Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Belajar dari Jiangxi! Wagub Johni Asadoma Bidik Inovasi Hunian Layak dan Pelayanan Sosial untuk NTT

IMG 20261117 WA0028 1

TIONGKOK, MENSANEWS.COM – Pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan rumah sebagai tempat berlindung. Hunian yang layak juga harus mampu menjawab kebutuhan keluarga, menyediakan akses pelayanan sosial, serta menjamin kehidupan yang lebih nyaman bagi anak-anak hingga kelompok lanjut usia. Prinsip pembangunan inilah yang menjadi perhatian Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, saat menggali praktik inovasi pembangunan di Provinsi Jiangxi, Tiongkok.

Bersama rombongan delegasi Pemerintah Provinsi NTT, Johni Asadoma mengunjungi Hongxi Community Embedded Elderly Care Home di Kota Nanchang, Provinsi Jiangxi, Tiongkok, Senin (16/11/2026).

Kunjungan pada hari kedua agenda kerja delegasi di Jiangxi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk menggali berbagai praktik baik pembangunan, khususnya dalam penyediaan hunian layak yang terintegrasi dengan fasilitas pelayanan sosial dan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Wagub Johni Asadoma bersama rombongan memperoleh penjelasan mengenai konsep pengembangan kawasan hunian yang mendapat dukungan pemerintah. Kawasan ini dikembangkan dengan pendekatan perumahan berbasis komunitas, yakni menyediakan tempat tinggal sekaligus menghadirkan berbagai fasilitas pelayanan yang mendukung kehidupan sehari-hari para penghuninya.

Baca Juga :  Pick Up Tidak Dilarang, Tapi Diatur: Wagub NTT Ungkap Alasan di Balik Aturan Baru Angkutan Penumpang

Konsep tersebut memperlihatkan bahwa perumahan tidak semata-mata diposisikan sebagai tempat berlindung, melainkan sebagai lingkungan kehidupan masyarakat yang dirancang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan akses pelayanan, serta kualitas hidup yang lebih baik.

Melalui pendekatan tersebut, kebutuhan penghuni dari berbagai kelompok usia menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pengembangan kawasan.

Salah satu aspek yang menarik perhatian dalam kunjungan tersebut adalah pola pengelolaan kawasan yang melibatkan pihak swasta atau penyedia layanan profesional, dengan dukungan dan fasilitasi pemerintah.

Model ini memperlihatkan adanya pembagian peran antara pemerintah dan pihak pengelola. Pemerintah berperan memberikan dukungan kebijakan, fasilitasi, serta subsidi sesuai ketentuan, sementara pengelolaan operasional dan penyediaan layanan dilaksanakan oleh pihak pengelola profesional.

Dalam praktik pengembangan pelayanan sosial berbasis komunitas di Tiongkok, pola kemitraan semacam ini umumnya melibatkan pemerintah daerah melalui struktur pemerintahan tingkat kelurahan atau komunitas yang bekerja sama dengan organisasi sosial, lembaga pelayanan maupun pihak ketiga.

Kolaborasi tersebut memungkinkan pelayanan kepada masyarakat dikelola secara lebih profesional, fleksibel, dan berkelanjutan.

Baca Juga :  Penasehat MKP Gelar FGD Bersama Pemda Malaka - Perbatasan RDTL

Aspek lain yang menjadi perhatian Wagub Johni adalah keterlibatan pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh hunian melalui skema subsidi.

Berdasarkan penjelasan pengelola, penghuni mendapatkan dukungan subsidi untuk setiap layanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut membantu meringankan beban biaya hunian dan pelayanan sehingga masyarakat dapat memperoleh tempat tinggal serta layanan dengan harga lebih terjangkau.

Dari sisi pengelolaan, kawasan ini juga menerapkan sistem pelayanan yang memberikan kemudahan bagi penghuni. Pelayanan dasar disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan penghuni yang menginginkan pelayanan tambahan dengan fasilitas lebih lengkap dapat memilih layanan berbayar.

Dengan demikian, terdapat fleksibilitas dalam pemanfaatan fasilitas sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonomi masing-masing penghuni.
Model tersebut menunjukkan bahwa penyediaan perumahan dan pelayanan sosial dapat dikembangkan melalui kemitraan pemerintah dengan pihak swasta, tanpa menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan keterjangkauan dan keberpihakan pelayanan kepada masyarakat.

Fasilitas Penitipan Anak, Dukungan Nyata bagi Keluarga Produktif
Tidak hanya menghadirkan hunian dan pelayanan sosial, kawasan tersebut juga menyediakan fasilitas penitipan dan pengasuhan anak (childcare/kindergarten).

Baca Juga :  Sertijab Bersejarah: Pergantian Kepemimpinan NTT, Gubernur Melki Laka Lena Siap Bangun NTT

Dibandingkan dengan hunian di luar kawasan, biaya penitipan anak tersebut diinformasikan relatif lebih rendah, dengan selisih sekitar 100 Yuan. Skema ini memperlihatkan bagaimana dukungan pemerintah dapat membantu menjaga keterjangkauan hunian dan pelayanan bagi masyarakat, sekalipun pengelolaan operasionalnya melibatkan pihak nonpemerintah.

Keberadaan fasilitas penitipan anak menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap keluarga produktif, khususnya pasangan suami istri yang sama-sama bekerja.

Dengan tersedianya fasilitas pengasuhan di lingkungan tempat tinggal, orang tua dapat menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang karena kebutuhan pengasuhan anak turut diperhatikan.

Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan kawasan perumahan perlu mempertimbangkan kebutuhan keluarga secara menyeluruh, bukan hanya menyediakan bangunan fisik sebagai tempat tinggal.

Selain fasilitas bagi anak dan keluarga, kawasan ini mengusung konsep Community Embedded Elderly Care, yaitu pendekatan pelayanan bagi kelompok lanjut usia yang diintegrasikan dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Konsep tersebut bertujuan mendekatkan pelayanan kepada para lansia agar mereka tetap dapat tinggal di lingkungan komunitasnya, sekaligus memperoleh pendampingan, perawatan, dan dukungan sosial sesuai kebutuhan.