“Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya. Jadi, mereka mesti memanfaatkan jaringan yang ada di daerah sehingga lebih cepat sampai ke daerah yang membutuhkan,” beber Purbaya.
Kritik tersebut menjadi catatan penting dalam penanganan bencana di wilayah NTT yang memiliki karakter geografis kepulauan. Kondisi medan dan jarak antardaerah dapat menjadi tantangan tersendiri dalam mobilisasi bantuan, sehingga koordinasi antara pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga struktur pemerintahan paling bawah menjadi sangat menentukan.
Informasi dari tingkat kelurahan dan desa juga menjadi penting karena aparat serta masyarakat setempat merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi terkini di wilayah terdampak.
Setiap Aduan Akan Ditindaklanjuti
Purbaya memastikan laporan yang diterima pemerintah tidak akan dibiarkan tanpa tindak lanjut. Informasi mengenai wilayah yang belum memperoleh bantuan akan diteruskan kepada BNPB agar segera dilakukan pengecekan.
“Jadi nanti kita akan informasikan tadi, informasi yang Anda kasih ke BNPB untuk lebih cepat melihat daerah tersebut sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik,” jelasnya.
Langkah tersebut menunjukkan pentingnya sistem pelaporan yang cepat dalam situasi darurat. Pemerintah tidak hanya dituntut menyiapkan anggaran, tetapi juga memastikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat bergerak dengan cepat dari daerah menuju pusat dan sebaliknya.
Bantuan Harus Sampai ke Masyarakat
Penanganan bencana pada akhirnya tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang tersedia maupun banyaknya bantuan yang telah disalurkan. Ukuran paling penting adalah sejauh mana bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang terdampak.
Karena itu, koordinasi antara BNPB, BPBD, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, pemerintah desa dan kelurahan, serta unsur masyarakat harus berjalan dalam satu sistem penanganan yang terpadu.
Sorotan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjadi pengingat bahwa dalam kondisi darurat, keterlambatan komunikasi dapat berujung pada keterlambatan bantuan. Terlebih bagi wilayah seperti NTT, di mana kondisi geografis dan akses antardaerah menuntut strategi distribusi yang lebih cepat, fleksibel, dan berbasis informasi lapangan.
Pemerintah pusat pun diharapkan tidak hanya memastikan anggaran penanganan gempa NTT tersedia, tetapi juga mengawal agar bantuan bencana NTT benar-benar tiba di wilayah terdampak, termasuk daerah yang selama ini berpotensi luput dari jangkauan distribusi.
Kasus Kelurahan Pota, Sambi Rampas, Manggarai Timur, menjadi salah satu contoh bahwa efektivitas penanganan bencana gempa bumi NTT membutuhkan sinergi kuat antara pusat dan daerah. Kecepatan respons, ketepatan data, serta koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar tidak ada lagi masyarakat terdampak yang harus menunggu bantuan dalam situasi darurat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
