pertanian, di Aula Dewan Perwakilan Daerah NTT, Selasa 7/1/2020.
Kegiatan diskusi dan konsultasi publik dalam mengatasi masalah pertanian di hadiri oleh Pimpinan OPD Lingkup Provinsi NTT,para akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang dan Universitas Satya Wacana Kupang,Anggota DPRD Provinsi dan kabupaten dari partai PDIP Perjuangan Provinsi NTT dan Tokoh masyarakat lingkup Kota Kupang.
Yunus Takandewa dalam sambutannya menjelaskan bahwa sektor pertanian sebagai salah satu aspek penting yang harus diperhatikan guna menunjang kehidupan masyarakat dan khususnya di wilayah pedesaan dengan memanfaatkan lahan kering dan didukung sarana dan prasarana yang memadai seperti traktor, maupun alat bantu pertanian lainnya untuk membantu kegiatan pertanian masyarakat. Hal ini juga sejalan wacana pembangunan pertanian menurut Basuki Tjahaja purnama NTT harus menjadi provinsi kehutanan karena memiliki potensi alam yang luar biasa namun belum dikelola secara optimal.
Yunus Takandewa yang juga anggota Anggota DPRD Provinsi NTT menyampaikan terima kasih kepada Direktur pembiayaan pertanian RI yang siap membantu NTT untuk pengadaan traktor bagi petani desa dan meyakini kehadiran Direktur pembiayaan pertanian bersama Tim memberikan gambaran positif bahwa tahun 2020 banyak program strategis akan dilakukan di NTT.
Anggota DPR RI Komisi IV Yohanes Fransiskus Lema, Sip,Msi dalam meterinya mengatakan bahwa angka kemiskinan NTT dalam lima tahun terakhir relatif partisipatif dan angka kemiskinan indonesia tahun 2019 berada di bawah 10 persen yang mengacu pada data BPS 9,41 persen. NTT secara nasional menjadi provinsi termiskin ketiga yang hanya lebih baik dari papua dan papua barat.
Indeks pembangunan manusia NTT dilihat aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan berada di angka yang cukup memprihatinkan yang dibuktikan dengan tingginya angka stunting dan berdasarkan data diatas 50 persen mata pencaharian masyarakat NTT umumnya sebagai petani yang berdomisili di desa.
Lebih lanjut ansy Lema meyakini bahwa kemiskinan di NTT adalah kemiskinan petani-petani di desa namun sisi lain banyak program yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat dan salah satu contoh Presiden RI Ir. Joko Widodo membangun tujuh bendungan besar untuk pemenuhan kebutuhan air bersih,lahan pertanian,, peternakan, perikanan, dan irigasi.
Selain itu, berdasarkan pantauan lapangan pembangunan bendungan yang ada lebih banyak dimanfaatkan untuk lahan basah dengan luas 214.000 hektar berbeda dengan lahan kering 1,3 juta yang belum dimanfaatkan. Lema menegaskan salah satu langkah untuk peningkatan ekonomi masyarakat yakni memperbaiki sistem pertanian dengan menyiapkan perencanaan dan proses pelaksanaan yang efektif serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai untuk membuka lahan pertanian dan menanam tanaman yang bernilai ekonomis dengan jumlah jumlah yang besar.
Ia menegaskan sebuah negara yang kuat harus didukung dengan pangan kuat dan sebagai anggota DPR RI yang membidangi pertanian selalu siap mendengar aspirasi masyarakat serta mempengaruhi kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat khususnya mengatasi masalah pertanian di NTT.
Direktur pembiayaan kementerian pertanian Ir. Indah Megawati, Mp dalam materinya mengatakan bahwa salah satu langkah pengentasan kemiskinan di daerah perbaikan sistem pertanian melalui gerakan bersama menuju pertanian yang maju dan modern.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
