KUPANG, Mensanews.com – Transformasi digital di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk memutus keterisolasian wilayah, mempercepat pelayanan publik, membuka akses ekonomi, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di tengah kondisi geografis NTT yang terdiri atas pulau-pulau dengan wilayah terpencil dan sulit dijangkau, pemerintah provinsi menempatkan digitalisasi sebagai salah satu fondasi pembangunan melalui Dasa Cita Kesembilan.
Hal itu ditegaskan Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam Pidato Pembangunan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu, 15 Agustus 2026, di Kupang.
Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan digital NTT diarahkan untuk memperkuat konektivitas, integrasi data, literasi dan keamanan digital, serta digitalisasi pelayanan publik dan sektor produktif.
Namun, pekerjaan rumahnya masih besar.
Pada 2024, Indeks Masyarakat Digital NTT tercatat 42,32, sementara sekitar 60 persen desa masih mengalami blank spot. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata.
Karena itu, pemerintah menyiapkan arsitektur Digital NTT Terintegrasi yang tidak berhenti pada pembangunan jaringan, tetapi diarahkan untuk memastikan masyarakat di desa dan wilayah kepulauan memperoleh akses terhadap pelayanan, informasi, pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS), termasuk pengembangan Smart Village pada 50 desa blank spot prioritas.
Untuk wilayah kepulauan dan daerah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan konvensional, pemerintah juga mendorong pemanfaatan internet satelit, terutama untuk menunjang sekolah dan fasilitas kesehatan.
Satu Data untuk Pemerintahan yang Lebih Terintegrasi
Transformasi digital juga menyasar jantung pemerintahan.
Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Portal Satu Data NTT Sasando, pemerintah berupaya mengintegrasikan berbagai data strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pendapatan hingga serapan anggaran.
Integrasi tersebut penting karena kebijakan pembangunan tidak dapat lagi hanya bertumpu pada asumsi maupun data yang terpisah-pisah.
Dengan sistem data yang terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu menyusun perencanaan secara lebih presisi, menentukan prioritas pembangunan secara tepat sasaran, sekaligus melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan.
Dengan kata lain, digitalisasi diarahkan bukan sekadar membuat birokrasi menjadi “serba online”, tetapi mengubah cara pemerintah bekerja dan mengambil keputusan.
300 Operator Desa Disiapkan Jadi Duta Digital
Persoalan digitalisasi NTT juga tidak berhenti pada persoalan jaringan.
Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi secara produktif.
Melalui program “NTT Cakap Digital: Dari Desa untuk Dunia”, pemerintah memperkuat literasi digital dengan melatih 300 operator desa sebagai Duta Digital.
Para operator tersebut diharapkan menjadi penggerak pemanfaatan teknologi di tingkat desa, terutama untuk mendukung ekonomi lokal, pemasaran produk melalui e-commerce, layanan telemedicine hingga promosi pariwisata.
Data BPS 2025 yang dirilis Juni 2026 menunjukkan akses internet peserta didik usia 5–24 tahun telah mencapai 64,72 persen.
Namun, angka tersebut sekaligus memperlihatkan adanya persoalan kesenjangan. Perbedaan akses internet antardaerah masih mencapai 51,61 poin persentase.
Artinya, percepatan digitalisasi harus berjalan beriringan dengan pemerataan akses.
Sebab, teknologi yang hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara masyarakat yang terhubung dengan mereka yang masih berada di wilayah blank spot.
Siber Sehat NTT, Melindungi Masyarakat di Ruang Digital
Pemerintah NTT juga menyadari bahwa semakin luas masyarakat masuk ke ruang digital, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi.
Karena itu, Program Siber Sehat NTT diluncurkan pada 9 Mei 2026.
Program ini melengkapi keberadaan NTTProv-CSIRT dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman di ruang digital, mulai dari hoaks, disinformasi, penipuan daring, eksploitasi anak, kekerasan digital hingga risiko sosial dan psikologis akibat penggunaan teknologi.
Platform Siber Sehat NTT mengintegrasikan tujuh layanan.
Pertama, Tunas Digital, yang diarahkan untuk memperkuat literasi digital bagi anak, orang tua dan sekolah.
Kedua, Aduan Konten, sebagai kanal pengaduan terhadap hoaks, disinformasi, ujaran kebencian dan konten ilegal.
Ketiga, Aduan Nomor dan Cek Rekening, yang difokuskan pada pencegahan penipuan daring.
Keempat, Layanan PPPA, untuk menangani kekerasan berbasis gender secara daring dan eksploitasi anak.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
