Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Gubernur Melki menekankan pentingnya fokus dan keberanian pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Infrastruktur, menurut Gubernur Melki tetap menjadi instrumen utama untuk menekan kesenjangan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Infrastruktur dalam RPJMD NTT 2025–2029

Melki menjelaskan, pembangunan infrastruktur merupakan bagian strategis dari misi pertama RPJMD Provinsi NTT 2025–2029, terutama pada pilar ketiga, yaitu pemerataan infrastruktur berkelanjutan. Pilar ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti jalan, air bersih, listrik, sanitasi, dan rumah layak huni.

“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap layanan dasar yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Melki Laka Lena.

Namun demikian, ia mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di NTT belum sepenuhnya merata. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan anggaran, serta kebutuhan sektor lain yang sama-sama mendesak membuat pemerintah provinsi harus mengambil langkah efisiensi anggaran.

“Secara aturan, porsi anggaran infrastruktur sekitar 40 persen. Tapi kalau dipaksakan, sektor lain bisa terabaikan. Pendidikan saja hampir menyerap 50 persen anggaran. Karena itu, kami melakukan efisiensi dan fokus pada kebutuhan paling mendesak,” Jelasnya.

Prioritas Pembangunan: Air Bersih, Jalan, dan Rumah Layak Huni

Pada tahun 2025, pembangunan infrastruktur difokuskan pada tiga klaster wilayah, yakni Timor dan Rote, Flores dan Alor, serta Sumba dan Sabu Raijua. Program prioritas meliputi pembangunan sumur bor, peningkatan jalan dengan skema long segment, rekonstruksi jaringan air bersih, serta rehabilitasi infrastruktur dasar.

Melki Laka Lena menilai air bersih dan konektivitas jalan masih menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat NTT. Namun, sektor sanitasi khususnya pembangunan jamban dan pemeliharaan irigasi masih menjadi pekerjaan rumah besar karena memerlukan biaya yang relatif tinggi.
Untuk menutup keterbatasan fiskal daerah, Pemprov NTT terus memperkuat kolaborasi dengan balai-balai teknis pemerintah pusat.

The post Anggaran Minim, Dampak Maksimal: Gubernur NTT Peringatkan Infrastruktur Wajib Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Proyek appeared first on Mensa News.

Peninjauan ini bukan hanya simbolis. Ini adalah bentuk pengawasan nyata terhadap kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.

Fokus Proyek: Kalabahi–Kokar dan Watatuku–Mataraben

Dua proyek strategis tersebut meliputi penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi–Kokar dan Watatuku (Sp. Mola)–Mataraben, yang keduanya memegang peranan penting dalam memperlancar arus logistik, mobilitas masyarakat, dan integrasi ekonomi lokal.

“Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya guna,” tegas Ayodhia saat peletakan batu pertama di Kalabahi.

Adapun rincian teknis proyek yang disampaikan oleh Kadis PUPR NTT adalah sebagai berikut:

Paket 1: Kalabahi–Kokar

Nilai proyek: ± Rp 4,9 miliar

Pemeliharaan rutin: 1 km

Rehabilitasi berkala: 0,8 km

Rekonstruksi jalan: 2,7 km

Paket 2: Watatuku (Sp. Mola)–Mataraben

Nilai proyek: > Rp 3 miliar

Pemeliharaan rutin: 0,333 km

The post Jalan Kalabahi-Kokar dan Watatuku-Mataraben Dibangun, Kemenko Bersama PUPR NTT Pastikan Rp 8 Miliar Hasilkan Infrastruktur Berkualitas appeared first on Mensa News.