MENSANEWS.COM (NTT), Atas Restu Gubernur dan Wakil Gubernur, Para pejabat Eselon II yang di koordinir Kepala Badan Asset Daerah Provinsi NTT, DR. Zeth Sony Libing, M.Si mengunjungi lokasi BesiPae untuk sejumlah Agenda berkaitan dengan Asset Pemerintah Provinsi di kawasan Besipae sejumlah 3.780 Ha, Jumat (21/8).
Pemerintah Provinsi mengadakan dialog dan rapat bersama para Usif, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pihak keamanan untuk menyelesaiakan persoalan Besipae.
Dalam perjalanan tersebut, DR Sony menjelaskan dan sekaligus menunjukan sejumlah lokasi yang ditertibkan oleh aparat.
“Ini lokasi-lokasi yang kami tertibkan karena pada lokasi ini berada dilahan pemerintah. Lokasi tersebut tidak di huni, terdapat indikasi penguasaan terhadap lahan pemerintah. Untuk itu kami perlu menertibkannya sebab yg kami lakukan bukan sebuah tindakan represif melainkan penertiban untuk kesejahteraan masyarakat di sini,” jelas Sony.
Dalam pertemuan tersebut, Frans Nabuasa,Usif Besi mengatakan sejak dulu lahan ini diserahkan kepada pemerintah. Lokasi ini hanya terdapat kayu kabesak dan rumput.
“ Sejak dulu saat penyerahan hanya terdapat pohon kabesak dan rumput. Sementara terdapat pohon lamtoro saat adanya kerjasama, saat lahan diserahkan, tidak terdapat satu rumah pun disini, ini kondisi terakhir pada tahun 1982. Kemudian manakala sejak tahun 1983 bilamana terdapat rumah ataupun bangunan yang notabene liar maka perlu dibongkar,” jelas Usif Frans.
Selanjutnya, Usif Nope Nabuasa mengatakan, apabila ada pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik hak atas lahan ini. Bahkan memprovokasi masyarakat sehingga terjadi gejolak di tempat kami hidup.
“Saya ingin ditunjukan dimana bukti dan lokasi mereka! Lahan ini diserahkan demi kesejahteraan rakyat. Jadi kalau ada lahan tanah kebun dan rumah yang ada dikawasan ini, kira-kira saudara Niko Manao, Dinus Seran dan Emanuel Tampani bisa tunjukan kepada kami dimana milik mereka sejak tahun 1982 bahkan tunjukan juga mereka lahir dimana dan tali pusat mereka ditanam dimana,” tegas Usif Nope.
Kepala Biro Humas Protokol, Jelamu di tempat yang sama menegaskan, publik mesti secara cerdas menanggapi setiap informasi yang di sebarkan pada media informasi.
“Saat ini kami berada di lokasi Besipae, sebagaimana arahan Gubernur, Pengelolaan aset daerah ini untuk kesejahteraan masyarakat. Aset daerah ini akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga kita mesti bersinergi untuk membangunnya dan perlu secara baik juga pengelolaannya,” ujar Marius
Hadir Juga Pemerintah Kecamatan Amanuban Selatan Kasie Pemerintahan,Yakob.
Yakob mengungkapkan, terjadi gesekan dialokasi ini yaitu RT 20.
“Hanya 11 KK yang terdata di kompleks Besipae sedangkan yang lainya tidak terdata di dokumen statistik Desa. Bahkan masyarakat yang tidak terdata ini lebih arogan dan tidak menghargai pemerintah setempat. Mereka yang ribut disana merugikan 3000an masyarakat kami yang terdiri dari 700 kk diwilayah kami,” ujar Yakob.
Tokoh pemuda Efraem Mantaeka, menjelaskan dengan adanya kawasan ini masyarakat bersyukur. Ada hal positif yang kami dapat berupa pekerjaan dan penghasilan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
