Menurutnya, konferensi pers bukan hanya menjadi sarana penyampaian hasil pelaksanaan tugas kepolisian kepada publik, tetapi juga merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Polri dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi yang benar, edukatif, dan berimbang mengenai bahaya TPPO, sehingga masyarakat semakin memahami modus-modus perdagangan orang serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menemukan indikasi tindak pidana tersebut.
“Peran media sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat. Melalui pemberitaan yang positif, edukatif, dan bertanggung jawab, kita dapat membantu masyarakat mengenali bahaya TPPO, lebih waspada terhadap berbagai tawaran yang mencurigakan, serta berani melaporkan apabila menemukan indikasi perdagangan orang. Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kepedulian kita semua,” ungkap Kasi Humas.
Ia juga menegaskan bahwa Humas Polres Malaka akan terus mengoptimalkan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan media sosial resmi kepolisian sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Dalam arahannya, Kapolres Malaka AKBP Riki Ganjar Gumilar, S.I.K., M.M., menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perhatian penting Polres Malaka. Oleh karena itu, langkah pencegahan terhadap TPPO harus dilaksanakan secara serius, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Kapolres menyampaikan bahwa pelaksanaan KRYD bukan sekadar kegiatan patroli dan pengawasan, melainkan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kerentanan perempuan dan anak untuk kepentingan pribadi.
“Perempuan dan anak merupakan kelompok yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan bersama. Kami tidak ingin ada masyarakat, khususnya perempuan dan anak di Kabupaten Malaka, yang menjadi korban perdagangan orang maupun bentuk eksploitasi lainnya. Karena itu, upaya pencegahan harus terus dilakukan melalui pengawasan, edukasi, serta kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat,” tegas Kapolres.
Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang tidak jelas, iming-iming penghasilan besar tanpa prosedur resmi, maupun ajakan dari pihak-pihak yang berpotensi menjerumuskan seseorang menjadi korban perdagangan orang.
Ia mengajak para orang tua, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan lingkungan pendidikan untuk meningkatkan pengawasan serta memberikan perhatian terhadap keselamatan anak-anak.
“Apabila masyarakat menemukan informasi atau indikasi adanya perdagangan orang, eksploitasi perempuan dan anak, maupun aktivitas mencurigakan lainnya, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Jangan takut untuk memberikan informasi. Kami akan menindaklanjuti setiap laporan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Kapolres juga menegaskan bahwa Polres Malaka akan terus mengedepankan langkah pencegahan, perlindungan korban, serta penegakan hukum secara profesional, proporsional, dan humanis demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
Polres Malaka Perkuat Komitmen Pengawasan dan Pencegahan TPPO
Polres Malaka menegaskan bahwa berakhirnya pelaksanaan KRYD periode 13–19 November 2026 bukan berarti upaya pencegahan TPPO turut berhenti.
Satreskrim Polres Malaka akan terus melakukan pendalaman dan meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat penginapan, baik hotel, wisma maupun homestay di wilayah Kabupaten Malaka, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya perdagangan orang dan eksploitasi perempuan serta anak.
Selain itu, upaya pencegahan akan diperkuat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya mengenai pengenalan modus operandi TPPO, bahaya eksploitasi anak, sanksi hukum, serta mekanisme pelaporan kepada pihak kepolisian.
Polres Malaka juga akan mendorong koordinasi dengan para pengelola tempat usaha dan tempat hiburan agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tidak memberikan ruang bagi eksploitasi anak, serta memastikan anak-anak tidak berada dalam situasi yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depan mereka.
Melalui konferensi pers ini, Polres Malaka mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pengelola tempat usaha, serta insan pers untuk terus bersinergi membangun kepedulian bersama dalam mencegah perdagangan orang.
Sebab, melindungi perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga martabat manusia, keselamatan generasi penerus, dan masa depan masyarakat Kabupaten Malaka.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.










