Temuan ini sekaligus menggugurkan tudingan yang diarahkan kepada Kepala SMKN 5 Kupang, Dra. Safirah Cornelia Abineno. Narasi yang berkembang sebelumnya dinilai tidak utuh dan cenderung menyesatkan karena mengabaikan keseluruhan alur transaksi.

Sumber terpercaya yang terlibat dalam penelusuran data menyebutkan, isu “dana hilang” lebih merupakan konstruksi narasi yang tidak berbasis fakta lengkap.

“Uangnya tidak hilang. Semua pergerakan ada jejaknya. Pernah keluar, lalu dikembalikan ke rekening yang sama,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Kronologi Terbuka: Dana Keluar, Kembali, Lalu Bergerak Lagi

Berdasarkan dokumen transaksi yang dihimpun, alur dana BOS tersebut dapat ditelusuri secara kronologis dalam rentang hampir dua tahun.

Pada pertengahan 2024, dana BOS tahap II sebesar Rp126.220.000 ditarik dari rekening resmi sekolah. Penarikan ini kemudian menjadi dasar munculnya dugaan penggelapan.

Namun, pada 5 Mei 2025, dana tersebut dikembalikan secara utuh ke rekening BOS SMKN 5 Kupang melalui setoran tunai di Bank NTT oleh bendahara BOS, Ewil Lassa. Bukti transaksi bank menunjukkan status sukses, dengan nominal dan rekening tujuan yang sesuai.

Setelah pengembalian, dana kembali mengalami pergerakan keluar dari rekening. Bagian ini menjadi titik penting yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme penggunaan dan pencatatannya.

Memasuki April 2026, tercatat dua setoran besar ke rekening yang sama: Rp405.530.000 pada 21 April dan Rp117.220.400 pada 23 April. Saldo akhir kemudian mencapai Rp531.750.400.

Rangkaian ini memperlihatkan bahwa dana Rp126 juta tersebut tidak pernah hilang, melainkan menjadi bagian dari siklus transaksi yang terdokumentasi secara administratif.

Tuduhan Melemah, Fakta Menguat

Dalam perspektif hukum, unsur utama penggelapan adalah hilangnya dana tanpa jejak atau tanpa pertanggungjawaban. Namun dalam kasus ini, bukti perbankan justru menunjukkan sebaliknya.

Dana:

1. Pernah dikembalikan utuh ke rekening resmi sekolah
2. Tercatat kembali dalam saldo rekening setelah transaksi lanjutan
3. Memiliki bukti administrasi yang lengkap dan dapat ditelusuri

Dengan kondisi tersebut, tuduhan terhadap Safirah Abineno dinilai tidak memiliki dasar faktual yang kuat.

“Tidak bisa setiap pergerakan dana langsung dianggap penggelapan. Yang harus dilihat adalah apakah uang itu hilang atau tetap tercatat. Dalam kasus ini, uangnya ada,” kata sumber tersebut.

Sorotan pada Peran Bendahara dan Distorsi Informasi

The post Rp 126 Juta “Digoreng” Bendahara Bos Lakukan Kebohongan Berulang Tuduhan Ke Safirah Runtuh appeared first on Mensa News.

Kepala sekolah, Semy Ndolu, M.Pd., menegaskan Jumad (13/02)2026) bahwa kedua inovasi tersebut memang lahir di luar program keahlian (Prodi) yang ada. Namun, menurutnya, hal itu justru menjadi bukti bahwa kreativitas siswa tidak dibatasi oleh struktur kurikulum semata.

“Kompor induksi dan jemuran pintar ini memang di luar Prodi, tetapi merupakan inovasi nyata siswa. Saat ini keduanya sedang dalam proses menuju lisensi dan menunggu tahapan hak paten,” jelasnya.

Kompor Induksi Hemat Energi

Kompor induksi yang dikembangkan siswa dirancang dengan pendekatan efisiensi energi dan keamanan penggunaan. Berbeda dengan kompor konvensional berbahan bakar gas, sistem induksi bekerja dengan prinsip elektromagnetik untuk menghasilkan panas langsung pada peralatan masak berbahan logam tertentu.

Pengembangan kompor ini dilakukan melalui tahapan riset, perakitan, hingga uji teknis internal sekolah. Selain menjadi media pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), inovasi ini juga diarahkan sebagai produk teknologi terapan yang memiliki nilai ekonomis.

Pihak sekolah menyebut, proses pengujian teknis masih terus dilakukan untuk memastikan standar keamanan dan kelayakan sebelum masuk ke tahap komersialisasi.

Jemuran Pintar Berbasis IoT

The post Kompor Induksi dan Jemuran Pintar SMKN 4 Kupang Menuju Lisensi, Bukti Inovasi Siswa appeared first on Mensa News.

Hal ini terlihat dalam SK Berkala yang ditandatangani Kadis Ambros Kodo, yang diterima media ini , Rabu 28 Januari 2026 di Kupang.

Penandatanganan SK berkala tersebut memunculkan pertanyaan serius di ruang publik. Secara administratif, SK berkala merupakan dokumen kepegawaian yang melekat pada status jabatan aktif, termasuk hak-hak keuangan dan tunjangan jabatan. Dengan demikian, jika seorang kepala sekolah telah diberhentikan meskipun bersifat sementara, maka penerbitan dan penandatanganan SK berkala dinilai tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kontradiksi Kebijakan dan Administrasi

Keputusan Kepala Dinas yang menandatangani SK berkala ini dinilai menciptakan kontradiksi kebijakan internal. Di satu sisi, Safirah Abineno dinyatakan diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Sekolah SMKN 5 Kupang. Namun di sisi lain, SK berkala yang ditandatangani oleh Kadis Pendidikan justru memberi kesan bahwa status Safirah Abineno masih diakui sebagai kepala sekolah aktif.

Kontradiksi ini menimbulkan dugaan adanya ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan administratif, sekaligus membuka ruang tafsir bahwa keputusan pemberhentian tersebut tidak dijalankan secara utuh di tingkat birokrasi.

Potensi Kekeliruan Administrasi dan Implikasi Keuangan

Lebih jauh, penandatanganan SK berkala ini juga mengindikasikan adanya dugaan kekeliruan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. SK tersebut dapat menjadi dasar hukum bahwa Safirah Cornelia Abineno masih berhak atas kenaikan gaji berkala serta tunjangan jabatan kepala sekolah.

The post Safirah Abineno Diberhentikan dari Jabatan Kepala Sekolah, Kadis Ambros Kodo Tetap Tandatangani SK Berkala appeared first on Mensa News.

Polemik ini mencuat karena secara administratif dan faktual, Dra. Safirah Cornelia Abineno masih diakui sebagai satu-satunya Kepala Sekolah definitif SMKN 5 Kupang dan tidak pernah diberhentikan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran hukum, khususnya bagi alumni yang ijazahnya ditandatangani oleh pejabat Plt, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif dan yuridis di kemudian hari.

Seorang mantan pejabat birokrasi pendidikan menyampaikan keprihatinannya terhadap polemik penandatanganan ijazah di SMKN 5 Kota Kupang yang belakangan menjadi sorotan publik.

Kepada media, Kamis (22/01/2026), ia secara tegas menyayangkan langkah penandatanganan ijazah oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, sementara kepala sekolah definitif dinilai masih memiliki kedudukan hukum yang sah.

Menurutnya, apabila Kepala SMKN 5 Kota Kupang, Dra. Safirah Cornelia Abineno, belum diberhentikan secara permanen melalui mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku, maka hak dan kewajiban menandatangani ijazah tetap melekat pada kepala sekolah definitif, bukan pada Plt Kepala Sekolah.

“Ijazah itu dokumen negara. Tidak boleh ada abu-abu kewenangan. Kalau kepsek definitif masih sah, maka dialah penandatangan yang sah. Plt hanya bisa bertindak jika ada mandat jelas dan syarat hukum terpenuhi,” ujarnya.

Ijazah sebagai Dokumen Negara

Ia menegaskan, dalam negara hukum, ijazah tidak sekadar dipahami sebagai dokumen akademik, melainkan dokumen negara yang memiliki implikasi hukum jangka panjang bagi peserta didik. Oleh karena itu, proses penerbitan dan penandatanganannya harus memenuhi prinsip legalitas, tertib kewenangan, dan akuntabilitas administrasi.

The post Publik Pertanyakan Keabsahan Ijazah yang Ditandatangani Plt Kepala Sekolah SMKN 5 Kupang appeared first on Mensa News.

Investigasi Mensanews.com menemukan bahwa kasus yang menimpa Safirah tidak dapat dibaca sebagai pelanggaran administratif biasa. Ia lebih menyerupai pola sistematis pembungkaman kepemimpinan berbasis kinerja, yang perlahan namun pasti menggerus otoritas seorang kepala sekolah yang terlalu “maju” di tengah birokrasi yang belum sepenuhnya siap berubah.

Prestasi yang Terlalu Terang

Di bawah kepemimpinan Safirah, SMKN 5 Kupang mencatat lompatan signifikan. Sekolah ini meraih Indonesia Most Trusted School Award 2024, menyandang status Center of Excellence (CoE) Energi Terbarukan sejak 2020, serta menjadi satu dari sedikit SMK di Indonesia Timur yang dikunjungi langsung Presiden Joko Widodo pada 6 Juni 2023.

Data akademik juga berbicara. Tingkat kelulusan 100 persen, serapan lulusan ke dunia industri, juara nasional Gebyar SMK, hingga raihan emas Olimpiade Sains Siswa Nasional 2025 menjadi bukti bahwa capaian sekolah tidak dibangun melalui manipulasi angka, melainkan kerja sistemik.

Namun justru di titik inilah, menurut sejumlah sumber internal, masalah bermula.

“Prestasi itu tidak membuat semua pihak nyaman. Ada struktur yang merasa dilangkahi, ada kewenangan yang terasa tidak lagi absolut,”

Disiplin ASN sebagai Instrumen Kekuasaan?

Penelusuran Mensanews.com menunjukkan bahwa sanksi disiplin terhadap Safirah muncul bukan sebagai satu peristiwa tunggal, melainkan rangkaian tekanan administratif yang berulang. Setiap tahapan disiplin berdiri di atas tafsir prosedural yang sempit, sementara capaian kinerja nyaris tak dijadikan pertimbangan substantif.

Beberapa sumber menyebut, laporan-laporan yang menjadi dasar pemeriksaan berangkat dari aduan internal yang tidak diverifikasi secara berimbang, namun langsung diproses ke tahap sanksi. Dalam praktik birokrasi, pola semacam ini kerap disebut sebagai administrative weaponization penggunaan mekanisme disiplin sebagai alat politik internal.

Seorang pengamat kebijakan publik di Kupang menilai, ketika sanksi ASN diterapkan tanpa prinsip proporsionalitas dan keadilan administratif, maka disiplin berubah fungsi.
“Ia bukan lagi alat pembinaan, tapi alat penertiban kekuasaan,” ujarnya.

Dari Sanksi Ringan ke Sedang: Eskalasi yang Dipertanyakan

Yang menjadi sorotan adalah eskalasi sanksi. Dari sanksi ringan yang seharusnya bersifat korektif, kasus Safirah bergerak ke arah sanksi sedang hingga pembebastugasan sementara. Proses ini dinilai tidak sebanding dengan dampak pelanggaran yang dituduhkan.

The post Prestasi Dihukum, Integritas Diuji: Safirah Abineno dan Bayang-Bayang Rekayasa Disiplin ASN appeared first on Mensa News.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tersebut dinilai tidak sesuai prosedural, minim transparansi, serta berpotensi melanggar mekanisme disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sejumlah pihak menilai pemberhentian sementara tersebut dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melalui tahapan hukum administrasi yang seharusnya.

Dalam sistem kepegawaian negara, khususnya terkait jabatan strategis seperti kepala sekolah, sanksi administratif tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan kebijakan internal dinas teknis.

Diduga Langgar Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian

Sorotan utama tertuju pada kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Berdasarkan regulasi ASN, PPK merupakan satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah. Untuk satuan pendidikan menengah kejuruan di bawah provinsi, PPK berada pada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah pemberhentian sementara Kepala SMKN 5 Kupang tersebut telah ditetapkan melalui SK resmi PPK atau hanya berupa keputusan administratif di tingkat dinas. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa kebijakan tersebut cacat kewenangan.

“Jika tidak ada SK PPK, maka keputusan itu berpotensi batal demi hukum,” ungkap seorang pemerhati kebijakan publik di Kupang.

Proses Disiplin ASN Dinilai Tidak Transparan

Dalam mekanisme disiplin ASN, setiap dugaan pelanggaran wajib melalui proses berjenjang, mulai dari pengumpulan fakta dan bukti objektif, pemeriksaan, klarifikasi, hingga pemberian hak membela diri kepada ASN yang bersangkutan. Bahkan, pendekatan pembinaan personal dan konseling seharusnya menjadi tahapan awal sebelum sanksi administratif dijatuhkan.

The post Pemberhentian Kepala SMKN 5 Kupang Disorot Tajam: Diduga Cacat Prosedur dan Langgar Aturan ASN appeared first on Mensa News.

Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru

Dalam apel tersebut, Wakil Bupati Simon Subandi membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Muti, yang menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Menurut Abdul Muti, sepanjang tahun 2025 pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kompetensi dan kesejahteraan guru, di antaranya:

Beasiswa Rp3 juta per semester bagi guru yang belum berpendidikan D-IV/S1 melalui program RPL, diberikan kepada 12.500 guru.

Program pelatihan peningkatan kualitas, seperti Pendidikan Profesi Guru dan Up-grading Guru Bimbingan Konseling.

Tunjangan sertifikasi Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN.

Tunjangan satu kali gaji pokok untuk guru ASN.

Insentif Rp300.000 per bulan untuk guru honorer.

Memasuki tahun 2026, pemerintah memperluas dukungan dengan membuka kesempatan beasiswa untuk 150.000 guru, menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000, mengurangi tugas administratif, serta memberikan satu hari belajar guru setiap pekan untuk peningkatan kualitas diri.

“Kebijakan ini dimaksudkan agar guru bisa lebih fokus melaksanakan tugas utama sebagai pendidik profesional,” tegas Abdul Muti.

Guru sebagai Agen Pembelajaran dan Peradaban

Wakil Bupati Simon Subandi menegaskan kembali pesan Abdul Muti bahwa guru merupakan agen pembelajaran sekaligus agen peradaban. Guru memikul tugas profetik: mencerdaskan generasi, membangun nalar kritis, membentuk akhlak mulia, serta menjaga kejernihan hati dalam proses pendidikan.

Di tengah meningkatnya tantangan sosial yang dihadapi murid mulai dari persoalan akademik, moral, spiritual, judi online, hingga tekanan ekonomi keluarga kehadiran guru sebagai figur inspiratif semakin dibutuhkan.

“Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga teladan, mentor, motivator, sekaligus sahabat bagi murid dalam suka dan duka,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh guru untuk terus meluruskan niat, memperkuat motivasi, dan meneguhkan jati diri sebagai pendidik. Kepada masyarakat, Simon Subandi berharap agar semua pihak menghargai jerih payah guru dan tidak menilai kinerja mereka hanya dari angka-angka.

Lima Pesan Presiden Prabowo untuk Para Murid

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muti menyampaikan lima nasihat Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan khusus kepada para siswa:

The post HUT PGRI ke-80, Wabup Sikka: Guru, Penopang Peradaban dan Masa Depan Negeri appeared first on Mensa News.

Menurut Anderias Zacharias, meskipun STIE Putra Timor adalah kampus kecil, proses belajar mengajar di sana bukan hanya berfokus pada aspek kompetensi akademik semata, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap mahasiswa. Hal ini menjadi salah satu ciri khas penting kampus tersebut.

“Hubungan antara dosen dan mahasiswa di STIE Putra Timor tidak sekadar hubungan formal pengajar dan peserta didik, tapi lebih mirip hubungan orang tua dan anak,” ujar Anderias. Ia menambahkan, “Karena hubungan seperti ini, mahasiswa merasa nyaman untuk menyampaikan kendala atau masalah yang dihadapi, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan lebih optimal.”

Peran STIE Putra Timor dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Anderias juga menyoroti pentingnya keberadaan STIE Putra Timor sebagai lembaga pendidikan yang menjawab tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, ia mengakui masih ada kendala, terutama soal fasilitas yang memadai.

“Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah sangat penting. Pendidikan dan pemerintah harus bersinergi agar tujuan mencerdaskan bangsa bisa tercapai dengan maksimal,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat memberikan perhatian lebih kepada STIE Putra Timor, sehingga lembaga ini bisa berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah dan negara.

The post STIE Putra Timor: Membangun Kompetensi dan Karakter Mahasiswa untuk Masa Depan NTT appeared first on Mensa News.

Kolaborasi dan Sinergi untuk Pemberdayaan Desa

Dalam sambutannya, Bupati Juventus menyampaikan apresiasi tinggi terhadap gagasan inovatif yang dibawa mahasiswa UNIPA. Ia menilai program ini mampu menyinergikan upaya pemerintah daerah dengan potensi dan kebutuhan nyata di tingkat desa. “Expo ini merupakan terobosan positif. UNIPA adalah universitas besar dan kuat di Flores dan NTT. Sebagai kampus berdampak, UNIPA selalu melahirkan terobosan yang memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti keberadaan enam perguruan tinggi di Kabupaten Sikka yang menjadikan Maumere sebagai Kota Pendidikan, sebuah kebanggaan tersendiri bagi daerah. Ia menyampaikan terima kasih khusus kepada UNIPA atas dukungan sinergis dalam program-program pemerintah, khususnya dalam pendataan dan validasi keluarga miskin ekstrem di desa-desa.

Potensi Pertanian dan Kelautan di Kecamatan Bola

Bupati Juventus memberikan perhatian khusus pada produk unggulan yang dipamerkan dalam Expo Desa ini, terutama potensi pertanian dan kelautan yang sangat besar di wilayah Bola. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor pemerintah untuk mengembangkan potensi tersebut secara produktif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan dua desa di Kabupaten Sikka, yakni Desa Ipir (Kecamatan Bola) dan Desa Bloro (Kecamatan Nita), telah ditetapkan sebagai bagian dari program One Product One Village (OPOV) yang digagas Pemerintah Provinsi NTT. Program ini bertujuan mengoptimalkan produk unggulan desa untuk peningkatan ekonomi lokal.

The post Bupati Sikka Tegaskan: UNIPA Kampus Kuat dan Berpengaruh di Flores & NTT Potensi Pertanian Melesat Lewat Expo Desa UNIPA appeared first on Mensa News.

Di bawah kepemimpinan Bupati Juventus Prima Yoris Kago, SH (JPYK), Pemkab Sikka menggagas kolaborasi multipihak atau pentahelix dengan menggandeng seluruh perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Sikka. Kolaborasi ini menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berbasis riset dan inovasi yang berpihak pada masyarakat miskin.

Dari Bantuan ke Investasi Sosial

Dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Aula Bapperida Sikka, Bupati JPYK menekankan bahwa beasiswa ini bukan sekadar bantuan uang kuliah, tetapi investasi sosial jangka panjang.

“Kita ingin memastikan bahwa dari setiap rumah tangga miskin di Sikka, lahir minimal satu sarjana. Tapi bukan hanya lulusan dengan ijazah, melainkan pemimpin komunitas, inovator desa, dan agen perubahan sosial,” ungkap JPYK.

Menurutnya, program ini akan menjadi titik tolak dalam mengubah lanskap sosial Kabupaten Sikka, dari yang bersifat karitatif menjadi transformasional. Dalam pendekatan ini, beasiswa diharapkan menghasilkan lulusan yang kembali dan mengabdi di kampung halamannya, menjawab kebutuhan lokal dengan pengetahuan dan keterampilan berbasis riset.

Riset Jadi Pondasi, Kolaborasi Jadi Kunci

Program ini juga mengedepankan pendekatan ilmiah dalam perencanaannya. Bupati JPYK menegaskan pentingnya riset sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan.

“Kita tidak lagi bisa membangun hanya berdasarkan asumsi. Harus berbasis data, riset, dan inovasi. Karena itu, kami mendorong terbentuknya Forum Riset dan Inovasi Daerah,” lanjutnya.

Forum ini akan menjadi wadah sinergi antara pemerintah, kampus, dunia usaha, komunitas, dan media dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Perguruan Tinggi sebagai Mitra Strategis

The post Terobosan Bupati JPYK Lawan Kemiskinan Lewat Pendidikan,Siap Cetak Sarjana dari Setiap RTM appeared first on Mensa News.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, dalam sambutannya pada acara Pelantikan dan Pengukuhan Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan Fakultas Universitas Persatuan Guru (UPG) 1945 NTT periode 2025–2029, yang berlangsung di Aula El Tari Kupang, Senin (7/7/2025) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Johni Asadoma menyampaikan bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan prioritas serius pemerintah provinsi, terutama dalam menciptakan generasi muda NTT yang tangguh, terdidik, dan berkarakter. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi seperti UPG 1945 NTT memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi besar tersebut.

“UPG 1945 NTT bukan hanya tempat belajar, tetapi ladang pengabdian untuk membentuk generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Momentum pelantikan ini adalah pengingat akan tanggung jawab besar untuk menjaga eksistensi lembaga ini sebagai pilar kemajuan pendidikan di NTT,” ujar Johni dalam sambutannya.

Dukungan pada Tata Kelola yang Baik

Wagub Johni juga menyampaikan apresiasi atas proses demokratis dalam suksesi kepemimpinan di lingkungan UPG 1945 NTT. Namun ia mengingatkan, pergantian jabatan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab baru.

Ia menyoroti pentingnya penerapan prinsip good governance dalam tata kelola universitas. Menurutnya, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab adalah fondasi penting agar institusi pendidikan tinggi tetap relevan dan dipercaya masyarakat.

“Jangan sampai transparansi ditinggalkan. Good governance bukan hanya jargon, tapi harus menjadi budaya kerja di lembaga pendidikan,” tegas mantan perwira tinggi Polri tersebut.

Sinergi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

The post Pendidikan adalah Jalan Emas! Wagub NTT Dorong UPG 1945 Jadi Pusat Inovasi SDM Unggul appeared first on Mensa News.

Pada Selasa, 25 Februari 2025, melalui pesan WhatsApp Kepada Media ini, Mantan Bupati Simon Nahak menyampaikan bahwa ia kembali dipercaya untuk mengajar di Universitas Warmadewa Bali.

Berita ini menjadi sorotan mengingat kiprah beliau yang tidak hanya sukses di dunia politik tetapi juga memiliki latar belakang yang mumpuni di bidang hukum.

Pada kesempatan tersebut, Simon Nahak turut hadir dalam rapat para dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali. Dalam rapat tersebut, dirinya diberikan kepercayaan untuk mengajar sejumlah mata kuliah dengan kredibilitas tinggi.

Mata kuliah yang dipercayakan kepada Dr. Simon Nahak antara lain:

Hukum Pidana (3 SKS)

Hukum Acara Pidana (3 SKS)

Hukum Acara Perdata (3 SKS)

The post Dr. Simon Nahak Kembali Menginspirasi Dunia Akademik: Dari Pengajar ke Politikus kembali ke Pengajar appeared first on Mensa News.

Kegiatan yang berlangsung diikuti oleh para Calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari tingkat SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Malaka. Bupati Simon menegaskan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat pendidikan di Kabupaten Malaka, mengingat pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan amanat konstitusi.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Malaka

Bupati Simon menambahkan bahwa program pembelajaran bagi Calon Guru Penggerak ini memberikan dampak yang sangat positif bagi dunia pendidikan di Malaka. “Ketika guru meningkatkan dan mengasah kemampuan untuk menjadi guru penggerak, itu akan membawa dampak positif bagi anak-anak didik kita,” ungkap Bupati Simon.

Ia juga menekankan bahwa program ini memiliki banyak keuntungan dan dampak positif yang jelas. “Pasti ada perubahan baru, perubahan yang signifikan, dan transformasi yang berarti. Kita yakin bahwa ini akan membawa hasil yang positif bagi dunia pendidikan di Malaka,” ujar Bupati Simon, menyatakan keyakinannya bahwa program tersebut akan membawa kemajuan yang besar.

Program Guru Penggerak: Menjadi Agen Perubahan di Dunia Pendidikan

Program Guru Penggerak adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kapasitas para guru di Indonesia. Perwakilan Kepala BGP (Balai Guru Penggerak) Rini Astuti, S.Pd., M.M., dalam arahannya mengungkapkan bahwa pendidikan guru penggerak adalah program kepemimpinan bagi guru yang bertujuan menjadikan mereka sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Program ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pelatihan daring, lokakarya, konferensi, hingga pendampingan selama enam bulan. Namun, yang unik dari program ini adalah para peserta tetap melaksanakan tugas mengajar di sekolah selama program berlangsung.

The post Bupati Malaka Dr. Simon Nahak Berikan Apresiasi Tinggi kepada Calon Guru Penggerak appeared first on Mensa News.

Tantangan dan Peran Mahasiswa Unhan Menghadapi Isu-Isu Krusial di NTT

Dalam paparan tersebut, Pj. Gubernur NTT menggarisbawahi sejumlah tantangan besar yang masih dihadapi oleh provinsi NTT, antara lain kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting. Ia mengajak mahasiswa Unhan untuk berperan aktif dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah ini melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif.

“Mahasiswa Unhan adalah agen perubahan. Saya berharap kalian tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menjadi bagian dari solusinya,” tegas Andriko. Ia menekankan bahwa mahasiswa harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan turut berkontribusi dalam mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian utama di daerah tersebut.

Potensi Blue Food di NTT

Selain itu, Pj. Gubernur NTT juga membahas potensi besar yang dimiliki NTT dalam mengembangkan blue food, atau pangan biru, yang mencakup rumput laut dan hasil perikanan. Menurutnya, sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai alternatif pangan yang ramah lingkungan dan mendukung ketahanan pangan, khususnya di tengah tekanan yang semakin besar terhadap lahan pertanian.

“Dengan pengelolaan yang tepat, sektor blue food ini dapat menjadi solusi penting dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan di NTT,” ungkap Pj. Gubernur.

Gerakan Kemanusiaan Percepatan Penanganan Stunting Terpadu (GKP2ST)

Dalam kesempatan tersebut, Andriko juga memaparkan salah satu program unggulan Pemprov NTT, yaitu Gerakan Kemanusiaan Percepatan Penanganan Stunting Terpadu (GKP2ST). Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya keluarga, agar dapat mengoptimalkan pola asuh dan memastikan gizi anak-anak mereka tercukupi dengan baik, untuk mencegah stunting yang masih menjadi masalah besar di NTT.

“GKP2ST bertujuan mengedukasi keluarga agar menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting. Kami berharap agar orang tua dapat memastikan gizi dan tumbuh kembang anak terpenuhi secara optimal,” jelas Andriko.

Dukungan bagi Generasi Agripreneur

The post Pj. Gubernur NTT Ajak Mahasiswa Unhan RI Belu Terlibat dalam Solusi Tantangan Kedaulatan Pangan appeared first on Mensa News.

Kuliah umum ini dihadiri oleh 175 kader mahasiswa tingkat III dan disambut secara langsung oleh Wakil Dekan I, Marsekal Pertama TNI, Dr. Drs. Tatar Bonar Silitonga, M.Si, bersama jajaran akademik Unhan.

Kedatangan Pj. Gubernur NTT disambut meriah dengan penampilan musik adat Belu yang dibawakan oleh para mahasiswa, yang turut memperlihatkan semangat dan kebanggaan lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur NTT membuka kuliah umum yang mengusung tema “Menuju Nusa Tenggara Timur Daulat Pangan Bersama Wirausaha Muda Politeknik Ben Mboi” dengan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dr. Andriko Noto Susanto mengapresiasi pembangunan Universitas Pertahanan di Kabupaten Belu yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan nasional dan mencetak pemimpin masa depan yang berkompeten.

“Besar harapan saya bahwa dengan adanya kampus ini, kalian sebagai kader mahasiswa yang ditempa di sini akan menjadi generasi penerus yang memiliki visi misi besar untuk membangun daerah dan bangsa. Kampus ini adalah wujud nyata dari pengorbanan untuk Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, dan makmur,” ujar Pj. Gubernur NTT di hadapan para mahasiswa, Pada Jumat, 6 Desember 2024,

The post Penjabat Gubernur NTT Berikan Kuliah Umum di Politeknik “Ben Mboi” Universitas Pertahanan RI – Belu appeared first on Mensa News.

Dalam pidatonya, Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan pendidikan ke depan berfokus pada pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

“Kita ingin memastikan bahwa semua anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas,” ujarnya.

Kesenjangan pendidikan di Indonesia mencakup banyak aspek, mulai dari perbedaan fasilitas sekolah, kualitas guru, hingga aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil.

1. Perbedaan Sarana dan Prasarana

Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih jauh dari kata layak. Ruang kelas yang rusak, keterbatasan buku pelajaran, dan minimnya fasilitas teknologi menjadi tantangan utama.

2. Ketimpangan Kualitas Guru

Data menunjukkan masih banyak guru di Indonesia yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal D4 atau S1, khususnya di daerah terpencil. Selain itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki sertifikasi pendidik.

3. Kualitas Pembelajaran yang Tidak Merata

Ketidakseimbangan dalam metode pengajaran dan kurikulum juga menciptakan kesenjangan hasil belajar. Banyak daerah belum mampu mencapai standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.

Empat Fokus Kebijakan Pendidikan Kabinet Merah Putih

Untuk mengatasi persoalan ini, Menteri Abdul Mu’ti memaparkan empat fokus utama kebijakan pendidikan Kabinet Merah Putih:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang selama ini terabaikan. “Sarana yang memadai adalah fondasi penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif,” tegasnya.

2. Peningkatan Kualitas Guru

The post Mengatasi Kesenjangan! Arah Baru Pendidikan di Kabinet Merah Putih appeared first on Mensa News.