Dalam pidatonya pada acara serah terima jabatan Walikota Kupang dan Bupati se-NTT serta pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-NTT di Aula El Tari Kupang, Sabtu (1/3/2025) Gubernur Melki mengingatkan bahwa tugas seorang pemimpin daerah adalah menjadi pelayan rakyat yang setia.

“Saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa pemimpin daerah adalah pelayan rakyat, yang memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat. Pemimpin yang mendengar dan melayani harus menjadi semangat dalam setiap langkah dan keputusan kita,” ujar Gubernur Melki dengan penuh keyakinan.

Komitmen untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Gubernur Melki menekankan pentingnya komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin daerah. Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk bekerja sepenuh hati, dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Menurutnya, tugas ini adalah amanah besar yang hanya bisa ditunaikan dengan integritas tinggi dan rasa tanggung jawab yang tidak terbantahkan.

“Saya ingin memberikan proficiat kepada Walikota dan Wakil Walikota Kupang, serta Bupati dan Wakil Bupati se-NTT yang telah dilantik pada 20 Februari lalu oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dengan komitmen dan integritas, kita akan mampu menghadapi tantangan pembangunan NTT bersama-sama,” kata Melki.

Ia juga mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa seorang pemimpin daerah adalah pelayan rakyat yang utama, dengan tugas membela kepentingan rakyat dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat

Dalam pidatonya, Gubernur Melki juga menyentuh isu penting terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilihat lebih dari sekadar penghematan. Tujuan utama dari efisiensi ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai pemimpin daerah, kita diwajibkan untuk menerjemahkan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Pengelolaan anggaran harus efisien, tepat sasaran, dan bebas kebocoran. Dalam ruang fiskal terbatas, kita harus memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat,” terang Gubernur Melki.

Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya soal mengurangi angka, tetapi lebih pada memaksimalkan hasil dari setiap program untuk menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan. Fokus utama harus pada prioritas pembangunan yang dapat mengurangi ketimpangan sosial, dan mewujudkan NTT yang lebih sejahtera dan adil.

The post Gubernur Melki Laka Lena: Pemimpin Daerah Wajib Wujudkan Harapan Rakyat appeared first on Mensa News.

Hal tersebut ditandai dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan oleh Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si, CSFA, CfrA kepada Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC dan Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emelia Nomleni dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT pada Kamis, 16 Mei 2023.

Anggota VI BPK-RI Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si, CSFA, mengungkapkan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT dalam komitmen pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. “Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada pimpinan Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Penjabat Gubernur NTT bersama jajaran dan juga Pimpinan DPRD dan jajarannya atas komitmen bersama serta kerja sama dan sinergitas untuk terus berkomitmen dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel,” ujar Prof Pius.

“Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menunjukkan bahwa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual telah ditetapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan, serta pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan keuangan tahun 2023 telah dilaksanakan dengan efektif. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI menentukan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelas Prof Pius.

“Kami ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi NTT atas tercapainya keberhasilan Opini WTP ini, semoga dapat selalu dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Ini semua atas usaha keras, dan sinergi yang baik dari semua tingkat pimpinan dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT dan BPK RI yang terus memberikan arahan agar kualitas Laporan Keuangan semakin baik khususnya dalam menjalankan fungsi anggaran hingga fungsi pengawasan keuangan negara,” katanya.

The post Pemprov NTT Raih Opini WTP Ke-9 Secara Beruntun appeared first on Mensa News.

MENSANEWS.COM, JAKARTA, Provinsi NTT mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, Selasa (22/9/2020).

Rakernas yang dilaksanakan secara virtual tersebut bertemakan Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)._

Provinsi NTT mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.Ada 286 entitas laporan dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerima penghargaan karena raihan WTP 5 tahun berturut-turut. Sementara K/L dan Pemda yang memperoleh Penghargaan karena 10 kali berturut WTP sejumlah 41 entitas. Untuk laporan keuangan tahun 2019, ada 570 entitas yang dapatkan WTP.

Dalam acara virtual yang dihadiri sekitar 1.000 orang perwakilan dari K/L dan Pemda, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan sinergi kuat dalam wujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel dan transparan. Apresiasi khusus diberikan kepada BPK sebagai eksternal auditor.

“WTP merupakan tanda meningkatnya kualitas dari laporan keuangan pemerintah. Untuk tahun 2019, terjadi peningkatan WTP dari kementerian/lembaga yakni sebanyak 84 entitas dari 81 pada tahun 2018. Sementara untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggararan 2019, ada sejumlah 486 yang terima WTP dari 542 Pemerintah Daerah secara keseluruhan, atau 89,7 persen. Capaian ini diharapkan jadi indikator, tidak hanya dalam pengelolaan keuangan negara tapi juga menggambarkan fungsi dan tugas tanggung jawab Pemerintah yang lebih baik,” jelas Sri Mulyani.

The post WTP 5 Tahun Berturut-Turut, NTT Terima Penghargaan Dari Kemenkeu appeared first on Mensa News.