Jakarta, Mensanews.com– Gelombang protes dan aksi penolakan pada kebijakan pemerintah terkait komservasi Pulau Komodo dan Pulau Padar berdatangan di mana-mana. Tidak hanya di Labuan Bajo, melainkan juga datang dari anggota DPR RI, Ansy Lema, yang mengecam dan menolak tegas konservasi Pulau Komodo dan Pulau Padar oleh pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Apapun produk konservasinya akan saya tolak, jika ternyata di dalamnya penuh dengan tujuan terselubung yang hanya menguntukan pihak tertentu. Stop komersialisasi secara brutal terhadap Pulau Komodo dan Pulau Padar!”, tegas Ansy.
Menurutnya, kritikan keras tersebut harus segera dilayangkan ke meja Kementrian Lingkungan Hidupdan Kehutanan, sebab dari merekalah produk regulasi terkait konservasi terhadap Puau Komodo dan Pulau Padar beserta segala konsekwensinya itu dikeluarkan.
Ansy menemukan ada dua kejanggalan utama dibalik semua kekisruhan yang terjadi terkait konservasi Pulau Komodo dan Pulau Padar.
“Saya menemukan ada dua kejanggalan utama. Pertama, Soal pembatasan jumlah pengunjung. Bagi saya aneh. Kok jumlah pengunjungnya mau dibatasi, tetapi mengijinkan PT.Flobamora (BUMD) untuk mengelola program Experimental Valuing Experiment (EVE). Di mana logikanya? Kan aneh, maunya batasi jumlah pengunjung, eh malah buka dan tawarkan paket wisata baru dengan harga selangit? Coba lihat itu standar biaya yang sangat bombastis dari program EVE itu. Sangat tidak masuk akal,” Ujar Ansy.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
