Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian serta diikuti oleh para Kepala Daerah / Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia dan berbagai tamu undangan lainnya.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2024 ini mengangkat tema _Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat._

Pada momen upacara tersebut, dirangkaikan juga dengan Penganugerahan Penghargaan Karya Bhakti Satyalancana dan Pemberian Piagam Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023 kepada beberapa Kepala Daerah oleh Presiden Joko Widodo yang diwakili oleh Mendagri Tito Karnavian.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam arahannya mengungkapkan pemilihan tema ekonomi hijau dan berkelanjutan yang ramah lingkungan diharapkan memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran pemerintah termasuk pemerintah daerah akan amanah untuk membangun keberlanjutan dan pengelolaan negara Indonesia termasuk Sumbar Daya Alam dan lingkungan hidup.

“Dalam Rangka mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan sekaligus menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk generasi muda mendatang,” kata Tito.

Lebih lanjut Mendagri mengungkapkan, pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah selama 28 Tahun merupakan momen untuk melakukan evaluasi, koreksi dan instrospeksi tentang bagaimana aplikasi Otonom Daerah selama ini

“Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus juga dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945. Berangkat dari prinsip-prinsip inilah Otonomi Daerah dirancang untuk mencapai 2 (dua) tujuan utama termasuk di antaranya tujuan kesejahteraan dan demokrasi,” ungkap Tito.

Menurut mantan Kapolri tersebut, desentralisasi hendaknya diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat melalui berbagai terobosan kreatif dan inovasi kebijakan pemerintahan yang berorientasi pada *local wisdom* atau kekhasan daerah untuk pemanfaatan segala potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dengan cara yang bijak dan berkelanjutan.

“Dalam sistem pemeritahan kita, ada urusan pemerintahan absolut yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat, dikelola dan _dilead_ oleh pemerintah pusat serta urusan konkuren yang terdiri dari 32 urusan. Urusan konkuren inilah yang didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk membuat pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat serta memberikan ruang partisipasi sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan nilai dan problema khas daerah masing-masing. Proses demokrasi di tingkat daerah melalui penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga dilaksanakan sebagai konsekuensi Otonomi Daerah,” papar Tito.

The post Penjabat Gubernur NTT Menghadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 appeared first on Mensa News.

27 pejabat tersebut dilantik oleh Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L Kalake, SH, MDC di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Rabu 27 Maret 2024.

Pj. Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake dalam sambutannya meminta para pejabat yang telah dilantik untuk bekerja dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan kreativitas.

“Kepada saudara-saudara yang dilantik pada jabatan yang sama maupun pada jabatan yang baru agar tetap profesional, kreatif, inovatif dan berintegritas. Bangunlah semangat kerja kolaboratif baik secara internal maupun secara eksternal dengan perangkat daerah lainnya, Kabupaten/Kota, Kementerian / Lembaga, Pemerintah Pusat serta Mitra kerja lainnya”, pinta Ayodhia.

The post 27 Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT dilantik, Ada Tiga Nama Pejabat Asal Kabupaten Malaka appeared first on Mensa News.

Pj. Gubernur Ayodhia dalam sambutannya mengatakan  pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT merupakan salah satu upaya nyata pengendalian inflasi, ketersediaan stok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

“Kegiatan pasar murah bersubsidi ini adalah yang kedua kalinya, yang pertama dilaksanakan pada bulan Desember 2023 lalu dan seperti sebelumnya yang kedua hari ini diberikan pada seribu Kepala Keluarga (KK) di sepuluh kelurahan di Kota Kupang antara lain Kelurahan Liliba, Kelapa Lima, Bakunase, Sikumana, Naikoten II, Airnona, Naikolan, Oetete, Kuanino dan Nunleu. Setiap keluarga akan mendapatkan seratus kupon subsidi sebesar Rp. 100.000,- yang dapat dibelanjakan/ditukarkan dengan barang kebutuhan pokok yang telah disediakan distributor dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, kita harapkan kegiatan ini dapat memberikan bantuan sekaligus menjaga daya beli serta memberi dampak positif bagi masyarakat,” Jelasnya.

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Semuel Halundaka dalam laporannya mengatakan, “Kegiatan ini diharapkan dapat menjawab pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang pokok serta mengurangi dampak kenaikan harga bahan kebutuhan pokok bagi sepuluh Keluruhan dengan sasaran seribu kepala keluarga. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perum Bulog dan para kontributor yang selalu sedia setiap saat berkerja sama menangani inflasi di daerah ini,” Ungkap Semuel.

The post Hadiri Pasar Murah Bersubsidi, Pj Gubernur NTT: Ini Upaya Nyata Pengendalian Inflasi appeared first on Mensa News.

Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake, SH., MDC dalam sambutannya mengungkapkan, apresiasi atas peluncuran program tersebut.

“Terkait Peluncuran Program ini, patut kita berikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemenristek Dikti beserta jajarannya, Direktorat Fasilitasi Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI, serta Konsorsium Pendidikan Tinggi Vokasi NTT yakni Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Politeknik Negeri Kupang dan Politeknik elBajo Commodus Labuan Bajo yang telah menginisiasi Peluncuran Program Penguatan Ekosistem Kemitraan Untuk Pengembangan Inovasi Vokasi Berbasis Potensi Daerah ini. Upaya ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia dan ekonomi di daerah ini,” kata Ayodhia.

“Ini merupakan sebuah upaya kolaboratif dalam meningkatkan produktivitas dan _value added_ dari potensi-potensi unggulan NTT. Kehadiran ekosistem kolaborasi diharapkan dapat mendorong perencanaan tenaga kerja dan inovasi pendidikan vokasi menjadi lebih jelas dan efektif. Pendidikan vokasi tentunya diharapkan menjadi lebih fleksibel dan adaptif untuk menyesuaikan kapan dan berapa banyak lulusan yang disiapkan sesuai dengan pembangunan dan potensi daerah NTT,” jelas Ayodhia.

Ayodhia menjelaskan, Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkontribusi besar terhadap PDRB NTT, karena menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat NTT masih mengandalkan pola pengelolaan tradisional.

“Hasil-hasil produksi dari ketiga sektor ini yang diekspor ke luar NTT juga masih berupa komoditas-komoditas mentah. Karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi serta hilirisasi terhadap berbagai komoditas-komoditas unggulan daerah yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat NTT,” paparnya.

“Saat ini Pemerintah provinsi NTT sangat membutuhkan tenaga kerja trampil di berbagai bidang untuk mengoptimalkan berbagai potensi-potensi sumber daya alam yang ada. Karena itu, dibutuhkan desain perencanaan tenaga kerja _(workforce planning)_ dan inovasi _(innovation planning)_ sistematis yang diharapkan muncul dari ekosistem kemitraan ini,” tambahnya.

The post Pj. Gubernur Hadiri Peluncuran Program dan Dialog Interaktif Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah appeared first on Mensa News.