Sementara itu Kepala Kanwil Kemenag Drs Yakobus Beda Kleden mengatakan, gerakan penanaman pohon yang dilakukan oleh agama, adalah suatu gebrakan dalam menyelamatkan lingkungan. Dikarenakan dalam misi besar agama tidak hanya untuk manusia tetapi bagaimana dapat mempertahankan alam, sehingga sebagai insan yang mendiami bumi ini dapat hidup dengan baik dalam lingkaran ekosistem yang sehat.
“Tugas besar Agama tidak hanya menyelamatkan manusia, tatapi bagaimana juga bisa menyelamatkan alam yang telah diciptakan Tuhan bagi manusia”, ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi Wali Kota Jefry, karena telah memberikan suatu gerakan demi merubah cara pandang masyarakat, bahwa kondisi alam sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan. Serta dengan adanya GKH tersebut seluruh agama yang ada di Kota Kasih perlu secara bersama melaksanakan penanaman pohon dan pembuatan lubang resapan disetiap rumah tangga sebagai suatu cara dalam menjaga kelestarian alam.
Kemudian saat diwawancarai Koordinator KOMPAK Zarniel Woleka mengatakan, hal yang dilakukan Pemkot adalah upaya yang sangat baik dalam membangun kebersamaan dari perbedaan agama yang saat ini dianut oleh penghuni Kota metropolitan NTT ini, di mana dalam gerakan Kupang hijau telah memberikan dampak koordinasi yang baik antara setiap Agama utnuk mempertahankan dan menjaga alam demi kehidupan yang asri.
“Tanggung jawab merawat bumi adalah tanggung jawab semua pihak. Kita bersyukur walikota juga komitmen untuk merawat bumi dengan gerakan kupang hijau. Ini sangat baik menjadi semangat semua waga kota kupang dari agama apapun untuk hijaukan kota. Sekaligus dengan gerakan ini, semangat persaudaraan dan kebersamaan yang ditunjukkan pak wali untuk menjadikan menjaga lingkungan dalam semangat keberagaman, semangat semua orang lintas agama. (*)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
