Malaka, Mensanews.com– “Perlu ada kewaspadaan dini terhadap Kecenderungan dari Bandar Narkotika. Karena situasi pandemi ini bisa dimanfaatkan dengan menyelundup barang haram bisa masuk ke Malaka,” ungkap PLT Kepala Kesbangpol Malaka, Gregorius Klaran Nahak, S.Sos, saat di temui media ini di ruang kerjanya, Kamis (9/9/2021)
Kepada media ini Gregor mengatakan, kunjungan Kesbangpol provinsi ke Kesbangpol Malaka terkait koordinasi implementasi pelaksanaan akselerasi tingkat nasional, tingkat kabupaten dan ingin mengetahui lebih dekat apakah Kesbangpol Malaka sudah melakukan sosialisasi atau belum.
“Memang saya katakan kami belum lakukan. Baru-baru ini kami dengan BNN sudah melakukan itu tetapi ketika saya mau laporkan ke Bupati, saya jatuh sakit. Dan untuk sekarang beliau sementara ada di Bali dan ketika beliau (Bupati) kembali dari Bali saya akan sampaikan dan hasilnya masih dalam taraf perencanaan yang sifatnya nanti kita lintas koordinasi instansi sektoral supaya kita antisipasi”, Jelas Gregor
Gregor membeberkan bahwa koordinasi lintas sektoral antara Kesbangpol provinsi dengan kabupaten kota dalam hal ini kabupaten Malaka, berkaitan dengan pelaksanaan rencana aksi nasional tingkat daerah sebagaimana yang diamandatkan dalam Inpres no. 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional di tingkat kabupaten terkait dengan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan, Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) karena kita di kabupaten Malaka ini pas di Tapal Batas.
“P4GN memang sangat penting. Baru-baru ini di salah satu desa di Tapal Batas yakni Desa Alas Selatan, kecamatan Kobalima Timur, kita melakukan kegiatan P4GN tapi dalam tataran sosialisasi”, Tandas Gregor
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
