Kupang, Mensanews.com- Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) minta agar Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan terlibat secara langsung dalam memajukan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTT.
Hal ini dikatakan oleh Gubernur saat memberikan sambutan di SMK Negeri Polo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS, Jumad (26/03/2021).
“Tenaga pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan bisa juga datang dari Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, karena mereka memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing,” ungkap Gubernur.
Menurut Gubernur, setiap program pemerintah khususnya dalam bidang pertanian dan peternakan harus melibatkan para siswa agar mereka juga mampu mengenal ilmu yang mereka pelajari secara baik di sekolah. Oleh karenanya desain pendidikan di NTT akan dirubah.
“Kedepan khusus untuk SMK, tahun pertama itu teori, sedangkan tahun selanjutnya semua siswa wajib turun ke lapangan didampingi oleh tenaga pengajar, mereka harus dibiasakan dengan ilmu yang mereka pelajari. Hal ini agar ketika mereka menamatkan sekolah, mereka tidak perlu lagi mencari pengalaman, dengan demikian mereka bisa langsung memiliki lahan pekerjaan saat tamat atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,” lanjut Gubernur.
Gubernur juga mengatakan bahwa apabila guru-guru serius terlibat di lapangan, maka sudah dapat dipastikan bahwa dia akan sejahtera.
“Sebagai Gubernur saya mau ingatkan bahwa para guru harus terlibat di lapangan secara aktif, dengan demikian apabila yang mereka kerjakan itu berhasil, maka mereka juga yang akan menikmati hasilnya, itu yang dinamakan kerja lapangan,” lanjut Gubernur Viktor.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
