Selain itu, Yohanes Lay menekankan pentingnya etika dan moral pejabat publik bahwa Pemerintah harus transparansi dan akuntabilitas,yang merupakan konsep etika yang erat kaitannya dengan administrasi publik
Menurutnya, seorang pejabat yang dipilih oleh rakyat harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan justru mendahulukan fasilitas pribadi.
“Pejabat publik harus memiliki standar etika yang lebih tinggi dibanding masyarakat biasa. Ketika seseorang memilih menjadi pejabat, ia harus sadar bahwa segala tindak-tanduknya akan berdampak luas bagi masyarakat,” tambahnya.
Pernyataan Yohanes Lay ini menambah panas perdebatan publik terkait pengelolaan anggaran daerah.
Masyarakat Malaka kini mempertanyakan, apakah janji “uang rakyat kembali ke rakyat” benar-benar direalisasikan, atau hanya menjadi slogan politik belaka?
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
