Malaka, NTT, 16 Juli 2025– Ketika pemilu selesai, yang seharusnya tumbuh adalah rekonsiliasi dan kolaborasi demi kepentingan rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya kepala daerah terpilih tampil bak penguasa mutlak yang membawa satu agenda utama: singkirkan semua yang lama, tunjuk semua yang dekat. Arogansi kekuasaan pun menjelma dalam bentuk mutasi brutal, pencopotan massal, dan perendahan martabat aparatur negara.

ASN yang telah mengabdi bertahun-tahun dikorbankan tanpa pertimbangan kompetensi. Yang pernah menduduki jabatan, dicopot. Yang punya prestasi, disingkirkan. Semua dianggap bagian dari rezim lama yang harus dibersihkan, tanpa melihat bahwa ASN bekerja bukan untuk kepala daerah, tapi untuk negara.

Ditengah semua itu, DPRD memilih diam. Padahal merekalah yang digaji untuk bicara atas nama rakyat. Tapi saat pelanggaran hukum administratif, pelecehan terhadap sistem merit, dan pemangkasan karier ASN terjadi terang-terangan, DPRD tutup mata dan telinga. Mereka abai, entah karena takut kehilangan dukungan politik, atau karena sudah ikut dalam permainan yang sama.

1. Dampak Terhadap ASN:

– Moral dan loyalitas ASN hancur. Tak ada jaminan karier dibangun dengan kompetensi.

– Mutasi tidak sehat jadi budaya. ASN tidak tahu kapan mereka digeser, meski kinerja baik.

2. Dampak Terhadap Pemerintahan:

Instabilitas birokrasi. Pelayanan publik jadi terganggu karena pergantian tidak berdasarkan keahlian.
Kebijakan pembangunan jadi tidak terarah. Pejabat yang baru duduk belum tentu paham tugasnya, hanya tahu harus loyal.

3. Dampak Terhadap Rakyat.

a. Rakyat kehilangan pelayanan publik yang berkualitas. Ketika pejabat teknis yang cakap disingkirkan, urusan rakyat jadi lamban, bahkan mandek.

b. Akses bantuan dan program pemerintah terganggu. Mutasi besar-besaran memutus alur kerja, data, dan koordinasi.

c. Ketidakadilan meningkat. Rakyat yang tidak punya “orang dalam” sulit dibantu, karena birokrasi dikuasai politik balas jasa.

d. Rasa percaya kepada negara hilang. Ketika rakyat tahu ASN bisa dipermainkan dan DPRD diam saja, mereka paham, sistem tak lagi bekerja untuk mereka.

e. Ketegangan sosial naik. Polarisasi makin tajam karena rakyat terbagi dalam kelompok yang “dipihakkan” atau “dipinggirkan”.

Kesimpulannya jelas: Ketika DPRD tidak bersuara, rakyatlah yang paling menderita.

Lembaga yang seharusnya menjadi wakil dan pengawas justru menjadi penonton. Mereka lupa bahwa mereka duduk di sana bukan untuk menyenangkan kepala daerah, tetapi untuk menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

Pemimpin yang arogan bisa dilawan oleh sistem—kalau sistemnya bekerja. Tapi jika DPRD pun ikut diam, maka daerah kita hanya menunggu waktu untuk Runtuh.

The post PILKADA BERAKHIR, PEMBANTAIAN ASN DIMULAI, DPRD “BUTA DAN TULI” appeared first on Mensa News.

Ketika kepala daerah merasa dirinya lebih tinggi dari undang-undang, maka yang dikorbankan pertama kali adalah para aparatur sipil negara. Fenomena ini kini terjadi terang-terangan di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Setelah sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan teguran resmi terhadap penonaktifan sejumlah pejabat eselon II secara sepihak, Pemda Malaka justru kembali mengulang tindakan yang sama.

Teguran BKN diabaikan. Prinsip merit system dilanggar. Dan ASN kembali menjadi korban dari ambisi politik yang tak terkendali.

Pemda Malaka Abaikan Teguran BKN

Tidak banyak daerah yang berani secara terbuka menantang otoritas BKN. Namun Pemda Malaka telah melakukannya. Setelah sempat dinonaktifkan tanpa proses yang sah, beberapa pejabat Eselon II diaktifkan kembali berkat intervensi dan teguran dari BKN. Tapi belum genap beberapa bulan, pejabat yang sama kembali dicopot, kali ini dengan alasan audit.

Ini bukan hanya soal prosedur yang dilanggar. Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah lembaga negara. Teguran BKN diperlakukan seperti surat edaran biasa, bukan otoritas formal yang wajib dipatuhi. Padahal, fungsi BKN adalah menjaga keadilan dan profesionalisme karier ASN di seluruh Indonesia.

Jika ini dibiarkan, maka setiap kepala daerah akan berpikir bahwa mereka bisa bebas mengganti pejabat seenaknya, bahkan melawan kebijakan pemerintah pusat.

Di Mana Ketegasan BKN

Situasi ini mengarah pada satu kesimpulan pahit: Negara, dalam hal ini BKN, tampak tidak berdaya menghadapi kepala daerah yang membangkang. Teguran yang dikeluarkan terhadap Pemda Malaka terbukti tidak punya daya paksa. Tidak ada sanksi, tidak ada langkah korektif lanjutan, dan yang lebih parah, tidak ada perlindungan nyata terhadap ASN korban penonaktifan.

Fakta bahwa Pemda Malaka bisa mengulangi penonaktifan dengan alasan yang berbeda-beda menunjukkan bahwa kepala daerah bisa memutarbalikkan alasan semaunya dari evaluasi, ke kebutuhan organisasi, kini audit.

Pertanyaannya:
1. Audit yang mana?

2. Sudah final atau belum?

3. Dilakukan oleh lembaga mana?

The post Apakah Pemda Malaka Melawan BKN? Lemahnya Negara Melindungi ASN Pasca Pilkada appeared first on Mensa News.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bank NTT karena sudah berkenan memberikan bantuan dalam upaya mendukung pencegahan stunting di kabupaten Malaka”, ungkap Bupati Simon.

Ketua TP PKK Malaka,  drg. Maria Martina Nahak, M.Biomed, yang turut  mendampingi Bupati Malaka, juga menyampaikan terimakasih kepada Bank NTT yang sangat peduli dan turut serta mengambil bagian dalam membantu pemerintah mengatasi stunting di Malaka.

The post Bank NTT Betun Serahkan Bantuan Sebesar 50 Juta, Bupati Simon: Terimakasih Bank NTT Berkenan Berikan Bantuan appeared first on Mensa News.

Dalam konferensi Pers tersebut, Bupati Simon menyampaikan bahwa harus diakui media merupakan salah satu pilar penegak demokrasi yang mana dengan kecekatan menulis dan mempromosikan tentang Malaka, sekarang Malaka telah dikenal, bahkan sampai ke tingkat nasional.

Untuk itu komunikasi antara media dan Pemerintah harus dibangun karena tanpa komunikasi tentu banyak yang tidak mengenal profil dari kabupaten Malaka.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama media cetak, online, maupun elektronik, dan didampingi OPD Kabupaten Malaka.

Bagi bupati Simon sangat penting menyelenggarakan konferensi pers, karena dengan adanya konferensi pers, maka semua OPD akan transparan dalam memaparkan kinerja kerja program Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilakukan selama masa jabatan kepada publik.

The post Bupati Dr. Simon: Harus Diakui Media Sebagai Salah Satu Pilar Penegak Demokrasi appeared first on Mensa News.

Konferensi pers ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada publik mengenai perkembangan program dan kegiatan yang telah dijalankan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026.

Konferensi Pers yang digelar ini merupakan salah satu upaya Pemda Malaka untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai inisiatif yang telah dijalankan dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah yang lebih baik.

Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para wartawan dan media untuk bertanya, mendapatkan penjelasan, dan menggali lebih dalam informasi mengenai beragam program SAKTI yang telah dicanangkan oleh Pemda Malaka.

Dengan ini, masyarakat Kabupaten Malaka dapat memahami dengan lebih baik apa yang telah dicapai dan apa yang masih perlu dikerjakan.

Dalam sambutannya, Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., menyatakan, “Kami sangat berkomitmen untuk menciptakan transparansi dalam pemerintahan kami. Konferensi Pers ini adalah salah satu wujud dari komitmen tersebut.

Kami ingin agar masyarakat kami dapat melihat dan menilai upaya yang kami lakukan dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

The post Gelar Konferensi Pers Pemda Malaka Mengungkap Progres Pembangunan Berkualitas appeared first on Mensa News.

Rapat Paripurna itu berlangsung di Kantor DPRD Malaka, Kamis, 29 Desember 2022.

Pimpinan DPRD Malaka, Hendrikus Fahik pada kesempatan itu mengatakan walaupun melalui banyak tantangan dan hambatan, akan tetapi Sidang RAPBD Malaka berlangsung dengan baik dan sudah mendapatkan hasilnya.

“Memang proses persidangan untuk menghasilkan APBD Kabupaten Malaka Tahun 2023 berlangsung alot antara eksekutif dan legislatif, tapi semua berjalan dengan baik hingga menghasilkan APBD Tahun 2023 yang akan dieksekusi tahun depan,” kata Hendrik.

The post Pemda Malaka Terima RAPBD Tahun 2023 appeared first on Mensa News.