Ia mengimbau para CPNS untuk menjadikan BKD Provinsi NTT sebagai saluran utama dalam memperoleh informasi maupun mengklarifikasi persoalan administrasi kepegawaian.
“Jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika ada hal yang ingin diketahui atau diklarifikasi, silakan berkoordinasi langsung dengan BKD. Kami akan menyampaikan informasi sesuai perkembangan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Kanisius menilai komunikasi terbuka sangat penting agar seluruh CPNS memperoleh pemahaman yang sama mengenai persyaratan, tahapan, serta target penyelesaian proses pengangkatan menjadi PNS.
Ia juga membuka ruang komunikasi lanjutan bagi para perwakilan CPNS untuk menyampaikan kendala yang dihadapi. Dengan demikian, persoalan yang muncul dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti berdasarkan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yohanes Abrianto Kore, menegaskan bahwa CPNS merupakan bagian penting dari sumber daya manusia pemerintah daerah yang kelak berperan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
Menurut Abrianto, para CPNS memiliki posisi strategis dalam memperkuat kapasitas birokrasi, mendukung pelaksanaan program pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di NTT.
Karena itu, pelayanan administrasi kepegawaian perlu dilaksanakan secara profesional, transparan, setara, dan sesuai prosedur. Setiap persoalan yang muncul harus ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi para CPNS.
“CPNS merupakan aset penting pemerintah daerah. Karena itu, proses administrasi kepegawaian harus dilaksanakan secara profesional, setara, dan sesuai prosedur. Setiap kendala yang ada perlu segera ditindaklanjuti agar para CPNS mendapatkan kepastian mengenai tahapan yang harus mereka jalani,” tegas Abrianto.
Ia menambahkan, penyelesaian administrasi kepegawaian bukan sekadar persoalan kelengkapan dokumen. Lebih dari itu, proses tersebut berkaitan dengan kepastian tahapan dan kualitas pelayanan pemerintah kepada aparatur yang nantinya bertugas melayani masyarakat.
Abrianto juga menegaskan pentingnya menindaklanjuti instruksi Gubernur NTT melalui koordinasi yang lebih kuat antara BKD dan perangkat daerah terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan secara tepat sasaran dan mencegah persoalan administrasi berlarut-larut.
Aspirasi CPNS Menjadi Bahan Evaluasi
Melalui dialog tersebut, BKD Provinsi NTT berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan para CPNS semakin terbuka. Aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki koordinasi dan mempercepat penyelesaian proses administrasi kepegawaian.
Di sisi lain, para CPNS membutuhkan informasi yang jelas mengenai tahapan yang belum diselesaikan, persyaratan yang masih harus dipenuhi, serta perkembangan target waktu pengangkatan. Kejelasan informasi tersebut penting untuk mengurangi ketidakpastian sekaligus memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma dalam mendorong tata kelola kepegawaian yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Dengan percepatan koordinasi dan penyelesaian administrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kepastian proses kepada para CPNS tanpa mengabaikan persyaratan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
