KUPANG, Mensanews.com- Gempa bumi yang mengguncang Flores tidak hanya meninggalkan kerusakan pada rumah warga, fasilitas publik dan infrastruktur. Bencana tersebut kini menjadi ujian besar bagi pemerintah untuk memastikan proses pemulihan tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi menjadi momentum menata ulang pembangunan Flores agar lebih tangguh, terintegrasi dan mampu menggerakkan ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat strategis antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di VIP Bandara El Tari Kupang, Senin (14/9/2026).
Pertemuan tersebut secara khusus membahas percepatan penanganan dampak gempa bumi Flores sekaligus menyiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Bagi pemerintah daerah, agenda tersebut menjadi penting karena gempa berdampak pada tujuh kabupaten di Flores yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian NTT.
Pemerintah Pusat Pastikan Dukungan untuk Flores
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan penguatan kepada Pemerintah Provinsi NTT dan masyarakat agar tetap tegar menghadapi bencana.
Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat dalam situasi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan dukungan yang diperlukan.
“Saat ini kita sedang mengalami duka mendalam atas bencana alam gempa bumi di Flores, dan tentunya pada momentum ini juga menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah yang terdampak bencana,” kata Rachmat.
Namun, pembicaraan tidak berhenti pada penanganan dampak langsung gempa.
Pemerintah pusat dan Pemprov NTT mulai mengarahkan perhatian pada desain pemulihan jangka menengah dan panjang, termasuk bagaimana pembangunan kembali Flores dapat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
Pascagempa, Ekonomi Flores Harus Naik Kelas
Rachmat menegaskan, pembangunan pascabencana perlu dirancang lebih jauh dari sekadar mengembalikan infrastruktur yang rusak.
Potensi ekonomi NTT, kata dia, harus dikembangkan melalui rantai nilai yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Artinya, komoditas unggulan daerah tidak cukup hanya diproduksi dan dijual sebagai bahan mentah. Harus ada konektivitas antara produksi, pengolahan, pemasaran hingga distribusi sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
Setiap wilayah juga perlu terhubung satu sama lain sehingga kekuatan ekonomi suatu daerah mampu mendorong pertumbuhan daerah lainnya.
“Kalau saja ini dikerjakan dengan baik, lima tahun pasti berubah. Pembangunan tidak pernah bisa mengubah sesuatu secara besar seketika namun dari hal-hal sederhana,” ungkap Rachmat.
Pesan tersebut menempatkan pemulihan Flores dalam perspektif yang lebih luas: bencana harus direspons dengan pembangunan yang lebih terencana, bukan sekadar pembangunan kembali secara parsial.
Bangun Jalan dan Jembatan, tetapi SDM Lebih Penting
Satu hal yang ditekankan Menteri PPN adalah pembangunan pascabencana tidak boleh terjebak pada orientasi fisik semata.
Jalan, jembatan, sawah, sekolah dan berbagai fasilitas publik memang penting. Namun, pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama agar NTT mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Membangun fisik penting, membangun jalan penting, jembatan penting, bangun sawah penting, tapi membangun sumber daya manusia jauh lebih penting,” tegas Rachmat.
Dengan demikian, agenda pemulihan Flores diharapkan tidak hanya menghasilkan bangunan baru, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan, keterampilan, produktivitas dan kapasitas masyarakat.
Tujuh Kabupaten Terdampak, Berkontribusi 30-35 Persen Ekonomi NTT
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan gempa Flores memberikan dampak besar terhadap tujuh kabupaten di wilayah Flores.
Wilayah terdampak tersebut memiliki kontribusi sekitar 30 hingga 35 persen terhadap perekonomian NTT.
Karena itu, pemulihan Flores memiliki konsekuensi langsung terhadap pemulihan ekonomi NTT secara keseluruhan.
Pemerintah Provinsi NTT bersama tujuh kabupaten terdampak kini melakukan pendataan kerusakan sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pendataan mencakup rumah penduduk, kantor pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan hingga berbagai infrastruktur lainnya.
Pemprov NTT menargetkan seluruh proses pendataan dapat diselesaikan sepanjang September hingga awal Oktober 2026.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
