Kupang, Mensanews.com- Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., mengatakan Hal ini dilakukan untuk mencegah kejahatan di daerah perbatasan dengan mensejahterakan masyarakat perbatasan.
“Inikan menguntungkan para pihak. Lebih baik kita pelihara susu dan madu di daerah perbatasan dari pada kita mewariskan perang kejahatan untuk anak cucu kita”, ungkap Bupati Malaka usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (18/5/2021)
Bupati Malaka menjelaskan persoalan tapal batas Kabupaten Malaka dan Kabupaten TTS secara filosofis acuannya sudah jelas penyelesaian persoalan tapal batas itu bisa melalui musyawara mufakat.
Musyawarah mufakat ini menurut Bupati Simon, jika dilihat dari aspek yuridis ada azas hukum yang menyebutkan Pacta sunt servanda (dalam bahasa Latin berarti “perjanjian harus ditepati”). Dalam KUHPerdata pasal 1338 juga menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
“Persetujuan para pihak yang menyepakati itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang menandatangani. Para pihak yang dimaksud adalah Kabupaten Malaka dan Kabupaten TTS”, ujar Bupati Malaka
Bagi Bupati Malaka, Ini sesungguhnya hanya menindaklanjuti saja karena masalah inikan sudah cukup lama dan kebetulan saya yang dipercaya rakyat Malaka untuk menjadi Bupati dan saya lihat bahwa tidak ada waktu untuk kita tunda-tunda. Sudah waktunya untuk mari kita berdiskusi untuk mengeksekusi pasalnya hal yang sudah lama didiskusikan itu.
“Untuk saat ini, kita tidak perlu menunda-nunda menyelesaikan persoalan tapal batas. Sudah waktunya, mari kita berdiskusi untuk kita eksekusi”, ujar Bupati Simon.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
