Malaka, Mensanews.com- Keputusan Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., memberhentikan teko-teda menjadi keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Pasalnya sejak diumumkan teko-teda dibekukan, disatu pihak banyak yang setuju bahkan mendukung, tetapi dipihak lain ada juga yang tidak setuju, dan melahirkan komentar-komentar yang negatif. Memang satu bentuk keputusan baik didaerah tingkat II, tingkat I, maupun tingkat pusat, keputusan sebaik apapun selalu saja ada pro dan kontra.
Bupati Simon Nahak menekankan bahwa, pemberhentian terhadap teko-teda itu bukan berarti secara keseluruhan teko-teda itu diberhentikan, tetapi mereka yang dipandang, dikaji, dan dicermati tidak sesuai dengan kualifikasinya, dia datang bekerja atau datang bekerjapun tidak menguntungkan pemerintah daerah.” Mereka inilah yang harus diberhentikan, dan SK pemberhentian sudah disiapkan”.
“Yang saya berhentikan adalah teko-teda yang bukan berlatarbelakang pengangguran, melainkan teko-teda yang berasal dari pensiunan ASN, ada juga yang mantan anggota dewan yang dijadikan teko- teda. Jika kenyataan bahwa mereka adalah pensiuanan ASN dan juga mantan anggota dewan, apakah mereka dikategorikan sebagai pengangguran, setelah diberhentikan dari teko-teda? ini yang harus dicermati oleh semua pihak. Ungkap Bupati Simon kepada media ini dengan nada kesal, melalui telepon seluler, Jumad (4/6/2021)
Bupati Simon menuturkan bahwa pemberhentian teko-teda yang saya lakukan tidak seperti yang pernah dilakukan oleh pendahulu saya, yang memberhentikan 3 ribu teko-teda sekaligus pada bulan juni-juli tahun 2020 tanpa mencermati , mengkaji dan tanpa ada alasan yang jelas. Namun semuanya diam tanpa ada yang komentar. Ketika saya sebagai pemimpin daerah melihat mereka (teko-teda) bekerja tidak sesuai dengan kualifikasinya, tidak sesuai dengan profesinya, apakah saya harus membiarkan? saya harus memperbaiki, tentunya tidak serta merta semua teko-teda saya berhentikan.
Setelah saya cermati, ternyata mereka (teko-teda) bukan semata-mata bekerja untuk kepentingan kabupaten Malaka sebagaimana yang sudah saya tegaskan tanggal 31 mei 2021 yang lalu. (..daripada mereka datang, kemudian tidak bekerja untuk menguntungkan pemerintah daerah, dan bekerja untuk membantu pemerintah daerah tetapi membantu orang-orang tertentu, badan hukum tertentu..red), inikan perlu kita kaji, perlu kita cermati.
Soalnya anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai teko-teda sebesar 55 sampai 57 miliar per tahun, itukan bukan anggaran yang sedikit. Lagi pula rekrutmen teko-teda inipun tidak transparan. Sementara satu hal yang perlu diingat bahwa, selama 2 bulan teko-teda diberhentikan secara total tanpa ada yang komentar karena tidak ada yang tau.
Terkait hal ini kata Bupati Simon, saya harus audit juga, karena dengan anggaran begitu besar namun tiba-tiba teko tedanya diberhentikan, kira-kira anggarannya kemana? tentu saya akan audit dengan alasan apa diberhentikan, kemudian diaktifkan kembali.
Hal-hal seperti inikan yang saya dari dulu sudah katakan terhadap pendahulu saya, saya patut apresiasi atas kinerjanya. Karena itu yang baik saya pertahankan, yang bengkok saya luruskan, yang salah saya benarkan dan saya betulkan.
Sekali lagi saya katakan bahwa keputusan yang saya buat itu setelah saya kaji, saya cermati, ternyata tidak menguntungkan daerah saya. Maka perlu kita efisienkan. “Kan dari awal saya sudah bilang, saya terimakasih kepada pendahulu saya, dan penegasan saya bahwa yang baik saya pertahankan, yang bengkok saya luruskan, yang salah saya betulkan”, tandas Bupati Simon.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
