“Herannya kebijakan pemotongan alokasi bantuan dilakukan saat reses, sehingga DPR RI tidak dapat melakukan pengawasan langsung. Maka demi keberpihakan dan keadilan bagi rakyat pembudidaya ikan, KKP harus tetap mempertahankan alokasi bioflok, bahkan menambah. Batalkan pemotongan alokasi bantuan bioflok! Karena ketika saya turun menjumpai masyarakat, mereka sangat merasakan manfaat dan mengharapkan bantuan budidaya ikan ini,” kata Ansy.
Bantuan Bioflok di NTT
Ansy menceritakan, pada 2020 tiga kelompok penerima bantuan bioflok di NTT hasil kerja sama dirinya dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP telah sukses mengembangkan perikanan budidaya air tawar. Saat ini mereka telah dua kali memanen bantuan ikan lele untuk dikonsumsi dan dipasarkan kepada konsumen. Karena kesuksesan tersebut, maka pada tahun 2021, ia telah bekerja sama dengan KKP untuk mempersiapkan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) untuk empat kelompok. Tiba-tiba KKP secara sepihak memotong alokasi bantuan tersebut menjadi dua paket.
“Bisa dibayangkan betapa kecewanya kelompok calon penerima bantuan bioflok. Mereka sudah susah payah menyiapkan semua persyaratan, namun dibatalkan. Dampaknya, anggota DPR dianggap menipu rakyat. Padahal, pemotongan itu dilakukan setelah pengurusan berbagai persyaratan dipenuhi dan anggota DPR hanya diinfokan melalui WA. Mengapa tidak disampaikan saat rapat? Bukankah sudah dibahas saat rapat? Jelas ini memukul semangat kelompok pembudidaya untuk mengembangkan perikanan air tawar,” tegas Ansy.
Pemotongan anggaran ini mengingatkan Ansy perihal gagal cair bantuan KKP tahun 2020 lalu. Saat itu, dari 25 kelompok budidaya di NTT yang akan mendapat bantuan bibit ikan, faktanya KKP hanya merealisasikan bantuan kepada 6 kelompok. Alasan KKP saat itu, gagal cair karena penolakan pembayaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan. Sembilan belas kelompok pun batal menerima bantuan tersebut.
“Padahal, kelompok budidaya di NTT tersebut sudah berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi persyaratan teknis dan sudah membuat buku rekening. Ironis, mereka tidak mendapat bantuan tersebut,” ungkap Ansy.
Ansy mendesak KKP untuk memprioritaskan berbagai jenis bantuan pro rakyat, seperti bantuan bioflok karena dapat menolong masyarakat di tengah pandemi. Selain harus menyasar kepada rakyat, realokasi anggaran dan refocusing kegiatan harus dilakukan secara profesional, matang dan transparan agar tidak terjadi kebijakan kontraproduktif di tengah pandemi. Dalam ruang yang terbuka, kebijakan terkait rakyat akan mudah dirumuskan, diperjuangkan, dan dihasilkan.
“Prinsip pandemi saat ini realokasi dan refocusing harus menyasar rakyat, bukan menjauh dari rakyat. Di sini KKP harus secara terbuka menerima masukan agar program-program pro rakyat, terutama kepada pembudidaya air tawar dan nelayan tangkap menjadi nafas utama dalam setiap kebijakan di tengah pandemi,” tutupnya. (*/Oll)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
