Ketua Umum ARAKSI, Alfred Baun menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin hanya menjadi kelompok pengkritik. “Kami tidak hanya fokus pada masalah korupsi di NTT. Kami juga menawarkan konsep untuk bagaimana membangun daerah ini dengan baik,” tegasnya kepada Mensanews pada Senin 1 Desember 2025 di Kupang.

Dua Konsep Besar ARAKSI: Timor sebagai Sentra Ekonomi & Sumba sebagai Kawasan Pariwisata Melingkar

ARAKSI menyampaikan dua gagasan utama yang telah dikaji secara teknis dan ditawarkan kepada pemerintah provinsi.

1. Daratan Timor sebagai Sentra Ekonomi Regional

ARAKSI mengusulkan pembangunan jaringan infrastruktur terpadu di daratan Timor, bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pariwisata. Konsep itu menekankan penyambungan jalur selatan hingga ke utara, membentuk ring-road strategis dari Kupang hingga Malaka, berlanjut ke Motamasin, Motaain, Wini, Eban-berbatasan dengan Oecusi (Timor Leste)-hingga Oepoli dan kembali ke Naikliu serta Kabupaten Kupang.

Jika jalur tersebut dibangun sebagai jaringan terintegrasi dan dikelilingi transportasi darat, maka pusat-pusat ekonomi baru di daratan Timor akan tumbuh. Tidak hanya transportasi kelas menengah ke atas seperti travel, melainkan juga moda angkut negara seperti DAMRI yang dapat memperkuat mobilisasi barang dan masyarakat.

2. Sumba dengan Pola Infrastruktur Melingkar seperti Bali

Untuk Pulau Sumba, ARAKSI menawarkan konsep pembangunan melingkar yang meniru model Bali, di mana infrastruktur yang mengelilingi pulau terbukti mampu mendongkrak pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dengan akses darat yang baik dan kawasan wisata terhubung secara merata, Sumba dapat tumbuh sebagai pusat pariwisata unggulan.

Sudah Dibahas Bersama Balai Jalan, Dinas PUPR, dan Gubernur NTT

ARAKSI mengungkapkan bahwa konsep-konsep tersebut bukan sekadar gagasan. Diskusi teknis sudah dilakukan bersama:

Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan (BPJN/PPJN)

The post ARAKSI Dorong Gubernur NTT Wujudkan Konsep Besar Pembangunan Daerah appeared first on Mensa News.

Pernyataan ini disampaikan Alfred Baun kepada wartawan di Kupang pada Selasa (9/7/24), sebagai respons terhadap berbagai spekulasi yang beredar.

“Proses hukum kasus korupsi pengadaan benih bawang merah ini murni tentang keadilan dalam penegakan hukum. Posisi ARAKSI terus mengawal kasus ini sebagai tanggung jawab sejak tahun 2018 hingga saat ini,” ujar Alfred Baun.

Kasus yang melibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 3,9 miliar dari total anggaran Rp 9,8 miliar tersebut telah berjalan selama beberapa tahun. Alfred Baun menekankan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus ini tidak ada kaitannya dengan politik di Malaka.

“Kami tidak berada pada posisi kepentingan politik, tetapi kami terus mengawal kasus ini agar bisa terungkap hingga aktor intelektualnya. Ibarat sebuah pohon, jangan hanya memetik daunnya, melainkan juga mencabut akar dan menebang pohonnya,” tegasnya.Kasus ini juga mendapat perhatian dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMPAK) Indonesia.

Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap aktor intelektual di balik kasus ini. “Kalau perlu, kami akan melakukan aksi besar-besaran di KPK RI,” kata Gabriel Goa pekan lalu.

The post Proses Hukum Kasus Bawang Merah di Malaka, ARAKSI NTT: Bukan Soal Politik, Tapi Keadilan appeared first on Mensa News.

Selain itu, catatan khusus yang masih pada trend positif akan selalu dikawal, sehingga pada akhirnya semua berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Demikian intisari yang diambil saat acara Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Pemda Malaka dengan Araksi, yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Malaka, Weleun, Bakiruk, Jumat malam, 23 Desember 2022.

Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH saat Perjanjian Kerja Sama itu mengatakan kebanggaannya karena sampai saat ini Araksi masih menjadi sebuah wadah yang diterima dan dipercaya masyarakat dan profesional dalam menjalankan tugas.

“Saya ikuti betul perjalanan Araksi sebelum menjadi Bupati hingga saat ini. Saya tahu, Araksi dibangun dari kesulitan. Bahwa merintis itu gampang, tapi menjaga itu yang sukar dan susah. Sehingga Saya minta untuk tetap menjaga nama baik lembaga ini,” kata Bupati berprofesi lawyer ini.

“Saya juga berpesan kepada seluruh anggota Araksi agar bekerja proesional. Saya tidak mau dengar, dalam bekerja ada yang peras orang, ada yang paksa orang. Bekerjalah sesuai aturan yang berlaku, karena negara ini adalah negara hukum,” tandas Bupati Malaka.

Ditambahkan Bupati SN, ibarat pisau Araksi masih sangat tajam.

“Anggota Araksi harus mampu menjaga ketajaman itu sehingga pada akhirnya tidak menusuk kembali diri,” ujar Bupati Malaka beranalogi.

Orang nomor satu Malaka ini lantas menguraikan kerja sama dengan lembaga non pemerintah itu juga diatur dalam undang-undang, khususnya tentang peran serta masyarakat dalam bidang pengawasan.

The post Araksi Beri Catatan Positif untuk Pemda Malaka di Akhir Tahun 2022 appeared first on Mensa News.