Menurut SN, dana Rp 3 miliar ini sepenuhnya ditujukan untuk belanja modal terkait gedung dan bangunan, terutama rehabilitasi rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, yang akan menjadi inventaris Pemda dan digunakan oleh pejabat yang terpilih nantinya. Rinciannya, Rp 2,2 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi rumah jabatan Bupati, sedangkan Rp 1,2 miliar untuk rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati. Selain itu, dana ini juga mencakup pengadaan perlengkapan rumah jabatan untuk kedua posisi tersebut.

“Rumah jabatan ini adalah aset milik seluruh rakyat Malaka, yang akan digunakan oleh siapa pun yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Simon Nahak dalam pernyataannya, Selasa 15 Oktober 2024, di Betun.

Dana 500 Juta untuk Rumah Pribadi SBS

Namun, di tengah penjelasan ini, SN juga menyoroti penggunaan dana Rp 500 juta yang dikabarkan digunakan oleh SBS untuk menyewa rumah pribadinya. SN menyatakan bahwa rumah pribadi tersebut tidak akan digunakan oleh masyarakat atau pejabat daerah mana pun.

“Dana tersebut digunakan untuk rumah pribadi yang bahkan tidak akan diakses oleh publik. Ini perlu dipahami agar masyarakat bisa membedakan antara penggunaan anggaran untuk kepentingan umum dan kepentingan pribadi,” jelasnya.

Rumah pribadi yang disewa dengan dana Rp 500 juta ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. SN menekankan bahwa anggaran pemerintah daerah seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan publik, seperti rehabilitasi rumah jabatan yang akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan.

“Masyarakat perlu mengetahui fakta ini agar bisa menilai mana yang benar-benar digunakan untuk kepentingan umum dan mana yang hanya untuk kebutuhan pribadi,” imbuh SN.

The post Simon Nahak: Dana 3 Miliar untuk Bangun Rumah Jabatan Bupati dan Wakil, SBS Gunakan 500 Juta Sewa Rumah Pribadi appeared first on Mensa News.