“Jadi ini sebuah intervensi nyata yang harus dilakukan sehingga bisa menekan angka stunting yang sudah menjadi isu nasional. Sehingga daerah harus bergerak cepat mengambil langkah tersebut,” tegas Bupati Simon.
Lanjut orang nomor satu di Malaka ini, tugas orang tua asuh yakni mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu juga, menumbuhkembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan Catin KEK dan Bumil KEK sesuai kebutuhan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dan atas kesepakatan bersama, berkoordinasi dan menaati syarat dan ketentuan pendaftaran serta tugas lainnya sesuai kesepakatan.
“Khusus untuk stunting, sebagai Bupati saya sudah mulai lebih dahulu dengan menjadi orang tua asuh bagi 5 orang anak stunting. Saya minta stakeholder seperti TNI, Polri, ASN, LSM, Yayasan dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya bisa mengikuti gerakkan orang tua asuh ini,” harap Bupati Simon.
Kesempatan yang sama, Bupati Malaka yang juga Doktor Hukum ini menambahkan beberapa catatan yang menjadi harapan bersama dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Malaka adalah menurunnya prevalensi stunting dari 15,5 persen menjadi 12 persen pada tahun 2024, tugas penanganan stunting menjadi tugas kita bersama, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global, meningkatkan partisipasi lintas sector dalam percepatan penurunan stunting dan menjadikan Gotaas sebagai media penyaluran kasih kepada sesama.
Sebagai informasi, jumlah jiwa yang sementara ini dalam keadaan stunting di Malaka dan membutuhkan penanganan sebanyak 2401 orang dan yang berpotensi stunting sesuai data dari 12 kecamatan dan desa yang tersebar di Malaka sebanyak 5817 orang. (tim)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
