KUPANG, Mensanews.com – Pengakuan bergengsi datang langsung dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Di hadapan ribuan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Kupang, ia menyebut Kota Kupang sebagai daerah terbaik dalam implementasi kebijakan kepegawaian dari 44 kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Zudan saat memimpin dan mengikuti Apel Kekuatan Gabungan Pemerintah Kota Kupang di Lapangan Kantor Wali Kota Kupang, Senin (14/9/2026).
Di hadapan Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo, jajaran pejabat pemerintah daerah dan seluruh ASN, Kepala BKN secara terbuka mengapresiasi capaian Kota Kupang yang berhasil meraih Adhi Manawa Nugraha Utama.
Penghargaan tersebut menjadi penanda bahwa pembenahan manajemen ASN di Kota Kupang dinilai menonjol dibandingkan 43 kabupaten/kota lainnya dalam cakupan wilayah kerja tersebut.
“BKN memberikan penghargaan nomor satu, terbaik. Nama penghargaannya adalah Adhi Manawa Nugraha Utama. Nomor satu, terbaik dari 44 kabupaten/kota di wilayah NTT, NTB dan Bali,” ungkap Prof. Zudan.
Bukan Sekadar Penghargaan, tetapi Pengakuan atas Tata Kelola ASN
Prof. Zudan menegaskan, penghargaan tersebut tidak diberikan semata karena aspek administratif. Ada komitmen, dedikasi, implementasi, serta kontribusi Pemerintah Kota Kupang dalam menjalankan kebijakan kepegawaian yang dinilai berpihak pada pengembangan karier ASN.
“Ini terbaik atas komitmen, dedikasi dan implementasi serta kontribusi dalam implementasi kebijakan kepegawaian yang pro dengan karier ASN. Terima kasih Pak Dokter, Pak Wali Kota. Ini membanggakan bagi saya,” katanya.
Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama. Dukungan kepala daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kepala perangkat daerah hingga seluruh ASN menjadi bagian penting dari capaian tersebut.
Sejumlah praktik pengelolaan kepegawaian di Kota Kupang turut menjadi sorotan. Di antaranya kemudahan pencantuman gelar akademik, penerapan e-kinerja harian, serta kenaikan pangkat secara periodik setiap bulan.
Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak langsung terhadap tata kelola ASN karena membuka ruang yang lebih jelas bagi pegawai untuk mengembangkan karier sekaligus meningkatkan kepastian dalam proses administrasi kepegawaian.
Kepala BKN: Keberhasilan Jangan Hanya Dicatat, Harus Dirayakan
Bagi Prof. Zudan, keberhasilan birokrasi tidak seharusnya hanya menjadi angka dalam laporan ataupun deretan penghargaan.
Keberhasilan, menurutnya, harus menjadi energi baru untuk meningkatkan semangat kerja aparatur.
“Setiap keberhasilan harus kita rayakan. Jadi jangan hanya mengkritik, memberikan punishment. Saatnya setiap keberhasilan harus kita beritakan, kita rayakan sebagai pemacu dan penyemangat kita,” tegasnya.
Namun, apresiasi tersebut sekaligus disertai pesan keras.
Prof. Zudan meminta Pemerintah Kota Kupang tidak berhenti setelah meraih penghargaan. Justru, capaian sebagai daerah terbaik harus menjadi titik awal untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas manajemen ASN.
“Ini tolong dijaga, jangan kasih kendor. Gas pol, rem tetap pakem,” ujarnya.
Pesan itu menjadi penekanan bahwa prestasi birokrasi harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Digitalisasi Jadi Kunci ASN Naik Kelas
Kepala BKN juga mendorong ASN Kota Kupang untuk terus meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan digitalisasi.
Menurutnya, birokrasi modern tidak bisa lagi bertumpu pada pola kerja konvensional yang lambat dan berbelit.
Digitalisasi harus dimanfaatkan untuk membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, transparan dan terukur.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
