Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Linus Lusi dalam sapaan awalnya menyampaikan proficiat secara langsung kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang telah dipercaya oleh masyarakat Malaka untuk memimpin Malaka dalam periode ini.
“Saya mengikuti pokok pikiran Pak Bupati lewat media online dan juga media cetak yang selalu menyampaikan hal-hal yang positif untuk percepatan pembangunan karena Malaka berdiri atas gerakan bersama sehingga ketika Bapak Bupati dan Wakil Bupati memimpin tentu dibantu oleh semua warga dan disitu pemerintah provinsi hadir”, ungkap Linus Lusi.
Kehadiran pemprov, kata Linus, itu lewat sector pendidikan SMA/SMK yang mana milik Pemprov tapi ber-KTP Malaka. Mereka (SMA/SMK) masyarakatnya Bapak, mereka rakyatnya Bapak. Akan tetapi soal hal ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberi warning bagaimana dukungan pemerintah provinsi lewat tenaga-tenaga guru yang dimaksud.
Terkait bantuan Guru SMA/SMK, Linus mengakui bahwa tahun sebelumnya memang dibuka ruang itu, namun untuk tahun ini ada refocusing anggaran jadi peluang yang bisa bersinergi belum terbuka tetapi andaikan ini terbuka karena Bupati sendiri bertemu dengan kami maka akan kami sampaikan ke Gubernur NTT terkait harapan dan permohonan Bapak Bupati.
Pada kesempatan ini Linus Lusi juga membeberkan bahwa terdapat 903 jumlah SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov NTT. Sedangkan sebanyak 13 ribu lebih sekolah (SD dan SMP) menjadi wewenang kabupaten/kota.
Dari jumlah tersebut di atas untuk tingkat SMA yang mendapat akreditasi A baru 94 sekolah sedangkan SMK akreditasi A sebanyak 14 sekolah. Ini sangat minimalis untuk ukuran secara keseluruhan se-NTT, belum lagi kami buka hanya Malaka.
kami sudah koordinasi dengan badan akreditasi nasional yang ada, tahun ini mereka laksanakan 631 sekolah yang belum terakreditasi sehingga ini juga menjadi peluang untuk SD, SMP, agar bisa didata agar dapat menjadi pembanding ditingkat SMA
“Sesuai pantauan kami, sekolah-sekolah yang ada selama ini memang guru-guru dan kepala sekolah selama ini sudah bekerja sangat maksimal tetapi harus terus dipacuh lagi, agar kalau bisa keluar dari rutinitas yang ada untuk bisa menciptakan inovasi baru.
“Sekolah-sekolah kita arahkan kalau waktu untuk jabatan kepala sekolah jangan terlalu lama. kalau sudah kelamaan cenderung rutinitas tetapi kalau diberi jangka pendek dengan target tertentu mereka sepertinya terpacuh bagus”, ujar Linus Lusi.
“Saya berharap ini mungkin juga menjadi gayung bersambut pada takaran Pendidikan dalam provinsi. Dan saat ini kita lagi penataan semua. Sistem kepala sekolah saat ini kita open bidding pelelangan kemudian pemetaan yang sudah ada digeser kiri-kanan tapi palingan oktober baru kita laksanakan sehingga untuk masalah guru SMA/SMK bisa teratasi”, pungkas Linus Lusi. (Oll)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
