“Terus terang, kalau seandainya Gubernur NTT bukan Bapak Viktor maka kami sudah mundur dengan terhormat dari dulu. Karena untuk mengurus surat-surat saja kami sudah kesulitan. Untunglah pak Viktor datang dan tegaskan kepada kami untuk terus bekerja, ijinnya nanti menyusul,” kata Stenly.
Stenly kemudian sedikit menguraikan kondisi lapangan di lokasi itu.
“Total lahan yang akan digarap seluas 600 hektar. Sedangkan yang sudah digarap dan akan dipanen pada akhir bulan April ini seluas 20 hektar.
Untuk ke depannya sekitar bulan Oktober 2019, kami akan berusaha bekerja keras agar dapat melakukan panen raya di lahan seluas 600 hektar yang ada. Kami berharap itu akan menjadi panen garam terbesar di NTT untuk tahun 2019,” sambung Stenly.
Direktur muda ini juga menjelaskan tentang tenaga kerja dan sistem pembayaran terhadap para pekerja.
“Saat ini jumlah pekerja yang ada sekitar 100 orang. Tetapi, jumlah itu akan bertambah pada saat panen nanti. Target kami seluruh masyarakat yang ada di lokasi ini sebagai pemilik lahan akan kita libatkan, bahkan menurut saya itu masih kurang. Karenanya, untuk panen nanti kita juga akan menggunakan alat berat,” ujar Stenly.
Sedangkan Yermia Seik, salah-satu pekerja di lokasi mengaku sangat senang dengan adanya usaha tambak garam itu. Ia berharap agar ketika panen nanti kehidupan ekonomi mereka bisa semakin baik.
Tampak Hadir dalam kunjungan Gubernur kali ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Ganef Wuriyanto,A.Pi, Staf Khusus Gubernur NTT, Prof.Daniel Kameo, Ketua Asosiasi Industri Garam Nasional NTT, Danial Cherlin juga Komisaris PT. Timor Livestock Lestari, Aristoteles Cherlin. (Yos)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
