Berdasarkan rekening koran periode 1 Januari–31 Desember 2025, dana BOS masuk melalui mekanisme resmi negara (SPAN SP2D) dengan total kredit mencapai Rp901.530.000. Dari titik ini, arus dana bergerak melalui sejumlah transaksi yang terdokumentasi secara rinci.

Pola Transaksi Tunai Terungkap

Catatan transaksi menunjukkan serangkaian penarikan dana dalam jumlah signifikan. Pada 17 Februari 2025, dilakukan penarikan tunai dana BOS tahap I. Penarikan berikutnya terjadi pada 11 Maret 2025 melalui cek.

Pola ini berlanjut dengan penarikan Rp50 juta pada 27 Maret 2025, Rp70 juta pada 10 April 2025, serta Rp75 juta pada 22 April 2025. Intensitas transaksi tunai dalam kurun waktu tersebut menjadi bagian penting dalam menelusuri alur dana.

Namun titik krusial muncul pada 5 Mei 2025. Dalam rekening tercatat setoran tunai sebesar Rp126.220.000 angka yang identik dengan nominal yang sebelumnya dituding hilang. Transaksi tersebut dilengkapi kode perbankan dan tercatat sah.

Fakta ini menegaskan bahwa dana tidak pernah keluar dari sistem tanpa jejak, melainkan mengalami pergerakan keluar dan kembali ke rekening yang sama.

Tuduhan Terpatahkan Data

Dengan adanya bukti administrasi tersebut, tuduhan yang dialamatkan kepada Kepala SMKN 5 Kupang, Dra. Safirah Cornelia Abineno, dinilai tidak memiliki dasar faktual yang kuat.

Secara hukum, unsur penggelapan mensyaratkan adanya kehilangan dana tanpa pertanggungjawaban. Namun dalam kasus ini, dana justru dapat dilacak secara administratif dan terbukti kembali ke rekening resmi sekolah.

“Data rekening menunjukkan uang itu ada. Bukan hilang, tetapi berputar dalam sistem,” ujar sumber yang mengetahui penelusuran tersebut.

Konteks Kepemimpinan Jadi Sorotan

Rangkaian transaksi tersebut terjadi dalam periode ketika Safirah Abineno tidak aktif sebagai kepala sekolah. Pada saat itu, pengelolaan sekolah berada di bawah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, Hebner Dakabesy.

Status Plt tersebut kemudian dibatalkan melalui putusan PTUN Kupang, yang sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan administratif selama masa tersebut, termasuk pengelolaan dana BOS.

The post APH Wajib Periksa Bendahara Elwi Lassa, Pulihkan Nama Baik Safirah Abineno appeared first on Mensa News.

Temuan ini sekaligus menggugurkan tudingan yang diarahkan kepada Kepala SMKN 5 Kupang, Dra. Safirah Cornelia Abineno. Narasi yang berkembang sebelumnya dinilai tidak utuh dan cenderung menyesatkan karena mengabaikan keseluruhan alur transaksi.

Sumber terpercaya yang terlibat dalam penelusuran data menyebutkan, isu “dana hilang” lebih merupakan konstruksi narasi yang tidak berbasis fakta lengkap.

“Uangnya tidak hilang. Semua pergerakan ada jejaknya. Pernah keluar, lalu dikembalikan ke rekening yang sama,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Kronologi Terbuka: Dana Keluar, Kembali, Lalu Bergerak Lagi

Berdasarkan dokumen transaksi yang dihimpun, alur dana BOS tersebut dapat ditelusuri secara kronologis dalam rentang hampir dua tahun.

Pada pertengahan 2024, dana BOS tahap II sebesar Rp126.220.000 ditarik dari rekening resmi sekolah. Penarikan ini kemudian menjadi dasar munculnya dugaan penggelapan.

Namun, pada 5 Mei 2025, dana tersebut dikembalikan secara utuh ke rekening BOS SMKN 5 Kupang melalui setoran tunai di Bank NTT oleh bendahara BOS, Ewil Lassa. Bukti transaksi bank menunjukkan status sukses, dengan nominal dan rekening tujuan yang sesuai.

Setelah pengembalian, dana kembali mengalami pergerakan keluar dari rekening. Bagian ini menjadi titik penting yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme penggunaan dan pencatatannya.

Memasuki April 2026, tercatat dua setoran besar ke rekening yang sama: Rp405.530.000 pada 21 April dan Rp117.220.400 pada 23 April. Saldo akhir kemudian mencapai Rp531.750.400.

Rangkaian ini memperlihatkan bahwa dana Rp126 juta tersebut tidak pernah hilang, melainkan menjadi bagian dari siklus transaksi yang terdokumentasi secara administratif.

Tuduhan Melemah, Fakta Menguat

Dalam perspektif hukum, unsur utama penggelapan adalah hilangnya dana tanpa jejak atau tanpa pertanggungjawaban. Namun dalam kasus ini, bukti perbankan justru menunjukkan sebaliknya.

Dana:

1. Pernah dikembalikan utuh ke rekening resmi sekolah
2. Tercatat kembali dalam saldo rekening setelah transaksi lanjutan
3. Memiliki bukti administrasi yang lengkap dan dapat ditelusuri

Dengan kondisi tersebut, tuduhan terhadap Safirah Abineno dinilai tidak memiliki dasar faktual yang kuat.

“Tidak bisa setiap pergerakan dana langsung dianggap penggelapan. Yang harus dilihat adalah apakah uang itu hilang atau tetap tercatat. Dalam kasus ini, uangnya ada,” kata sumber tersebut.

Sorotan pada Peran Bendahara dan Distorsi Informasi

The post Rp 126 Juta “Digoreng” Bendahara Bos Lakukan Kebohongan Berulang Tuduhan Ke Safirah Runtuh appeared first on Mensa News.

Kadis Dikbud Malaka, Januarius Boko Nahak, S.Ag.,M.Sc dalam rapat koordinasi (rakor) Dinas Dikbud bersama kepala satuan pendidikan SD dan SMP di aula SMPK Santo Isidorus Besikama, akhir pekan lalu mengatakan batas waktu terakhir pengajuan Surat Pertanggungjawab (SPj) dana BOS SD dan SMP tertanggal 31 Oktober.

Januarius berkata, Dinas memberikan kesempatan kepada pengelola satuan pendidikan untuk mengajukan rekomendasi pencarian dana BOS dengan batas waktu tanggal 15 November mendatang. “Saya akan teriak (baca, perintakan) bapak, ibu kepala sekolah melalui group WA (whatsApp) supaya segera cair dana BOS tahap terakhir. Kenapa tidak cair cepat,” kata Januarius.

The post Deadline Cair Dana BOS Tahap Akhir Di Malaka 15 November appeared first on Mensa News.