Dalam kesempatan tersebut juga, Gubernur menjelasakan arah kebijakan pertanian harus bisa menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan terbesar ada di Pulau Sumba dan Timor. Berdasarkan data statistik 2019, urutan pertama presentasi penduduk miskin terbanyak adalah Sumba Tengah 34,62 persen, terus diikuti Sabu Raijua 30,52 persen, Sumba Timur 30,02 persen,lalu dikuti Sumba Barat 28,29 persen, Sumba Barat Daya 28,06 persen, Rote Ndao 27,95 persen,TTS 27,87 persen.
“Saya minta kepada Bappeda (Bappelitbangda) agar 60 persen anggaran ke depan di bidang pertanian, peternakan dan pendidikan diarahkan ke dua pulau ini. Menuju ke kabupaten-kabupaten di dua pulau ini. Karena kalau kita terapi kedua pulau ini secara benar, otomatis angka kemiskinan kita akan menurun jauh. Sambil daerah lainnya tetap kita perhatikan dengan baik, agar angka kemiskinan tidak naik. Bulan depan saya akan ke Sumba Tengah untuk program Tanam Jagun Panen Sapi di lahan yang besar supaya ekonomi masyarakat di sana meningkat,”jelas Gubernur VBL.
Menurut VBL, data-data pertanian seperti lahan, potensi air serta berbagai data terkait pertanian lainnya sedang dikerjakan. Karena sampai sekarang data seperti ini belum lengkap. Kalau sebelumnya sudah ada, pertanian NTT saat ini pasti akan mengalami percepatan luar biasa.
“Tujuan pertanian adalah menjadi bagian dari rantai nilai pariwisata, supply chain dari pariwisata. Saat Pariwisata Labuan Bajo menjadi daya tarik utama dan prime mover pariwisata NTT, kita harus pastikan supply chainnya dari NTT. Seperti telur ayam, daging ayam,ikan, sayur, bawang cabe dan kebutuhan harus dari kita, dari Flores, Timor dan Sumba. Ini tentu akan menguntungkan bagi para petani,”jelas Gubernur VBL.
Dalam sesi dialog, terlontar beberapa usulan dari pekerja media agar pemerintah Provinsi fokus untuk mengembangkan pertanian karena sebagian besar masyarakat NTT berprofesi sebagai petani. Kalangan media juga mengapresiasi program Tanam Jagung Panen Sapi yang dicanangkan Gubernur VBL dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi dalam meningkatkan taraf ekonomi para petani.
“Hampir 80 persen masyarakat NTT hidup dari pertanian. NTT ini bukan tanah berbatu, tetapi batu yang bertanah. Karena itu butuh teknologi, eksavator dan traktor. Karenanya perlu 5 persen dari total APBD seluruh kabupaten / kota yang dianggarkan sampai mendatangkan teknologi tersebut. Juga untuk pengadaan pupuk dan sumur bor. Mohon pa Gubernur koordinasi dengan para Bupati / Walikota. Karena kalau hal ini dilakukan dengan baik, maka kemiskinan di NTT akan menurun karena masyarakat NTT, ”harap Lorens Leba Tukan dari selatanindonesia.com.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut para Staf Khusus Gubernur, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan undangan lainnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
