KUPANG, Mensanews.com – Ketika tanah Flores berguncang hebat dan kepanikan menyebar di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur, PDI Perjuangan NTT memilih tidak menunggu keadaan reda. Seluruh struktur partai dari tingkat DPD hingga anak ranting langsung digerakkan untuk mendekati titik-titik terdampak, membantu evakuasi, membuka posko, mendirikan dapur umum, serta memastikan kebutuhan dasar warga mulai tertangani.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Sabtu (15/8/2026), menjadi ujian bukan hanya bagi kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga bagi kekuatan organisasi politik yang selama ini mengusung slogan keberpihakan kepada rakyat.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Yunus H. Takandewa, menegaskan bahwa dalam situasi bencana, kehadiran tidak boleh terlambat.
“Pada prinsipnya, kami harus memastikan bahwa PDI Perjuangan hadir lebih awal. Informasi mungkin belum banyak dan bantuan mungkin belum banyak, tetapi paling tidak kami hadir, mencatat apa yang sedang terjadi, lalu melakukan koordinasi,” tegas Yunus kepada media ini, Sabtu (15/8/2026), di Ruang Rapat/Pertemuan DPD PDI Perjuangan NTT.
Pernyataan itu disampaikan Yunus didampingi Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT Patrialis Laliwolo, Kepala Baguna Simon Petrus Nili, Elisabeth Adoe Yuliana, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Perempuan dan Anak Gusti Brewon, Wakil Ketua Bidang Organisasi, serta sejumlah wakil ketua, di antaranya Hieronimus Tanesip Banafanu, Beny Taopan dan Lusia Adinda Dua Nurak.
Dari Struktur Partai Menjadi Jaringan Kemanusiaan
Sejak menerima informasi mengenai gempa, koordinasi dilakukan secara berjenjang melalui struktur partai, mulai dari DPD, DPC, PAC, ranting hingga anak ranting.
Jaringan tersebut juga diarahkan untuk berkoordinasi dengan petugas partai dan kepala daerah di wilayah yang terdampak.
Laporan sementara yang diterima DPD PDI Perjuangan NTT menyebutkan dampak gempa tersebar di sejumlah wilayah Flores, antara lain Kabupaten Sikka, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat.
Di tengah situasi yang masih dinamis, kader-kader partai diminta bergerak menuju titik terdampak untuk membantu proses evakuasi sekaligus mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat.
Instruksi tersebut menunjukkan bahwa respons partai tidak diarahkan sekadar membangun posko simbolis. Struktur organisasi justru diposisikan sebagai jaringan yang dapat membantu membaca kondisi lapangan secara cepat.
“Bencana apa saja itu sudah ada di layar PDI Perjuangan. Layar rakyat, layar perjuangan, layar kemanusiaan. Itu menjadi cerita perjuangan,” ujar Yunus.
Bagi Yunus, kalimat tersebut bukan sekadar slogan politik.
Ketika warga kehilangan tempat tinggal, jalan terputus, fasilitas publik rusak dan masyarakat harus mengungsi, keberpihakan kepada rakyat harus diterjemahkan menjadi kerja nyata.
Dapur Umum Bergerak di Tiga Wilayah
Salah satu respons paling cepat yang dilakukan DPD PDI Perjuangan NTT adalah membangun dapur umum.
Pada Sabtu (15/8/2026), dapur umum mulai dibangun di Sikka, Nagekeo dan Manggarai Barat.
Dapur umum tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak dan pengungsi, khususnya masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh makanan akibat gangguan akses dan kerusakan infrastruktur.
“Hari ini kami sudah menginstruksikan agar dapur umum didirikan di beberapa titik. Penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan,” jelas Yunus.
Selain makanan, kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian antara lain air bersih, bahan pangan, kebutuhan dasar pengungsi serta dukungan terhadap proses evakuasi.
Kader dari tingkat ranting, PAC hingga DPC juga diminta bergotong royong bersama tim SAR dan unsur terkait dalam membantu warga terdampak.
Dengan pola tersebut, mesin organisasi partai diarahkan menjadi kekuatan pendukung dalam situasi darurat, tanpa mengambil alih kewenangan pemerintah maupun lembaga resmi penanggulangan bencana.
Posko Tak Hanya Berdiri di Kantor Partai
DPD PDI Perjuangan NTT juga menginstruksikan pembentukan posko bantuan di kantor-kantor partai, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
Namun, respons tidak berhenti di balik tembok kantor partai.
Sejumlah kader diarahkan membangun posko langsung di lokasi terdampak, terutama pada titik yang membutuhkan respons cepat dan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Langkah tersebut menjadi penting karena persoalan utama pascagempa bukan hanya seberapa banyak bantuan tersedia, tetapi juga seberapa cepat bantuan itu sampai kepada warga yang membutuhkan.
Di sejumlah lokasi, kerusakan infrastruktur dan longsor dilaporkan mengganggu akses. Karena itu, pemetaan jalur, lokasi pengungsian dan titik kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari pekerjaan kader di lapangan.
Data Korban Masih Dinamis
Mengenai jumlah korban, Yunus menegaskan bahwa data masih terus bergerak karena proses evakuasi, pendataan dan verifikasi masih berlangsung.
Informasi sementara yang diterima menyebutkan adanya korban meninggal dunia dan korban luka. Laporan lainnya menyebutkan lima orang meninggal dunia, terdiri dari dua orang di Maumere, Kabupaten Sikka, dan tiga orang di Kabupaten Manggarai.
Namun, angka tersebut masih dapat berubah seiring proses pencarian dan pendataan yang dilakukan petugas gabungan.
Pusat gempa disebut berada di laut dengan kedalaman sekitar 15 kilometer, sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.
Sementara itu, laporan kerusakan masih dihimpun, mencakup rumah warga, fasilitas umum, fasilitas pemerintahan, jalan dan infrastruktur lainnya.
Sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami longsor, terbelah bahkan terputus. Jalur Trans Ende–Maumere juga turut terdampak, sementara sejumlah jalur lain mengalami gangguan akibat longsor dan guncangan.
Fasilitas publik yang dilaporkan terdampak mencakup pelabuhan, fasilitas perbankan, gedung pemerintahan hingga rumah ibadah.
Kondisi tersebut membuat persoalan akses menjadi salah satu perhatian utama dalam respons terhadap bencana.
Politik Diuji Saat Rakyat Kehilangan Rasa Aman
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
