Kupang, Mensanews.com- Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur (BI NTT), I nyoman Ariawan Atmadja, mengatakkan digitalisasi transaksi pemerintah bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi seluruh transaksi pemerintah baik itu pengeluaran maupun penerimaan bahkan mampu meningkatkan PAD.
Namun, kata Kepala BI yang menjadi masalah atau tantangan adalah yang pertama dari sisi penerima. Ini perlu ada perluasan digitalisasi penerimaan terutama dari kanal-kanalnya seperti adanya Qris dan juga icomers sebagai canal pambayaran.
Lanjutnya, sedangkan pengeluaran itu sudah hampir bisa dikatakan 90% tapi segera harus seluruh pengeluaran kita itu non tunai. Itu yang menjadi penting.
Tetapi ada hal-hal teknis yang perlu segera kita lakukan terutama adalah bagaimana online antara cmsnya bank dengan system yang ada di pemerintah daerah termasuk SP2D onlinnya.
“Kita baru sekitar ada 4 atau 6 pemerintah daerah yang online SP2D-nya. Hal ini juga perlu segera kita akselerasi”, ungkap Kepala BI sembari mengakui bahwa beberapa hal ini tantangannya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
