Kabar tersebut semakin menguat setelah Yoseph Nae Soi disebut telah memaparkan visi dan misi diplomasi di hadapan Komisi I DPR RI sebagai bagian dari proses yang berkaitan dengan calon duta besar.

Namun, hingga berita ini ditulis, belum ditemukan pengumuman resmi yang memastikan penetapan Yoseph Nae Soi sebagai Duta Besar RI untuk negara tertentu. Karena itu, informasi tersebut masih berada pada ranah kabar yang menguat, sementara keputusan resmi tetap menjadi kewenangan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku.

Jika benar mendapat amanah diplomatik tersebut, Yoseph Nae Soi tidak sekadar membawa nama pribadi atau daerah asalnya. Ia akan berada pada posisi sebagai representasi negara yang dituntut menerjemahkan kebijakan luar negeri Presiden ke dalam kerja diplomasi yang konkret.

Diplomasi Bukan Sekadar Seremoni

Dalam pemaparan visi dan misi yang diterima Mensanews.com, Kamis (24/9/2026), Yoseph Nae Soi menempatkan Asta Cita Presiden sebagai salah satu pijakan arah diplomasi.

Menurutnya, seorang duta besar tidak hanya menjalankan fungsi representatif, tetapi juga harus mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden menjadi diplomasi eksekusi.

Atas dasar pemikiran tersebut, ia menyusun program kerja diplomasi melalui empat pilar utama, yakni pilar politik, pilar ekonomi, pilar konsuler, serta pilar sosial budaya.

Keempat pilar tersebut kemudian dijabarkan dalam sejumlah agenda kerja yang diarahkan untuk memperkuat kepentingan Indonesia di luar negeri.

Pilar Politik: Smart Diplomacy

Pada sektor politik, konsep yang ditawarkan adalah Smart Diplomacy, yakni kombinasi antara soft diplomacy dan hard diplomacy.

Pendekatan ini menempatkan diplomasi Indonesia agar mampu membaca situasi, memilih momentum, sekaligus menentukan pintu masuk yang tepat dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Dalam pemaparannya, Yoseph menggunakan pendekatan diplomasi yang ia gambarkan melalui prinsip “tempalah besi selagi panas” serta strategi “masuk ikut pintu dia, keluar ikut pintu kita.”

Prinsip tersebut menggambarkan pentingnya kemampuan membaca momentum dan membangun pendekatan diplomatik yang fleksibel tanpa kehilangan kepentingan nasional.

Salah satu contoh yang disinggung adalah persoalan Laut China Selatan, termasuk pendekatan melalui ASEAN dan isu landas kontinen. Artinya, diplomasi Indonesia tidak hanya bertumpu pada hubungan bilateral, tetapi juga memanfaatkan kekuatan forum regional untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Pilar Ekonomi: Perkuat JBCBC dan Perdagangan Mata Uang Lokal
Pilar kedua adalah ekonomi.
Dalam rancangan program kerja yang dipaparkan, Yoseph Nae Soi menempatkan penguatan kerja sama ekonomi sebagai salah satu instrumen penting diplomasi Indonesia.

Salah satu gagasannya adalah memperkuat JBCBC serta mendorong mekanisme barter dengan menggunakan mata uang lokal dalam hubungan perdagangan.

Pendekatan tersebut diarahkan agar diplomasi tidak berhenti pada hubungan politik antarnegara, tetapi memberikan dampak langsung terhadap kepentingan ekonomi Indonesia.

The post Isu Yoseph Nae Soi Jadi Duta Besar RI untuk Filipina Menguat, Empat Pilar Diplomasi Disiapkan appeared first on Mensa News.

KUPANG, MNC – Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan pentingnya peran pers dalam mengawal keterbukaan informasi publik sekaligus memastikan masyarakat memahami hak konstitusionalnya untuk memperoleh informasi.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT, Drs. Germanus Attawuwur, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi Wartawan Se-Kota Kupang, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang penguatan kapasitas wartawan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, termasuk pemahaman terhadap hak masyarakat atas informasi publik serta tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Informasi.

Dalam sambutannya, Germanus mengatakan Komisi Informasi dan media massa memiliki misi yang sama, yakni mensosialisasikan, mengedukasi, dan mengadvokasi masyarakat agar mampu menggunakan haknya untuk memperoleh informasi publik.

«“Pada hari ini, kita punya kesadaran bahwa kita berada pada misi yang sama. Misi untuk mensosialisasikan, mengedukasikan, dan bahkan mengadvokasi masyarakat untuk menggunakan haknya, hak untuk mendapatkan informasi publik,” ujarnya.»

Menurutnya, kesamaan misi tersebut menempatkan Komisi Informasi dan pers sebagai dwitunggal dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Ia mengibaratkan Komisi Informasi dan media massa seperti dua sisi mata uang. Keduanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan dari komitmen bersama untuk membumikan keterbukaan informasi publik di seluruh wilayah NTT.

“Komisi Informasi dan media massa, kita semua adalah dwitunggal. Dwitunggal keterbukaan informasi publik ibarat dua sisi mata uang, hanya bisa dibedakan dari tugas dan fungsi, tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan dari komitmen yang satu dan sama,” kata Germanus.

15.916 Badan Publik Perlu Dikawal

Germanus menyoroti besarnya jumlah penduduk dan badan publik di NTT yang membutuhkan pengawasan masyarakat melalui mekanisme keterbukaan informasi.

Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah penduduk NTT mencapai 5.751.491 jiwa. Sementara itu, terdapat sekitar 15.916 badan publik yang tersebar mulai dari tingkat desa, kelurahan hingga provinsi.

Selain pemerintah desa dan kelurahan, badan publik tersebut juga mencakup berbagai institusi dan entitas yang menggunakan atau mengelola anggaran negara maupun daerah.

Ia menyebut terdapat sekitar 3.442 desa dan kelurahan, termasuk keberadaan BUMDes serta Koperasi Merah Putih yang menurutnya perlu mendapatkan pengawasan publik karena berkaitan dengan penggunaan anggaran.

“Semua harus kita kawal. Pertanyaannya, siapa yang harus kawal agar jangan ada korupsi?” tegasnya.

Menurut Germanus, pengawasan tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki peran penting dengan menggunakan hak memperoleh informasi publik.

Namun, persoalan yang masih dihadapi adalah belum banyak masyarakat yang memahami bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara.

Pers Jadi Ujung Tombak Edukasi Masyarakat

Dalam konteks tersebut, Germanus menilai pers memiliki posisi strategis untuk membangun kesadaran masyarakat.

Wartawan tidak hanya berperan menyampaikan informasi melalui pemberitaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak mereka terhadap informasi publik.

The post Pers Garda Terdepan Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi NTT Edukasi Wartawan Se-Kota Kupang appeared first on Mensa News.

Pesan itu ditegaskan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat membuka Pameran Pembangunan NTT Tahun 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Area Pameran Harper Kupang, Sabtu (15/8/2026) malam.

Mengusung tema “Peduli Bencana Gempa Flores”, penyelenggaraan pameran tahun ini memiliki dimensi yang berbeda. Pemerintah Provinsi NTT ingin menjadikan momentum perayaan pembangunan sebagai kekuatan bersama untuk meringankan beban warga terdampak gempa.

“Tema ini kami ambil untuk jadi tema pameran pembangunan ini, untuk menunjukkan kepedulian kita atas bencana gempa di Flores. Tadi bersama jajaran Forkopimda, kami ke Maumere, melihat langsung dan besok rencananya kami akan ke Ruteng, Ende dan Soa, untuk pastikan penanganan gempa Flores kita lakukan bersama-sama,” ujar Melki.

Pameran Menjadi Gerakan Kemanusiaan

Gerakan Peduli Bencana Gempa Flores akan berlangsung sepanjang Pameran Pembangunan NTT, 15–24 Agustus 2026. Berbagai bentuk dukungan dari masyarakat maupun peserta pameran akan dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Bagi pemerintah provinsi, solidaritas tersebut bukan sekadar simbol. Gempa yang mengguncang Flores dipandang sebagai persoalan bersama seluruh masyarakat NTT, tanpa membedakan pulau, wilayah maupun latar belakang.
Melki menegaskan, Flores merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NTT.

Karena itu, penderitaan masyarakat di Flores harus menjadi kepedulian bersama masyarakat di Timor, Sumba, Alor, Rote, Sabu, Lembata, Adonara maupun wilayah lainnya.

“Khusus malam hari ini, dalam Pameran Pembangunan ini, kita ingin buktikan dari area pameran ini tetap lahir semangat gotong royong untuk bantu saudara kita di Flores. Kita tunjukkan bahwa Flores adalah bagian dari kita yang ada di Timor, Sumba dan semua daerah di NTT ini,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan pameran pembangunan dalam konteks yang lebih luas. Pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, pertumbuhan ekonomi maupun jumlah program pemerintah, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk saling menopang ketika sebagian dari mereka tertimpa musibah.

Pemerintah Buka Akses Bantuan Cepat

Di tengah kebutuhan mendesak para korban, Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan skema respons cepat agar warga terdampak tidak harus menunggu distribusi bantuan pemerintah tiba.

Melki mengatakan masyarakat yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, selimut dan kebutuhan pokok lainnya dapat berkoordinasi dengan toko atau kios terdekat.

The post Pameran Pembangunan NTT 2026 Jadi Ruang Solidaritas, Masyarakat Diajak Peduli Gempa Flores appeared first on Mensa News.

NTT melalui KONI daerahnya resmi mengikuti proses bidding tersebut sejak 2021. Di balik keberhasilan ini, ada peran sentral dari Josef Nae Soi, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur NTT sekaligus Ketua Umum KONI Provinsi NTT.

Dengan latar belakang sebagai mantan anggota DPR RI selama beberapa periode dan politisi senior Partai Golkar, Mantan Wakil Gubernur NTT, Dr. Drs.Josef Nae Soi, MM.,PHD memanfaatkan jaringannya untuk melakukan lobi-lobi politik tingkat tinggi. Salah satu langkah strategis yang dilakukannya adalah melakukan pendekatan langsung ke para gubernur di seluruh Indonesia, agar mendukung pencalonan NTT sebagai tuan rumah PON.

“Proses ini tidak mudah. Tapi dengan pengalaman di Senayan dan komunikasi politik yang sudah terbangun lama, saya manfaatkan semua jalur yang memungkinkan untuk menyuarakan kesiapan NTT,” ujar Nae Soi dalam wawancara eksklusif bersama Mensanees.com, Selasa (3/6).

The post PON 2028 di NTT: Hasil Bidding Panjang dan Lobi Politik Sang Politisi Senior appeared first on Mensa News.

Trio Melki-Jhoni-Joss ini harus menjadi penanggung jawab utama pelaksanaan PON 2028. Mereka tidak hanya mencerminkan kesinambungan kepemimpinan di NTT, tetapi juga pengakuan atas peran historis mereka dalam memperjuangkan agar NTT dipercaya menjadi tuan rumah PON untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

Kepada Mensanews.com, Selasa (3/6), Josef Nae Soi menjelaskan bahwa PON 2028 adalah buah perjuangan politik dan diplomasi yang dimulai sejak 2021 yakni duet sejak kepemimpinan Viktori-Joss.

Sesuai aturan, penentuan tuan rumah PON melalui proses panjang. Melalui bidding di lakukan sebelum 7 tahun pelaksanaan PON. Atas perjuangan ketua umum KONI NTT yang sekaligus Wakil Gubernur saat itu dengan pengalaman sebagai anggota DPR RI dan politisi senior Partai Golkar beliau melakukan lobby ke seluruh Gubernur di Indonesia.

The post Trio Melki-Jhoni-Joss Jadi Penanggung Jawab Utama PON 2028 di NTT appeared first on Mensa News.

Kupang, 21 Januari 2025– Kasus bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT) melonjak drastis, menggemparkan masyarakat dan mengirim sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Di tengah panorama alam yang memukau, tersembunyi tragedi batin yang menghantui: nyawa-nyawa yang terenggut oleh rasa putus asa. Fenomena ini bukan hanya angka statistik; ini adalah wajah dari krisis kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius.

Mengapa Bunuh Diri Begitu Masif di NTT?

Di balik peristiwa memilukan ini, terkuak berbagai faktor mendasar yang saling berkelindan:
1. Tekanan Ekonomi yang Menjerat
NTT dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Ketidakpastian penghasilan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan minimnya akses lapangan kerja menciptakan tekanan yang menghimpit, membuat banyak orang merasa hidup mereka tak lagi layak diperjuangkan.

2. Stigma Sosial dan Keterasingan

Ketika kesehatan mental masih dianggap tabu, banyak individu memilih diam di tengah penderitaan. Dalam masyarakat yang sering kali menilai masalah mental sebagai kelemahan atau aib, mereka yang membutuhkan pertolongan malah merasa terkucilkan.

3. Keterbatasan Akses Layanan

Kesehatan Mental Di NTT, fasilitas kesehatan mental bisa dihitung dengan jari. Psikolog, psikiater, dan layanan konseling sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, mereka yang butuh pertolongan segera sering kali tidak tahu harus ke mana mencari bantuan.

4. Budaya Tekanan dan Beban Sosial

Adat dan norma sosial yang menuntut kesempurnaan kerap membebani individu. Kegagalan sering kali dianggap sebagai kehancuran martabat, membuat orang memilih mengakhiri hidup sebagai jalan keluar.

The post “Hilangnya Harapan: NTT di Pusaran Gelap Bunuh Diri” appeared first on Mensa News.

SOE, Mensanews.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  bersama komisi III DPRD menilai pekerjaan pembatas jalan raya yang dikerjakan asal jadi. Hal ini terlihat saat memantau hasil pekerjaan proyek pembangunan/rehabilitasi trotoar jalan raya. Dari pantauan tersebut didapati pekerjaan di jalan Soekarno Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur asal jadi. Kegiatan tersebut berlangsung pada, Senin (9/11/2020).  Dalam pantauan, hadir juga PPK, Pegawai PRKP dan PUPR.