“Saya mempertanyakan dari mana saudara Paulus Modok mendapat informasi dana untuk pembebasan lahan dan pembangunan jalan menuju kantor Bupati sebesar Rp 3,2 miliar. Dana sebesar itu tidak pernah dialokasikan selama masa kepemimpinan Dr. Simon Nahak, SH, MH sebagai Bupati Malaka,” ungkap Eduardus dalam pernyataan yang disampaikan kepada Mensanews.com, Senin 3 Maret 2025.

Menurut Eduardus, pada masa pemerintahan Bupati Simon Nahak, kesepakatan anggaran yang ada untuk proyek serupa hanya mencapai Rp 2,650 miliar. Bahkan, dana tersebut pun tidak terealisasi dan hanya tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Oleh karena itu, Eduardus menilai bahwa pernyataan Paulus Modok yang mengklaim adanya anggaran sebesar Rp 3,2 miliar perlu dipertanggungjawabkan.

“Kesepakatan antara Bupati dan DPR saat itu adalah anggaran sebesar Rp 2,650 miliar, dan itu pun tidak terealisasi. Maka dari itu, pernyataan yang disampaikan oleh saudara Paulus Modok harus bisa dipertanggungjawabkan. Berbicara tanpa data yang jelas akan berurusan dengan hukum,” tegasnya.

The post Paulus Modok Klaim Anggaran 3,2 Miliar, Edu Nahak Desak Bukti Konkret appeared first on Mensa News.

Modok akan dilaporkan ke polisi terkait pernyataan yang disampaikan kepada media online BatasTimor.com, yang diduga memuat informasi tanpa data yang akurat dan dapat merugikan pihak yang disebutkan dalam berita tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh praktisi hukum Eduardus Nahak Bria, SH, MH, dalam keterangan persnya pada Minggu (2/3/2025) di Betun. Eduardus mengungkapkan rasa keberatannya terhadap pemberitaan yang dimuat oleh BatasTimor.com pada Sabtu, 1 Maret 2025, yang menuduh mantan Bupati Malaka, Simon Nahak, tanpa klarifikasi yang memadai. Menurut Eduardus, berita tersebut menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi dan dapat merugikan pihak yang dituduh.

“Saya kasih teguran keras terhadap Paulus Bau Modok, Ketua Garda TTU yang memberikan informasi berita atau sebagai narasumber kepada wartawan BatasTimor.com. Berita yang dimuat tidak memiliki data yang valid dan memuat tuduhan kepada mantan Bupati Malaka, Simon Nahak, seolah-olah informasi dalam berita tersebut sudah benar,” ujar Eduardus.

Dalam konteks hukum, Eduardus menegaskan bahwa perbuatan tersebut bisa diancam dengan beberapa pasal pidana dan perdata. Di antaranya adalah Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang tidak benar dan dapat menyesatkan, serta Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yang berisi tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

The post Paulus Modok dan Media BatasTimor.com Bisa Dilaporkan ke Polisi: Tuduhan Tanpa Data Dapat Berujung Pidana appeared first on Mensa News.

Hal ini mendapat sorotan dari pengacara muda PERADI, Eduardus Nahak Bria, S.H., M.H.

Eduardus mengatakan, Ahingku yang juga anggota DPRD Kabupaten Malaka dari Fraksi Golkar, belum tepat jika membahas dan menyerang Pemda Malaka dalam setiap kesempatan sosialisasi diri.

“Pernyataan yang disampaikannya dalam sosialisasi diri itu sudah dibahas, dievaluasi, disepakati, dan ditetapkan dalam sidang paripurna sebagai forum tertinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka,” ujar Eduardus kepada wartawan, Sabtu (6/7/24).

Eduardus menilai, tindakan Ahingku tersebut bisa dianggap sebagai pembohongan publik.

“Apa yang sudah disepakati dan diselesaikan itu dipersoalkan kembali dalam pertemuan dengan masyarakat di luar sidang Dewan.

Jangan-jangan Pak Ahingku kehabisan materi sosialisasi jadi harus sindir petahana,” tegas Eduardus.

The post Krisis Materi Sosialisasi, Ahingku Sindir Pemda Malaka: Eduardus Nahak Bria Sebut Pembohongan Publik! appeared first on Mensa News.