Kegiatan tersebut diinput secara online, dan dinas melakukan bimbingan kepada masyarakat secara mandiri, serta laporan semua SPJ dibuat dalam bentuk laporan online dibidang tenaga kerja.
Tahun 2023 Disnakertrans Malaka, banyak menginput. Dibidang tenaga kerja ada program dari kementrian yaitu kegiatan padat karya infrastruktur dimana padat karya infrastruktur ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan untuk memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat penganggur dengan membangun atau memperbaiki pedesaan dan perkotaan.
“Program padat karya infrastruktur sudah banyak membangun, diantanya sarana air bersih, membuat rabat jalan, dan kegiatan budidaya ikan, holtikultur”, jelas Vincen
Bantuan air bersih dalam bentuk padat karya, mendapat alokasi dana dari APBN dan yang mengerjakan masyarakat sendiri, dengan pembagian setiap kelompok sebanyak 40 orang dan digaji oleh program tersebut, dan masyarakat yang bekerja diberi makan siang oleh program ini selama 15 hari dan setiap orang mendapatkan upah sekitar 1 juta lebih.
“Sarana air bersih sudah dikerjakan di desa Kletek, desa Litamali, desa Railot, desa Fahiluka desa lawalu dan Rinhat Nanebot,”urainya.
Sementara ditahun 2021, lanjut Vincen untuk air bersih ada 2 yang sudah diberikan, untuk padat karya rabat jalan difasilitasi APBN ada 4, tahun 2022 ada 2. Lokasih yang sudah dikerjakan; gereja Tunabesi, SMP Sasitamean, desa Kusa, desa Forekmodok,dan desa Kiriana.
“Selain program padat karya infrastruktur, ada juga program 3 K dari Nakertrans, salah satunya sudah terjawab dengan melakukan bagi bibit Sapi, Kambing, Ikan dan Unggas, dan itu didapat setiap tahunya di Dinas Nakertrans.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
