KUPANG, Mensanews.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar kegiatan Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja DPW NTT. ini merupakan kegiatan rutin, partai untuk melakukan kerja-kerja politik dan penguatan struktur dimulai dari DPW lanjut sampai DPC. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Iman Syukri di Aula Hotel Neo Aston pada Jumat (23/10/2020).
Menurut Ahmad bahwa DPP PKB akan menuntaskan DPW sampai bulan Desember dan pada januari 2021 baru DPC-DPC yang ada di NTT. Ini semata-mata kepentingannya untuk konsolidasi agar semua kecamatan dan semua desa di Indonesia itu kita punya struktur.
“NTT ini termasuk provinsi yang lahan PKB signifikan jadi belum pernah dapat kursi DPR RI sekarang dapat Dua kursi. Signifikansi titik kenaikannya inline dengan provinsi atau kabupaten/kota. Tentu ini juga untuk memperkuat lagi struktur yang sudah ada karena kita akan memgarah ke Partai modern. Jadi struktur partai haris eksis ada. Karena untuk memudahkan menjelang pemliu atau Verifikasi parpol karena struktur sudah lengkap. Selain itu juga konsolidasi penguatan”, kata Ahmad.
“Konsolidasi penguatan dimana kita kasih Vitamin buat teman-teman pengurus DPW, DPC dan Anggota DPRD yang ada di NTT”, ujar Ahmad.
“Terkait Pilkada, ada Sembilan Pilkada, kami ikut. Dari Sembilan pilkada ada 6 kader kita yang calon wakil. Yaitu di Sabu Raijua, Malaka, Manggarai Barat, Sumba Timur, Manggarai, Nagada dan TTU. Target kita, ya minimal Enam Kader kita yang menjadi calon wakil itu menang semua. Pinginnya sih semua, sembilan kabupaten menang semua. Saya harap dengan kehadiran wartawan konsolidasi bisa berbuah hasil pada Pilkada bulan Desember yang akan datang”, jelasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
