Malaka, Memsanews.com-Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS bersama tim memenuhi janjinya dan memastikan untuk berkunjung ke Malaka.
Kepastian kunjungan Prof Rokhmin disampaikan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., ketika dikonfirmasi di Weleun, Minggu (7/11/2021).
“Memang betul Prof Rokhmin bersama tim akan tiba di Malaka pada hari Senin tanggal 8 November untuk melakukan sejumlah rangkaian kegiatan dan kunjungan ke beberapa titik lokasi. Selain itu akan dilaksanakan FGD tentang pembangunan Kabupaten Malaka sebagai daerah perbatasan antar negara, daerah kepulauan dan pesisir pantai,” kata Bupati Simon.
Disamping itu, kehadiran Prof Rokhmin Dahuri untuk menindaklanjuti hasil pertemuan internal bersama Bupati Malaka pada saat Munas II Aspeksindo yang berlangsung di Kabupaten Belitung awal Oktober lalu.
“Kehadirannya juga sebagai rencana tindak lanjut saat Saya bertemu dengan beliau (Prof Rokhmin) dalam Munas Aspeksindo lalu. Beliau sangat antusias untuk datang ke Malaka dan akan melihat langsung potensi kelautan dan perikanan yang ada di wilayah kita,” sebut Bupati SN yang juga berprofesi advokat ini.
Ketika ditanya, hal-hal apa saja yang akan dibeberkan saat kunjungan itu, dirinya mengemukakan bahwa yang akan disampaikan ke Prof Rokhmin bersama tim tentunya keberadaan Kabupaten Malaka dan potensi yang ada di dalamnya, khusus tentang kelautan dan perikanan, dan daerah pesisir yang menjadi spesialis Doktor Ilmu Ekologi dan Pengelolaan Sumber daya wilayah pesisir dan lautan ini.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
