Dirangkum dari berbagai sumber, biaya paket wisata EVE yang dikelola PT.Flobamora menembus angka 15.000.000/orang dengan rincian sebagai berikut: (1). 2 juta pendapatan negara bukan pajak, (2). 200.000 PAD ke Pemprov dan Pemkab, (3). 100.000 biaya asuransi (4). 7,1 juta dana konservasi, (5). 5,435 juta fee untuk PT.Flobamora, (6).165.000 biaya pajak.
“Kedua, kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) sangat mencekik masyarakat kecil. Saya tidak mengerti, apa motivasinya. Tetapi bagi saya, segala sumber daya yang ada di kolong langit negara ini, termasuk pariwisata dan lain sebagainya, mesti dikelola secara baik dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bukan seperti yang terjadi di TNK sekarang. Menurut kalian, apa masyarakat kecil mampu masuk dan menikmati TNK dengan biaya 15 juta per orang per sekali kunjung? Pariwiwsata ini milik siapa sih sebenarnya? Di mana letak keadilannya? Janganlah masyarakat kita dimarginalkan seperti begini? Ini dua kejanggalan yang sama sekali akan terus saya kejar sampai pada menemukan titik terang penjelasannya,’ pungkas Ansy.
Baginya, Pihak pemerintah dalam hal ini, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wajib bertanggungjawab atas semua reaksi dan penolakan warga Nusa Tenggara Timur sekarang.
“Semua sudah terjadi. Lihatlah sekarang di depan mata kita! Gelombang protes dan penolakan datang dari mana-mana. Mengapa? Yah, ini karena kebijakan kita yang tidak populis. Kita selaku yang berwewenang mengeluarkan regulasi, eh, malah produk kita tidak menjamin kesejahteraan dan ketentraman di tingkat bawah? Saya berharap, pihak KLHK segera tinjau kembali produk regulasi yang sudah maupun yang akan diturunkan ke masyarakat terkait konservasi TNK di Nusa Tenggara Timur. Ingat, masyarakat NTT, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, secara lebih khusus di Pulau Komodo dan Padar, mereka jangan jadi korban nafsu komersialisasi sekelompok elit. Justru merekalah yang harus menjadi pelaku utama dan penikmat anugerah Tuhan terbesar yang turun ke atas tanah mereka, “ tutup Ansy.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang protes berupa demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat di seputaran Labuan Bajo, terkait penolakan regulasi konservasi yang telah dikeluarkan oleh KLHK masih saja terjadi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
