MENSANEWS.COM, JAKARTA, Provinsi NTT mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, Selasa (22/9/2020).
Rakernas yang dilaksanakan secara virtual tersebut bertemakan Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)._
Provinsi NTT mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.Ada 286 entitas laporan dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerima penghargaan karena raihan WTP 5 tahun berturut-turut. Sementara K/L dan Pemda yang memperoleh Penghargaan karena 10 kali berturut WTP sejumlah 41 entitas. Untuk laporan keuangan tahun 2019, ada 570 entitas yang dapatkan WTP.
Dalam acara virtual yang dihadiri sekitar 1.000 orang perwakilan dari K/L dan Pemda, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan sinergi kuat dalam wujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel dan transparan. Apresiasi khusus diberikan kepada BPK sebagai eksternal auditor.
“WTP merupakan tanda meningkatnya kualitas dari laporan keuangan pemerintah. Untuk tahun 2019, terjadi peningkatan WTP dari kementerian/lembaga yakni sebanyak 84 entitas dari 81 pada tahun 2018. Sementara untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggararan 2019, ada sejumlah 486 yang terima WTP dari 542 Pemerintah Daerah secara keseluruhan, atau 89,7 persen. Capaian ini diharapkan jadi indikator, tidak hanya dalam pengelolaan keuangan negara tapi juga menggambarkan fungsi dan tugas tanggung jawab Pemerintah yang lebih baik,” jelas Sri Mulyani.
