Ketika kepala daerah merasa dirinya lebih tinggi dari undang-undang, maka yang dikorbankan pertama kali adalah para aparatur sipil negara. Fenomena ini kini terjadi terang-terangan di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Setelah sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan teguran resmi terhadap penonaktifan sejumlah pejabat eselon II secara sepihak, Pemda Malaka justru kembali mengulang tindakan yang sama.

Teguran BKN diabaikan. Prinsip merit system dilanggar. Dan ASN kembali menjadi korban dari ambisi politik yang tak terkendali.

Pemda Malaka Abaikan Teguran BKN

Tidak banyak daerah yang berani secara terbuka menantang otoritas BKN. Namun Pemda Malaka telah melakukannya. Setelah sempat dinonaktifkan tanpa proses yang sah, beberapa pejabat Eselon II diaktifkan kembali berkat intervensi dan teguran dari BKN. Tapi belum genap beberapa bulan, pejabat yang sama kembali dicopot, kali ini dengan alasan audit.

Ini bukan hanya soal prosedur yang dilanggar. Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah lembaga negara. Teguran BKN diperlakukan seperti surat edaran biasa, bukan otoritas formal yang wajib dipatuhi. Padahal, fungsi BKN adalah menjaga keadilan dan profesionalisme karier ASN di seluruh Indonesia.

Jika ini dibiarkan, maka setiap kepala daerah akan berpikir bahwa mereka bisa bebas mengganti pejabat seenaknya, bahkan melawan kebijakan pemerintah pusat.

Di Mana Ketegasan BKN

Situasi ini mengarah pada satu kesimpulan pahit: Negara, dalam hal ini BKN, tampak tidak berdaya menghadapi kepala daerah yang membangkang. Teguran yang dikeluarkan terhadap Pemda Malaka terbukti tidak punya daya paksa. Tidak ada sanksi, tidak ada langkah korektif lanjutan, dan yang lebih parah, tidak ada perlindungan nyata terhadap ASN korban penonaktifan.

Fakta bahwa Pemda Malaka bisa mengulangi penonaktifan dengan alasan yang berbeda-beda menunjukkan bahwa kepala daerah bisa memutarbalikkan alasan semaunya dari evaluasi, ke kebutuhan organisasi, kini audit.

Pertanyaannya:
1. Audit yang mana?

2. Sudah final atau belum?

3. Dilakukan oleh lembaga mana?

The post Apakah Pemda Malaka Melawan BKN? Lemahnya Negara Melindungi ASN Pasca Pilkada appeared first on Mensa News.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Pospera Malaka, Paskalis Wandelinus Nahak, S.ip, ketika dikonfirmasi media ini melalui pesan Whatshap, Jumad 30 Juni 2023.

“SDN Oevetnai ditutup dengan alasan sekolah tidak layak karena sekolah tersebut beratap daun, berdinding pelepa dan berlantai tanah”, jelas Paskalis.

Lebih lanjut dijelaskan Paskalis, setahun kemudian (2018)  SDN tersebut dibuka kembali setelah pendiri sekolah ibu Nelcy Bani dan Pospera bersama elemen lain melakukan koordinasi dengan kementrian pendidikan.

“Alhasil atas perintah kementrian pendidikan saat itu, maka SDN Oevetnai dibuka kembali”, tegas Paskalis.

Menurutnya, seharusnya pemerintah daerah waktu itu  memberikan  bantuan melalui anggaran pendidikan bukan malahan menutup sekolah tersebut yang jelas-jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk menyekolahkan anak-anak.

Hal ini menjadi catatan buruk tentang pendidikan di Malaka, karena bukan saja SDN Oevetnai yang ditutup, tetapi juga ada tiga sekolah ikut di tutup, yakni; SMA Negeri weliman, SDI Netimataus desa Haitimuk,SDK Makdeanrai desa Raimatus.

“Ini menjadi memori kolektif tentang keburukan dalam pengelolaan pendidikan. Bagi  masyarakat justru peristiwa menyia-nyiakan perjuangan parah tokoh pemerhati pendidikan untuk mencerdaskan anak Rai Malaka”,  ungkap Paskalis penuh penyesalan.

The post Ditutup Mantan Bupati Malaka Pada Tahun 2017, SDN Oevetnai Justru Diperhatikan Bupati Simon Nahak appeared first on Mensa News.

Sosok tokoh muda, Marselinus berdarah Lakulo Karasa’en dan Lawalu, yang juga seorang musisi menggeluti genre musik hip-hop dalam satuan grup “Hip-hop Malaka Clan (HMC,red), mendapat dukungan dan restu dari kerabat keluarga, sahabat, teman bahkan followers.

“Saya berkomitmen dan memantapkan diri berikhtiar siap maju menjadi caleg DPRD Malaka, Daerah Pemilihan II. Pasalnya, dari dorongan serta restu semua Keluarga, sahabat, teman bahkan followers, menjadi motivasi bagi saya untuk menerapkan fungsi legislasi yang baik serta fungsi kontrol yang benar untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Malaka”,tegasnya.

Lanjut, kata Marselinus, dengan tekad yang bulat, maka Ia memilih untuk facum dari grup Hip-hop nya demi gelar S.Ip yang Ia raih pada tahun 2015 lalu, dan akan menerapkan ilmu yang Ia dapati yaitu”Ilmu Sosial dan Ilmu Politik”.

The post Bersama Partai Bulan Bintang, Rapper Asal Malaka Siap Maju Caleg DPRD Di Dapil II appeared first on Mensa News.

Lantunan lagu-lagu perjuangan dan lagu-lagu lain yang dibawakan mahasiswa Prodi Pendidikan Seni FKIP Unwira Kupang begitu menarik dan menyedot perhatian hadirin upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Lapangan Umum Betun, Rabu (17/8/22).

Salah satunya, Yohanes dengan spontan turun dari panggung acara saat mahasiswa Prodi Pendidikan Seni FKIP Unwira Kupang mengisi acara hiburan upacara peringatan HUT dan tiba gilirannya memasuki sesi foto bersama.

Tidak ada pernyataan yang disampaikan Yohanes kepada para mahasiswa yang membawakan lagu-lagu. Senyum dan bahasa tubuhnya terus mengajak agar bernyanyi dan bergembira ria bersama. Lambaian disusul tepuk tangan meriah hadirin menyemarakan suasana, sehingga terjadi kerumunan di sekitar tenda tempat para mahasiswa membawakan lagu-lagu.

The post Lagu Beta Jatuh Hati Bikin Plt Kadis Dikbud Malaka dan Mahasiswa Unwira Kupang Gembira Ria appeared first on Mensa News.

Hal ini disampaikan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak, S.Ip kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (2/8/22).

Agustinus mengatakan proses dan tahapan Pilkades dimulai dengan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Malaka. “Sosialisasi ini akan mulai dilaksanakan pekan ini. Hari Kamis kita sosialisasi di Kantor Camat Malaka Tengah,” kata Agustinus.

The post Pilkades Serentak Di Malaka Masyarakat Jangan Sebarkan Isu Coret Nama Bacakades appeared first on Mensa News.

Yohanes dalam rapat yang berlangsung di ruang kerjanya, Senin (23/5/22) pagi mengatakan hal-hal yang dipolemikan di sekolah perlu diberi perhatian oleh pimpinan unit untuk diselesaikan secara baik dan benar sehingga tidak menciptakan kendala dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

Dikatakan, rapat yang dilaksanakan saat ini untuk memberi perhatian terhadap hal-hal atau polemik yang sudah diketahui publik melalui media komunikasi seperti sosial media dan media massa, pekan lalu. Rapat ini pun, lanjut Yohanes mengingatkan para kepala sekolah yang hadir untuk menangani polemik yang terjadi di sekolah secara tepat sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

“Seperti polemik honor guru SDK Kamanasa. Sudah ada penjelasan kepala sekolahnya. Tidak ada pungutan. Jumlah honor yang dibayarkan kepada guru berkurang karena jumlah anggaran BOS yang disesuaikan dengan berkurangnya jumlah siswa,” kata Yohanes sesuai penjelasan Josefina Seuk, S. Ag, Kepala SDK Kamanasa dalam rapat tersebut.

The post Plt Kadis Dikbud Malaka Cepat Tangani Polemik Honor Guru SDK Kamanasa appeared first on Mensa News.