Malaka, NTT, 16 Juli 2025– Ketika pemilu selesai, yang seharusnya tumbuh adalah rekonsiliasi dan kolaborasi demi kepentingan rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya kepala daerah terpilih tampil bak penguasa mutlak yang membawa satu agenda utama: singkirkan semua yang lama, tunjuk semua yang dekat. Arogansi kekuasaan pun menjelma dalam bentuk mutasi brutal, pencopotan massal, dan perendahan martabat aparatur negara.

ASN yang telah mengabdi bertahun-tahun dikorbankan tanpa pertimbangan kompetensi. Yang pernah menduduki jabatan, dicopot. Yang punya prestasi, disingkirkan. Semua dianggap bagian dari rezim lama yang harus dibersihkan, tanpa melihat bahwa ASN bekerja bukan untuk kepala daerah, tapi untuk negara.

Ditengah semua itu, DPRD memilih diam. Padahal merekalah yang digaji untuk bicara atas nama rakyat. Tapi saat pelanggaran hukum administratif, pelecehan terhadap sistem merit, dan pemangkasan karier ASN terjadi terang-terangan, DPRD tutup mata dan telinga. Mereka abai, entah karena takut kehilangan dukungan politik, atau karena sudah ikut dalam permainan yang sama.

1. Dampak Terhadap ASN:

– Moral dan loyalitas ASN hancur. Tak ada jaminan karier dibangun dengan kompetensi.

– Mutasi tidak sehat jadi budaya. ASN tidak tahu kapan mereka digeser, meski kinerja baik.

2. Dampak Terhadap Pemerintahan:

Instabilitas birokrasi. Pelayanan publik jadi terganggu karena pergantian tidak berdasarkan keahlian.
Kebijakan pembangunan jadi tidak terarah. Pejabat yang baru duduk belum tentu paham tugasnya, hanya tahu harus loyal.

3. Dampak Terhadap Rakyat.

a. Rakyat kehilangan pelayanan publik yang berkualitas. Ketika pejabat teknis yang cakap disingkirkan, urusan rakyat jadi lamban, bahkan mandek.

b. Akses bantuan dan program pemerintah terganggu. Mutasi besar-besaran memutus alur kerja, data, dan koordinasi.

c. Ketidakadilan meningkat. Rakyat yang tidak punya “orang dalam” sulit dibantu, karena birokrasi dikuasai politik balas jasa.

d. Rasa percaya kepada negara hilang. Ketika rakyat tahu ASN bisa dipermainkan dan DPRD diam saja, mereka paham, sistem tak lagi bekerja untuk mereka.

e. Ketegangan sosial naik. Polarisasi makin tajam karena rakyat terbagi dalam kelompok yang “dipihakkan” atau “dipinggirkan”.

Kesimpulannya jelas: Ketika DPRD tidak bersuara, rakyatlah yang paling menderita.

Lembaga yang seharusnya menjadi wakil dan pengawas justru menjadi penonton. Mereka lupa bahwa mereka duduk di sana bukan untuk menyenangkan kepala daerah, tetapi untuk menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

Pemimpin yang arogan bisa dilawan oleh sistem—kalau sistemnya bekerja. Tapi jika DPRD pun ikut diam, maka daerah kita hanya menunggu waktu untuk Runtuh.

The post PILKADA BERAKHIR, PEMBANTAIAN ASN DIMULAI, DPRD “BUTA DAN TULI” appeared first on Mensa News.

Ketika kepala daerah merasa dirinya lebih tinggi dari undang-undang, maka yang dikorbankan pertama kali adalah para aparatur sipil negara. Fenomena ini kini terjadi terang-terangan di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Setelah sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan teguran resmi terhadap penonaktifan sejumlah pejabat eselon II secara sepihak, Pemda Malaka justru kembali mengulang tindakan yang sama.

Teguran BKN diabaikan. Prinsip merit system dilanggar. Dan ASN kembali menjadi korban dari ambisi politik yang tak terkendali.

Pemda Malaka Abaikan Teguran BKN

Tidak banyak daerah yang berani secara terbuka menantang otoritas BKN. Namun Pemda Malaka telah melakukannya. Setelah sempat dinonaktifkan tanpa proses yang sah, beberapa pejabat Eselon II diaktifkan kembali berkat intervensi dan teguran dari BKN. Tapi belum genap beberapa bulan, pejabat yang sama kembali dicopot, kali ini dengan alasan audit.

Ini bukan hanya soal prosedur yang dilanggar. Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah lembaga negara. Teguran BKN diperlakukan seperti surat edaran biasa, bukan otoritas formal yang wajib dipatuhi. Padahal, fungsi BKN adalah menjaga keadilan dan profesionalisme karier ASN di seluruh Indonesia.

Jika ini dibiarkan, maka setiap kepala daerah akan berpikir bahwa mereka bisa bebas mengganti pejabat seenaknya, bahkan melawan kebijakan pemerintah pusat.

Di Mana Ketegasan BKN

Situasi ini mengarah pada satu kesimpulan pahit: Negara, dalam hal ini BKN, tampak tidak berdaya menghadapi kepala daerah yang membangkang. Teguran yang dikeluarkan terhadap Pemda Malaka terbukti tidak punya daya paksa. Tidak ada sanksi, tidak ada langkah korektif lanjutan, dan yang lebih parah, tidak ada perlindungan nyata terhadap ASN korban penonaktifan.

Fakta bahwa Pemda Malaka bisa mengulangi penonaktifan dengan alasan yang berbeda-beda menunjukkan bahwa kepala daerah bisa memutarbalikkan alasan semaunya dari evaluasi, ke kebutuhan organisasi, kini audit.

Pertanyaannya:
1. Audit yang mana?

2. Sudah final atau belum?

3. Dilakukan oleh lembaga mana?

The post Apakah Pemda Malaka Melawan BKN? Lemahnya Negara Melindungi ASN Pasca Pilkada appeared first on Mensa News.

Jakarta, 8 April 2025- Sekitar 40 tahun lalu, saat Indonesia didikte Amerika Serikat untuk melepas hambatan tarif (tariff barrier) terhadap perdagangan bebas, hampir semua ekonom Indonesia yang dididik Barat dan “kader Washington” mengaminkan anjuran yang memaksa itu.

Argumentasi mereka, sebagaimana argumentasi ekonom AS adalah, perdagangan bebas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka pemerintah harus melepaskan perlindungan dan tidak boleh mendistorsi pasar. Lalu BUMN dan perusahaan domestik jangan menjadi jago kandang.

Tesa mereka berbunyi, biarkan pasar mencari keseimbangan sendiri. “Let the free market play,” begitulah propagandanya, dan semua universitas dan perguruan tinggi di Indonesia menyetujui.

Mata kuliah ekonomi internasional pun menjadi pengajaran bergengsi. Kebijakan ekonomi politik saat itu dikenal dengan sebutan deregulasi dan debirokratisasi. Lahirlah paket kebijakan November 1987 yang menurunkan tarif masuk barang impor. Bahkan pekerjaan Bea Cukai diserahkan ke perusahaan multi nasional asal Perancis bernama SGS (Société Générale de Surveillance).

Menkeu JB Sumarlin pun mengeluarkan gebrakan Paket Oktober 1988, suatu kebijakan yang meliberalkan sektor keuangan dan perbankan. Nilai tukar rupiah mengambang bebas. Hasilnya, Indonesia diserang oleh pasar uang yang memukul rupiah sehingga terjadi krisis multi dimensi 1997/1998. Lalu UUD 1945 pun diganti menjadi UUD 2002, hasil amandemen empat kali.

Banyak yang belum sadar, nilai tukar adalah bagian dari harga diri bangsa.
Setelah Indonesia terpuruk, AS kemudian menerbitkan kebijakan perang melawan teror menyusul peristiwa runtuhnya gedung kembar World Trade Centre pada 11 September 2001.

Justru dengan peristiwa itu AS membangun keyakinan diri bahwa pasar bebas, perdagangan bebas, demokrasi, model pembangunan Barat, dan tegaknya hak asasi manusia patut dicanangkan di seluruh dunia.
Presiden AS ke-43 George Walker Bush menegaskan hal itu pada 17 September 2002 dalam National Security Strategic of USA (Re: Noorsy, Prahara Bangsa, Desember 2024).

Jika kini Presiden AS ke-45 dan ke- 47 Donald Trump dari Partai Republik menerbitkan kebijakan hambatan tarif, maka AS sebenarnya sedang mempertahankan dominasi perekonomian globalnya dan sekaligus menyerang balik 60 negara. Sebenarnya pada 2004 AS sudah merasakan desakan impor dari berbagai negara, khususnya dari RRC.

Kemudian, walaupun sudah mendapatkan kepastian dari Irak, AS merasa tak nyaman tergantung pada pasokan minyak dari Venezuela, Kanada, Kuwait, dan Saudi Arabia.

Pada 2007 AS mengalami defisit perdagangan dengan RRC senilai US$ 267 miliar dan menjadi US$323 miliar pada 2008. Inilah yang menyebabkan krisis keuangan global pada 2008 karena gagal bayarnya Subprime Mortgage. Lagi-lagi semua ekonom mengaminkan bahwa krisis 2008/2009 disebabkan oleh krisis keuangan, tanpa melihat kekalahan perang dagang AS.

Menurut Wall Street Journal, defisit perdagangan AS sudah terjadi sejak 1980. Sementara defisit APBNnya berlangsung sejak 2001. Kebiijakan GW Bush sendiri dipandang telah membangkitkan perlawanan dari musuh-musuh potensial AS, baik secara militer maupun secara ekonomi.

Komite Penyelidik yang dibentuk Obama menyatakan, krisis 2008/2009 disebabkan oleh moral hazard (Re: Noorsy, Moral Hazard Perbankan. Unair, Surabaya, Februari 2011).

Dalam pengajaran saya di berbagai universitas/perguruan tinggi dan di Sekolah Pimpinan Nasional LAN, Sekolah Perwira Tinggi Kepolisian, serta di Sekolah Pendidikan Luar Negeri Kemenlu sejak 2009 hingga 2015 disebutkan bahwa perang dagang telah dimulai sejak Obama mencanangkan American First.

Saat berkuasa, Obama menyatakan muak terhadap Presiden RRC Hu Jintao. Tapi sikap Obama dinyatakan tidak memadai oleh Trump yang menjadi Presiden AS ke-45. Saat itu Trump langsung menyatakan perang dagang, perang nilai tukar, dan perang sistem ekonomi.

Media arus utama Barat melukiskan peperangan ekonomi itu sebagai state capitalism (BUMN) melawan corporate capitalism (korporasi swasta). Lima bulan sebelum Trump menduduki Gedung Putih, serangan Barat terhadap pasar modal Shanghai — yang disebut Black Monday 24 Agustus 2015 — justru membuahkan perlawanan Rusia dan China.

Dua negara ini menanggalkan pemakaian sistem pembayaran SWIFT Code yang menggunakan mata uang dolar AS. Kartu kredit Visa Card disingkirkan kartu kredit RRC, Unionpay. Secara menyeluruh, perang sistem ini dikenal sebagai Sustainable Growth atau Sustainable Development.

The post Tarif Trump, Biaya Mendominasi appeared first on Mensa News.

Kupang, 21 Januari 2025– Kasus bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT) melonjak drastis, menggemparkan masyarakat dan mengirim sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Di tengah panorama alam yang memukau, tersembunyi tragedi batin yang menghantui: nyawa-nyawa yang terenggut oleh rasa putus asa. Fenomena ini bukan hanya angka statistik; ini adalah wajah dari krisis kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius.

Mengapa Bunuh Diri Begitu Masif di NTT?

Di balik peristiwa memilukan ini, terkuak berbagai faktor mendasar yang saling berkelindan:
1. Tekanan Ekonomi yang Menjerat
NTT dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Ketidakpastian penghasilan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan minimnya akses lapangan kerja menciptakan tekanan yang menghimpit, membuat banyak orang merasa hidup mereka tak lagi layak diperjuangkan.

2. Stigma Sosial dan Keterasingan

Ketika kesehatan mental masih dianggap tabu, banyak individu memilih diam di tengah penderitaan. Dalam masyarakat yang sering kali menilai masalah mental sebagai kelemahan atau aib, mereka yang membutuhkan pertolongan malah merasa terkucilkan.

3. Keterbatasan Akses Layanan

Kesehatan Mental Di NTT, fasilitas kesehatan mental bisa dihitung dengan jari. Psikolog, psikiater, dan layanan konseling sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, mereka yang butuh pertolongan segera sering kali tidak tahu harus ke mana mencari bantuan.

4. Budaya Tekanan dan Beban Sosial

Adat dan norma sosial yang menuntut kesempurnaan kerap membebani individu. Kegagalan sering kali dianggap sebagai kehancuran martabat, membuat orang memilih mengakhiri hidup sebagai jalan keluar.

The post “Hilangnya Harapan: NTT di Pusaran Gelap Bunuh Diri” appeared first on Mensa News.

Pilkada Serentak November 2024, khususnya untuk Malaka, tampaknya akan menjadi suatu “pertarungan nasib” pada siapa Dewi Fortuna akan berpihak? Tiga pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang sudah jelas akan maju “bagai sebuah buku bacaan” sudah terbuka lebar halaman-halamannya”. Apa Isi dari halaman-halaman buku itu bisa dibaca dan diketahui sejak lama. Kiranya tidak ada lagi kalimat yang kabur tulisannya sehingga agak sulit terbaca oleh siapapun, sekalipun yang buta huruf.

Cermat dan cerdaslah menjatuhkan pilihan. Jauhkanlah emosi ketika memutuskan memilih A, B, dan C. CERMAT menuntut “ketelitian” menilai dari segala macam sudut pandang. Jangan hanya dari satu sudut pandang sebab akibatnya fatal untuk lima tahun ke depan.

The post Cermat dan Cerdas Memilih appeared first on Mensa News.

Mensanews.com-Strategi perguruan tinggi dalam program merdeka belajar kampus merdeka. Keterserapan lulusan atau “Employability” dalam lapangan kerja semakin mendapatkan perhatian perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena salah satu tuntutan dari mahasiswa adalah mereka bisa bekerja setelah mereka lulus dari perguruan tinggi mereka. Menurut Hillage dan Pollard (1998), employability
adalah “knowledge, skills and attributes that graduates are expected to be able to
demonstrate they have acquired in higher education”.- kelayakan kerja adalah pengetahuan, keterampilan dan atribut yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh lulusan yang telah mereka peroleh di pendidikan tinggi.

Dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia, spirit peningkatan ‘employability’ telah digodok oleh kemendikbud melalui konsep ‘Kampus Merdeka’. Kampus merdeka dianggap sebagai wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa didaerahnya masing-masing. Konsep Kampus Merdeka, mahasiswa diberikan hak belajar tiga semester di luar program studi dan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud adalah berupa satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktifitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar kampus, diantaranya melakukan magang atau praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan, semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen, Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam konsep Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centered learning) yang sangat penting. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreatifitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan nyata, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja,target dan pencapaiannya. melalui program Kampus Merdeka yang dirancang dan diterapkan dengan baik, maka “hard skill” dan “soft skill” mahasiswa akan mengalami penguatan.

Strategi Kampus UNHENA (Universitas Hein Namotemo) KAMPUNGKAN KAMPUS “DUC IN ALTUM “ (Bertolaklah ke Tempat Yang lebih Dalam).
Kampus UNHENA menjadi Kampus Merdeka dan menyambut hangat kebijakan ini dengan berbagai strategi dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka. Beberapa strategi diungkapkan oleh Pembina Yayasan sekaligus pendiri Kampus UNHENA Ir. Hein Namotemo, M.,SP, dalam acara diskusi WarKam ( Warung Kampus ) dengan spirit KAMPUNGKAN KAMPUS. Penerapan Merdeka BelajarKampus Merdeka dan Implementasinya di Kampus UNHENA (9/08/2024). Bersama Rektor UNHENA Marthen D. Boediman,M.,Th, dan Wakil Rektor Bidang Akademik L.S.Boediman,S.,Si.,M.,Th. Adapun beberapa konsep diskusi WarKam (Warung Kampus) yaitu;

Pertama; Membuka matakuliah di semester regular untuk ditawarkan ke luar kampus. Strategi yang dapat dilakukan di UNHENA salah satunya adalah program studi membuka matakuliah untuk ditawarkan ke luar kampus. “Program studi membuka matakuliah di semester regular untuk ditawarkan ke luar kampus, melakukan joint-supervision dalam mengerjakan skripsi dan diselenggarakan summer school 3-4 sks.

Kedua; Membuka kesempatan magang penelitian dan perkuliahan online juga
bagian dari strategi implementasi agar mahasiswa luar Kabupaten Halmahera Utara berminat dengan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dikampus
UNHENA. Hal itu berlandaskan pada pokok-pokok kebijakan MBKM khususnya hak belajar tiga semester di luar program studi.

Ketiga; Pertahankan status akreditasi, implementasi MBKM di UNHENA akan
dituangkan dalam beberapa norma penyelenggaraan. Status akreditasi yang diraih prodi harus tetap dipertahankan. Dan juga harus adanya perhatian serius dari pemerintah pusat untuk kampus-kampus swasta yang ada di Provinsi Maluku Utara terkhusus kampus UNHENA karena daerah Maluku Utara masih tergolong Daerah 3T (Tertinggal,Terdepan,Terluar ). Meskipun Provinsi Maluku Utara memberikan kontribusi PDRB triwulan I-2024 mencapai 20,9 trilliun namun
perhatian pemerintah pusat belum maksimal terkhusus di perguruan tinggi swasta.

The post UNHENA “Kampungkan Kampus Merdeka Belajar appeared first on Mensa News.

Kabupaten Malaka, sebuah daerah yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mengalami perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Simon Nahak.

Terpilih sebagai Bupati Malaka pada Pilkada tahun 2020, Simon Nahak, bersama wakilnya Kim Taolin, membawa harapan baru bagi masyarakat yang mendambakan perubahan nyata.

Mengawali karir politiknya dengan penuh semangat dan dedikasi, Simon Nahak tidak hanya mengandalkan retorika semata.

Ia bergerak cepat dengan berbagai inisiatif yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Salah satu fokus utamanya adalah sektor pendidikan. Melalui berbagai program peningkatan kualitas pendidikan, Simon berhasil meningkatkan akreditasi empat sekolah menjadi predikat A.

Ini merupakan bukti komitmennya dalam mencerdaskan generasi muda Malaka.

Di sektor pertanian, Simon Nahak memperkenalkan dua brand unggulan yaitu Beras Nona Malaka dan Fore Lakateu.

Kedua brand ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan lokal tetapi juga mampu mengimbangi inflasi pangan yang melanda Indonesia.

Beras Nona Malaka, meskipun belum tersebar luas di semua toko, telah diakui sebagai beras premium dengan harga terjangkau. Simon berjanji untuk terus meningkatkan mutu dan distribusi beras ini agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmatinya.

Namun, perjalanan Simon tidak selalu mulus. Tantangan terbesar yang dihadapinya adalah menjaga stabilitas harga pangan di tengah inflasi yang tinggi.

The post Simon Nahak Adalah Nahkoda Perubahan yang Menjaga Asa Rakyat Malaka appeared first on Mensa News.

SIKKA, Mensanews.com– Gatal-gatal dan kemerahan merupakan salah satu keluhan umum yang dikeluhkan pada pasien dengan Penyakit Dermatitis.

Dermatitis merupakan penyakit yang terjadi dikulit akibat dari terpaparnya kulit terhadap bahan alergen, dan contoh dari bahan alergen terbanyak adalah nikel.

Dermatitis dapat berhubungan dengan pekerja dan lingkungan pekerjaan. Salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan mudah untuk menentukan bahan alergen yang menyebabkan Dermatitis pada kulit pasien adalah Patch test (Uji tampel).

The post Pemeriksaan Patch Test Pada Pasien Dermatitis appeared first on Mensa News.

Kamis, 18 Januari 2024

Mensanews.com-Tinggal 29 hari lagi Bangsa Indonesia akan menjalani ritus politik hajatan akbar yakni pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden (pilpres), 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga (3) pasang calon, dengan nomor urut 1, pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan nomor urut 3, Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ke-3 capres-cawapres bersama dengan partai politik pengusung dan pendukung mulai hectic dan heroik berkampanye untuk memenangkan jagoan mereka masing-masing.

Selain itu, mesin partai politik mulai dipanaskan. Sayap-sayap pendukung dan simpatisan terlihat dikepakkan. Pesta demokrasi mulai bergulir, dengan kecepatan maksimal, full speed, karena arus perkampanyean telah menunjukan jadi diri serta uji kekuatan masa dan Adu strategi? Para capres-cawapres sedang beradu strategi kemenangan untuk merebut suara rakyat. Para kandidat dan timses (tim sukses) mulai jor-joran berkampanye dari satu tempat ke tempat yang lain dan lebih hangat lagi pada saat debat Capres dan Cawapres semuanya tentunya baik dan layak di mata pendukungnya tapi belum tentu di hati rakyat.

Ketiga capres mengusung tagline yang berbeda. Dalam visi dan misi, Anies-Muhaimin menggunakan frasa “Jalan Perubahan.” Adapun Ganjar-Mahfud memilih “ Gerak Cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD”, sedangkan Prabowo-Gibran memakai frasa “Asta Cita.” Semua itu merupakan pertarungan simbolis antar calon hanya, tinggal bagaimana mereka menerjemahkan dan memahamkan visi misi tersebut, kepada para pemilik suara yang masih didominasi oleh masyarakat arus bawah sebagai potential vote getter. Jika mereka piawai dalam mengambil hati pemilik suara dengan ide, gagasan yang dituangkan dengan program-program unggulan yang masuk akal dan terukur serta tidak bombastis-utopis, niscaya masyarakat pemilih akan jatuh hati kepada salah satu dari ketiga pasang calon tersebut.

Konstalasi politik yang mulai memanas antarpasangan capres-cawapres dan juga antarpendukung mereka, haruslah diletakkan pada koridor kerangka berdemokrasi, yakni bolehnya berbeda pendapat untuk memilih salah satu capres-cawapres dan tidak adanya tekanan baik bersifat fisik maupun psikis. Berbeda pilihan politik boleh, tetapi jangan sampai membuat kita terpecah belah, tercerai-berai. Oleh karena itu, semua pihak hendaknya memiliki kesadaran tingkat tinggi dengan menyuguhkan proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Jangan berpikir kemenangan dengan menabrak dan membabi buta terhadap aturan main yang telah menjadi konsensus anak bangsa. Hal ini sangat penting, karena percikan api ketidakpuasan terhadap hasil pemilu yang legitimate dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika tidak dikelola dengan kejernihan hati dan sikap legowo dalam berpolitik.

The post Menangkal Disintegrasi Setelah Pilpres 2024 appeared first on Mensa News.

REFLEKSI ini terinspirasi oleh postingan media OKENusra.com bertanggal 8 Nopember 2022, berjudul: “Prof Dr. Simon Sabon Ola sebut Kata ‘Jangan-jangan Tidak Masuk Unsur Menuduh’”. Di dalamnya, Prof. Simon Sabon Ola (SSO) mengatakan bahwa dari aspek ‘kebahasaan’, ungkapan di atas BUKAN suatu ‘tuduhan’ atau suatu ‘pencemaran nama baik’. Ungkapan itu dinyatakannya sebagai identik dengan “dugaan” yang di dalamnya terkandung ‘pengharapan’: “MUDAH-MUDAHAN TIDAK!”.

*APA ITU BAHASA?*

Sebelum membahas pengertian kata berulang “jangan-jangan…” dari Prof. SSO, refleksi ini mau saya awali dengan mengemukakan secuil uraian tentang hakikat bahasa dengan bertanya: ‘apa itu bahasa?’

Saya kira semua kita yang menyebut diri ‘terpelajar’ masih ingat dengan sangat baik pengajaran bapa/ibu guru bahasa Indonesia di SD, SMP, dan SMA tentang ‘apa itu bahasa’ : ‘bahasa adalah alat atau sarana komunikasi antarmanusia’, atau ‘alat pengungkap pikiran, perasaan, dan kemauan.’ Bahasa ini dipakai manusia, di dalam RUANG dan WAKTU. Ruang itu bisa di rumah, di kebun, di sawah, di kantor, di alam bebas, dan sebagainya. Sedangkan ‘waktu’, selain waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu akan datang, juga bisa waktu bebas dan santai penuh lawak dan tawaria sambil minum teh dan kopi, waktu resmi-formal penuh keseriusan dan peras ot ak. Tempat dan waktu yang berbeda membuat beda makna bahasa kita.

Kita diajari bahwa dengan dan di dalam ‘kata-kata dan kalimat’, kita mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan–kehendak–kemauan kita; dan mitra-wicara kita dapat mengetahui pikiran, perasaan dan keinginan-kehendak-kemauan; dari bahasa kita, beserta seluruh gerak tubuh yang menyertainya, kapan dan dimana kita berbicara, orang mengenal ‘siapa kita’ dan ‘sedang dalam keadaan apa kita.’

Dengan begitu, dapat kita katakan bahwa bahasa memancarkan dan mencerminkan ‘kepribadian’ kita. Ketika kita berbicara, seluruh aspek kepribadian kita (pikiran, perasaan, dan kehendak) terlibat penuh sehingga apa-apa saja yang kita ucapkan menggambarkan dengan jelas kepribadian kita: apa yang kita pikirkan, perasaan apa yang mewarnai ucapan kita, apa yang kita inginkan. Singkatnya, bahasa kita memancarkan dan mencerminkan kemanusiaan kita dalam segala dimensinya: jiwa-badan, individu-sosial, termasuk dimensi ruang dan waktu.

Bila demikian, telisik mendalam tentang ucapan “jangan-jangan Bupati Malaka Simon Nahak sudah masuk angin rumah badai siklon tropis seroja”, akan membawa kita kepada sederetan panjang pertanyaan berikut ini: “Siapa yang mengucapkan kalimat ‘jangan-jangan…’ itu?” “Siapa dia sesungguhnya?” Apa maksud dan tujuan dia dengan ucapan itu?” Pertanyaan-pertanyaan ini akan melahirkan sederet pertanyaan lanjutan lain yang dengan lengkap menggambarkan seluruh identitas sosok si penutur.

Khusus dalam hubungan dengan ucapan “jangan-jangan….” di atas, muncul tiga pertanyaan penting dan mendasar: (1) “Dalam hubungan dengan hal apa dan pada kesempatan apa ucapan itu tesembur keluar dari mulut si penutur dengan begitu lancar seolah dia sedang berkendara di Jalan Bebas Hambatan?” (2) “Dalam suasana kejiwaan apa ucapan itu dilontarkan? Dan (3) Di hadapan siapa, tentang siapa, dan untuk tujuan apa, ucapan itu dilontarkan?”

*TEKS dan KONTEKS*

Dengan telisik di atas, jelaslah bahwa pemaknaan terhadap ucapan itu tidak bisa dan tidak boleh hanya dibatasi secara leterlek-harfiah pada TEKS “jangan-jangan” saja. Tujuannya adalah agar pemaknaan itu tidak menimbulkan kesan bahwa di satu pihak kita berjuang membela ‘kebenaran dan keadilan’, tetapi di pihak lain pada waktu yang sama, kita mengabaikan upaya penegakan ‘kebenaran dan keadilan’ itu sendiri dengan pemaknaan leterlek-harfiah kita. Hal ini sangat tidak fair/adil bagi pihak yang memperkarakan ucapan itu.

Bila demikian, bagaimana caranya agar kesan itu tidak timbul? Menurut saya, cara yang bijak dan adil adalah mempertimbangkan KONTEKS yang melingkupi TEKS “jangan-jangan…” itu, mengingat TEKS itu sudah menjadi suatu PERKARA HUKUM. Dengan mempertimbangkan KONTEKS dari TEKS “jangan-jangan..” itu, kita memberi suatu analisis bahasa yang valid dan kredibel yang memungkinkan tegaknya kebenaran dan keadilan dalam perkara ini.

Bila demikian, apa itu TEKS dan apa itu KONTEKS?

The post *“JANGAN-JANGAN…..!”* appeared first on Mensa News.

Internet berperan besar di kehidupan sehari-hari pascapandemi. Bekerja, belajar, berbelanja atau melakukan transaksi lain secara online telah menjadi hal yang biasa.

Namun, layanan keuangan digital yang telah berkembang dari kegiatan ini menjadi target yang mudah bagi organisasi kriminal dan membuat investigasi kriminal bagi kepolisian menjadi semakin rumit.

Pada 2021 Taiwan melaporkan kerugian terkait penipuan sebesar NT$5,61 miliar (setara US$186 juta) yang menunjukkan bahwa penipuan telah merusak pembangunan ekonomi nasional secara serius. Penipuan ini telah memberikan tantangan yang besar kepada negara-negara di seluruh dunia.

Baru-baru ini jenis penipuan menjadi lebih beragam dan kompleks, dan metode penipuan telah berinovasi. Penipuan cryptocurrency yang baru-baru ini terjadi telah menghebohkan publik karena para korban menderita kerugian besar.

Saat menangani beberapa kasus penipuan, polisi Taiwan kerap menghadapi dilema bahwa server, akun pembayaran, atau platform perdagangan cryptocurrency yang digunakan oleh para pelaku tersebut berada di luar negeri.

Di satu sisi, tidak mungkin untuk memblokir uang yang ditipu secara tepat waktu dan juga sulit untuk melacak tersangka.

Pengiriman dana palsu dan aliran keuangan ilegal yang melibatkan pencucian uang atau penghindaran pajak tidak hanya menyebabkan kegagalan kontrol keuangan nasional, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap pemerintah pusat di seluruh negara di dunia.

Dalam kaitan ini, kerja sama antara polisi berbagai negara dengan polisi Taiwan tidak hanya mengurangi jumlah kasus penipuan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi administrasi pemerintah di seluruh dunia.

Kerjasama lintas negara diperlukan

Dengan karakteristik “risiko tinggi dan imbalan yang tinggi”, penipuan mata uang virtual terus dipromosikan di pasar investasi. Pada saat yang sama, karena masyarakat umum tidak terbiasa dengan mekanisme mata uang virtual, jenis investasi ini telah menjadi alat umum bagi sindikat kriminal.

Belakangan ini polisi di Taiwan menemukan bahwa sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh sindikat kriminal yang menggunakan mata uang virtual untuk pencucian uang adalah kasus penipuan investasi. Para korban dibujuk oleh kelompok kriminal untuk mendaftar sebagai anggota platform investasi palsu.

Ketika korban mencoba untuk menarik dana setelah menghasilkan keuntungan, sistem layanan pelanggan yang dioperasikan oleh kelompok kriminal mengharuskan korban membayar pajak tambahan 10% hingga 20% sebelum penarikan pengguna dapat disetujui.

Bahkan, jika korban mengisi ulang dana, sindikat kriminal akan berusaha untuk mencari berbagai alasan agar korban dapat seterusnya mengisi ulang dana tersebut, misalnya, biaya transaksi harus dibayar sebelum penarikan dapat disetujui, dan lain sebagainya.

Sindikat kriminal telah mengubah metode kriminalnya, dari metode memperoleh rekening utama menjadi metode menggunakan wallet mata uang virtual yang dapat mengurangi risiko tertangkap oleh polisi saat penarikan dana.

Kelompok kriminal menggunakan sistem nama asli untuk memverifikasi manajemen pertukaran mata uang virtual dan membuka rekening utama.

Begitu korban menerima uang dari rekening yang ditunjuk oleh sindikat kriminal, mereka segera mentransfer uang lapis demi lapis, dan mentransfer uang tersebut ke cold wallet (cold wallet adalah wallet atau tempat penyimpanan aset crypto yang bersifat offline), lalu ditukar dengan mata uang flat di bursa lain.

Karena crypto wallets tidak memiliki ukuran otentikasi pengguna dan tidak ada batasan jumlah transaksi untuk mentransfer, maka fasilitas ini mudah digunakan sebagai alat pencucian uang.

Sebagian besar korban, pelaku, dan lokasi kejahatan mungkin berlokasi di negara yang berbeda. Hanya melalui kerja sama antar negara, modus kejahatan ini dapat diberantas dengan tepat.

Polisi memberantas sindikat perdagangan manusia

The post Taiwan Perkuat Kerja Sama Internasional Melawan Penipuan Layanan Keuangan Digital appeared first on Mensa News.

Kita akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober. Suatu hari bersejarah yang mengingatkan anak negeri akan masa kelam bangsa atas peristiwa berdarah G30S PKI. Peristiwa penculikan para jenderal itu belum sepenuhnya tenggelam dalam ingatan. Meski, video peristiwa itu tidak wajib dipertontonkan secara terbuka beberapa dekade terakhir. Setahu kita, peristiwa itu terjadi dan ingin merongrong Ideologi Pancasila, tetapi masih menyimpan seribu satu tanya. Apakah demikian? Meski demikian, Pancasila tetap sakti.
Di masa pemerintahan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H dan Wakil Bupati, Louise Lucky Taolin, S.Sos, program pembangunan yang dilaksanakan mengusung tagline SAKTI. SAKTI itu singkatan Swasembada pangan, adat-istiadat, agama, seni dan olahraga, Kualitas, Tata Kelola dan Infrastruktur. Program SAKTI dijalankan dengan melakukan berbagai terobosan dan aksi nyata untuk menghantar masyarakat dan kehidupannya menuju visi, Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudayaa dan Berdaya Saing.
Catatan refleksi ini mengusung tema, SAKTI, Tais Neo Lalek dan Pusat Pemerintahan (PUSPEM) Malaka tidak bermaksud mengupas tuntas atas dasar kajian dan analisis ilmiah tentang Program SAKTI, mewariskan tradisi berbusana dalam balutan Tais (sarung kain adat) Neo Lalek dan mencermati prospek dan tujuan pembangunan PUSPEM Malaka. Tulisan ini sebatas refleksi yang dituangkan menjelang peletakan batu pertama pembangunan PUSPEM, yang tidak terlepas dari komitmen pelaksanaan Program SAKTI dalam semangat kerja dan spirit membangun Malaka, kini dan di sini.

Tais Neo Lalek identitas kita.

Tais Neo Lalek, sebutan nama khasnya, Tais Bere Neke. Ber-Tais (mengenakan kain adat) Bere Neke diminati orang khususnya warga Kabupaten Malaka saat ini. Sebagian besar warganya menyukainya. Entah apa alasannya? Tentu kita tidak tahu alasan masing-masing orang ketika mengenakan Tais Bere Neke. Akan tetapi, tais itu menunjukkan identitas orang Malaka. jika dikenakan, khalayak spontan menyimpulkan salah satu identitas orang Malaka. Orang Malaka punya identitas dan integritas. Identitas ini menunjukkan suatu integritas. Sebaliknya, integritas tidak mengabaikan identitas. Keduanya tidak saling mengesampingkan. Orang Malaka mengenakan kain adat dalam berbagai jenisnya karena berbudaya.
Ber-Tais Neo Lalek telah menjadi brand berbusana adat di Kabupaten Malaka. Beberapa waktu lalu, Bupati Malaka telah menginstrusikan kepada semua aparat sipil negara (ASN) dan para pegawai untuk mengenakan kain adat pada hari Selasa dan Jumat. Instruksi tersebut bisa dipahami sebagai upaya memberi standar pewarisan nilai budaya dan tradisi. Ini wujud pengembangan kebudayaan sebagaimana yang tertuang dalam Program SAKTI. Dengan demikian, keberhasilan program budaya dan adat-istiadat juga dapat diukur melalui standar. Bagaimana mengenakan busana adat, sikap dan berprilaku sesuai adat dan tradisi Sabete Saladi Wesei Wehali?
Tais Bere Neke dikenakan dan menjadi trend berbusana warga Malaka saat ini. Tidak saja dikenakan para pegawai saat berkantor, akan tetapi masyarakat lain dalam berbagai hajatan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Para petani yang hendak berkebun juga terlihat mengenakan Tais Neo Lalek. Demikian pun, dalam hajatan keluarga seperti suasana duka karena meninggalnya sanak dan kerabat keluarga, Tais Neo Lalek dikenakan untuk memberi ciri khas turut berbelasungkawa.
Sepintas, Tais Bere Neke memiliki ciri tenunan di antaranya dominan warna hitam, dan variasi warna bergaris lurus pada tepian atas dan bawah. Dalam perkembangannya, terdapat modifikasi warna dominan hitam dengan warna lain seperti biru dan putih. Namun, tidak menghilangkan kekhasan motif dan jenis kain. Karena, Tais Neo Lalek dalam berbagai bentuk tenunan dengan sulaman motifnya digunakan untuk aktivitas rutin sehari-hari, baik di rumah maupun bekerja di kebun. Tais jenis ini dipakai untuk membedakan manfaatnya dengan jenis kain adat lain seperti Tais Marobo yang digunakan saat acara-acara resmi kemasyarakatan. Orang tidak bisa menggunakan Tais Marobo dalam situasi harian dan bekerja di kebun, meski sudah lusuh.

The post SAKTI, Tais Neo Lalek dan PUSPEM Malaka appeared first on Mensa News.

Ada lelucon tua tentang seorang turis.  Konon, seorang turis, sebut saja namanya, Tukangtako, mencoba pergi ke New York, Dublin Irlandia, atau kota pilihan lain yang dia suka seperti Porto Alegre, tempat di mana pemain fenomenal Ronaldinho berasal. Tukangtako berhenti di sebuah desa. Dia bertanya kepada penduduk setempat tentang arah tujuan yang hendak ditujunya. Setelah pertimbangan panjang, penduduk setempat menjawab, “Jika saya jadi Anda, saya tidak akan mulai dari sini”.

Lelucon ini, tentu saja, tentang sebuah jenis keindahan humor bahkan perihal keindahan konsep yang lebih multiside. Keindahan konsep, sebenarnya terletak di dalam paradoks. Ini menunjukkan bahwa tugas pertama para pengambil kebijakan perubahan (sebut saja begitu) bukanlah tentang perubahan sama sekali atau sama sekali tentang perubahan. Tidaklah mungkin seseorang bergerak jika tidak memulai dari posisi di mana dia (atau mereka) berada atau  dia memiliki pemahaman yang jelas dan pijakan yang pasti. Pijakan pasti, sudah tentu, telah melampaui pencermatan amat detil, rigit dan komprehensip.

Ketika perubahan diperlukan, prosesnya sering dijelaskan melalui istilah di mana individu seharusnya berada daripada di mana dia (mereka) sedang berada saat ini. Kita dapat melihat pendekatan ini sebagaimana kasus kereta kuda. Dia mendedikasikan seluruh energinya ke titik akhir, tempat di mana arah hendak dituju, tetapi  mengabaikan awalnya. Itulah kiranya makna jawaban, “jika saya jadi Anda, saya tidak akan mulai dari sini”.

Perubahan adalah faktor yang selalu hadir di dunia modern. Teknologi, praktik kerja, metode komunikasi, dan dinamika tim berkembang sangat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Menemukan stabilitas melalui pendekatan yang fleksibel dan dapat beradaptasi sangat penting untuk membantu orang berkembang dengan perubahan zaman dan teori perubahan paradoks dapat diterapkan dengan mudah untuk masyarakat seperti yang diterapkan pada karyawan individu atau warga negara yang membentuknya.

Sebagaimana umumnya paradoks, terminologi ini mengandung pertentangan, perbedaan, bahkan perlawanan. Pada medan sastra, paradoks termasuk ke dalam kategori ketidaklangsungan ekspresi yang berujud penyimpangan arti. Kamus Besar Bahasa Indonesia, memaknai paradoks sebagai pernyataan yang, seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran. Tetapi, kenyataannya memang mengandung kebenaran.

Tulisan ini, tentu saja, tidak tentang sastra. Juga tidak tentang pertentangan faksi politik di Labuanbajo. Ini tulisan, semata-mata hendak melukiskan serba sedikit tentang pengamatan saya yang serba sepintas juga.  Karena itu, ijinkan saya berusul agar membaca tulisan ini tidak dengan nada benar salah atau kalah menang, tetapi dengan suasana santai demi semua ekstasi kebenaran dan terutama kejujuran.

Saya selama ini diam-diam merekam opini berbagai pihak di Labuanbajo. Mendengar keluh kesah berbagai kalangan. Mencermati kegeraman dan juga kegamangan. Kalangan luas yang berserak di arena tanpa batas, berpendapat amat jamak, juga berserakan. Memang.

Opini berbagai kalangan perihal pembangunan di Labuanbajo, tampaknya paradoks. Bagaimana tidak. Gegap gempita pembangunan di kawasan itu tak cuman meruak sejenis kebisuan kultural, tetapi juga mencekamkan ruang pertarungan diam-diam. Tetapi, mengapa paradoks? Jika toh ada paradoks, lalu, siapa gerangan berhadapan dengan  apa dan atau dengan siapa? Pertentangan, memang riil terjadi di permukaan, kata para pencermat di sana.  Pertentangan dengan asumsi umum, tetapi juga dengan kenyataan yang ada di arus bawah atau sirkuit kemelut di sekitarnya.

Begitulah Labuanbajo. Dia, bagai seorang gadis molek purna puber yang berdiri gelisah di tepi jalan, lalu berhasrat kuat naik panggung dunia empat tahun belakangan ini (2018-2022). Atau katakanlah, Labuanbajo bagai seorang gadis rupawati yang dikepung pelukan tangan sejuta laki-laki lapar yang berhasrat. Labuanbajo,  padat pendapat, saring sharing persaingan. Tetapi juga gelisah (gelinya amat sah).

Di lingkungan organisasi publik seturut abstraksi gagasan Smith, W.K. and Lewis, M.W. (2011) dilukiskan bahwa ketika lingkungan organisasi menjadi lebih global, dinamis, dan kompetitif, maka kontradiktif kian meningkat. Untuk memahami dan menjelaskan ketegangan tersebut, akademisi dan praktisi umumnya mengadopsi lensa paradoks. Smith dan Lewis, menyajikan model pengorganisasian ekuilibrium dinamis, yang menggambarkan respons siklus ketegangan paradoks yang memungkinkan keberlanjutan. Kinerja puncak di masa sekarang memungkinkan kesuksesan di masa depan.

Namun, pengamatan lapangan lain mendesain multi-sumber. Diprediksi, efek interaksi positif dari kepemimpinan visioner (entah ada di pusat, provinsi maupun kabupaten dan desa) akan mendorong pemberdayaan kinerja para pengikut. Berdasarkan perspektif paradoks, kepemimpinan visioner, tindakan pemberdayaan adalah sejenis sinergi dalam terang kombinasi yang memungkinkan para pemimpin mengatasi paradoks kunci yang melekat pada perilaku pemimpin yang diidentifikasi Waldman dan Bowen (2016): Mempertahankan kontrol sekaligus melepaskan kontrol.

Kepemimpinan visioner pertama membahas kepemimpinan yang memberdayakan kutub terakhir dari pasangan berlawanan. Karena itu, sejalan dengan pemikiran paradoks, diandaikan para pemimpin akan menimbulkan lebih banyak efek positif pada kinerja pengikutnya ketika mereka memberlakukan kepemimpinan visioner dan memberdayakan secara bersamaan pendekatan yang relatif baik (Waldman, D.A., Putnam, L.L., Miron-Spektor, E. and Siegel, D., 2019).

Catatan Semua Pihak:

Semua pihak sama mencatat. Mencatat apa? Bahwa gegap gempita pembangunan infrastruktur di Labuanbajo telah melimpah ruah sejak Biawak Komodo itu dinyatakan sebagai satu dari The New Seven Wonder in the World.

Menyusul announcement itu, banyak pihak bergeming. Kota Labuanbajo pun renyah dibenah serentak terbelah. Mengapa? Karena Labuanbajo menjadi sejenis center of gravity dari berbagai lapisan elit (politik dan modal), tetapi serentak dengan itu juga terbelah tanpa kendali sosial yang mumpuni. Dinamika gerakan sentripetal dan sentrivugal sekaligus. Ibukota Kabupaten Manggarai Barat ini pun dirias seperti merias seorang anak perawan rupawati yang sedang bergegas  ke puncak pubertasi hasrat menggelora naik ke panggung pelaminan sosial.

Aneka lampu jalan berpendar semburat cahaya marak tanpa kabel melintas di udara. Trotoar jalan pun lebar. Pohon-pohon arecaceae sejenis pohon palm, merias mempercantik wajah Labuanbajo seperti balibelo yang melambai-lambai paksa diterpa tangan angin punggung buritan. Meski, semua orang di situ tahu, fungsi trotoar kerap berubah paradoksal. Trotoar dipakai masyarakat sebagai tempat memarkir motor mereka. Pemerintah lokal diharapkan segera bersikap tegas sebelum kelakuan buruk ini membiak menjamak tak terkendali regulasi.

Perhatian untuk Labuhanbajo, diakui banyak kalangan  telah super tinggi. Presiden Ir. Joko Widodo, dan para Menteri Kabinet Pembangunan II, mencurahkan hujan perhatian super serius. Pemerintah Pusat tak hanya menggelontorkan duit triliunan rupiah ke situ, yang membangun ruas jalan hotmix membentang dari pelabuhan Wae Kelambu hingga Golo Mori, tetapi juga diimbangi  serial kunjungan Presiden nan baik budi itu. Para Menteri pun menggelar pertemuan penting di Labuanbajo sebagai buah koordinasi harmonis Gubernur NTT.

Gubernur NTT, Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat,S.H. MSi, nyaris persis bertindak serupa dengan Jokowi. Frekuensi kunjungan mantan Ketua Fraksi DPR RI dari Partai Nasdem  ini ke Labuanbajo telah tercatat jejak buku sejarah sebagai satu-satunya Gubernur NTT yang berkunjung kerja ke Labuanbajo sangat tinggi jika dibanding 8 gubernur sebelumnya. Untuk hal ini, kita sama maklum. Sejak kepemimpinan Gubernur El Tari hingga Piet A Tallo, memang, isu Labuanbajo belum semasif dan segempita sekarang. Kunjungan kerja Gubernur NTT, Doktor Studi Pembangunan UKSW ini, ke Labuanbajo tak hanya kuantitatif tinggi, tetapi kunjungannya diiringi aneka pernyataannya yang kerap memproduksi turbulensi sosial,   paradoksal realitas, dan berekses multitafsir, menggatalkan batin khalayak ramai. Gelombang opini massa kontroversial viral. Refabrikasi ucapan Viktor Laiskodat terkait Labuanbajo bukan saja tanpa soal dan nihil  alasan, apalagi kosong argumentasi, tetapi juga kerap sulit dimengerti khalayak luas.

Sebagai sebuah misal. pernyataan kontroversial viral Viktor B. Laiskodat meruak luas ke panggung publik tanah air ketika dia  dengan tandas menyatakan, Pulau Komodo ditutup (2019). Dia perintahkan semua elemen kunci di NTT untuk mematuhi perintahnya itu. “Pulau Komodo ditutup”.

Pernyataan itu membuat semua orang geger dan gegar, marah dan bahkan sungguh terusik. Gusar campur aduk dengan grasa grusu gossip tak sedap. Pernyataannya itu, tak hanya mengundang perhatian luas, tetapi juga itu pernyataannya menyiram bibit konflik multidimensi jika tidak dikatakan kaya ambivalensi dan atau bahkan multivalen. Pernyataan menutup Pulau Komodo, tak hanya menggetarkan nadi roda Pemerintah Pusat, tetapi juga pernyataan Viktor ditengarai menabrak berbagai regulasi negara.  Pulau Komodo, lalu menjadi pusaran medan tempur kepentingan.

Maka, sebagaimana biasa, badai tudingan buruk terhadap Gubernur Viktor B. Laiskodat bermacam-macam. Ada yang mengatakan, ini Gubernur paling tidak tahu aturan, ngawur dan semberono. Tetapi, pernyataan kontroversial nan viral dari pria kelahiran kampung Oenesu, Kupang 17 Februari 1966 itu, kemudian  membuahkan hasil manis nan taktis ketika   Pulau Komodo akhirnya dinyatakan dikelola secara  konkuren antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi.

Sebelumnya, pemerintah provinsi hanya berhak meraup 3 persen keuntungan yang diperoleh dari “bisnis” Pulau Komodo. Umumnya orang tidak tahu mengapa gerangan Gubernur Viktor mengucapkan perintah “Pulau Komodo ditutup?” Kelak hari diketahui, ucapan itu bukan tanpa hitungan, pernyataan itu tidak tanpa cakaran taktis dan strategis. Tetapi, ini pernyataan  semacam rekonfirmasi kebenaran postulat diplomasi paradigmatik. Bahwa dunia memang tidak selalu sebagaimana tampaknya.

The post Paradoks Labuan Bajo Dan Takdir Rakyat Manggarai Barat appeared first on Mensa News.

Oleh karena itu, perayaan kemerdekaan tahun ini bukan semata-mata bermakna historis-simbolik, melainkan sebuah momentum bersejarah yang menginspirasi dan mendorong kita untuk bekerja lebih keras mewujudkan kemajuan di masa depan. Sebagai bangsa pejuang, kita tidak pernah berhenti bertarung demi memperoleh harkat dan martabat sebagai bangsa yang merdeka yang sejajar atau bahkan melebihi bangsa-bangsa yang lain. Kita harus yakin bahwa Indonesia adalah negara besar yang kini telah meningkat status sebagai negara berpendapatan menengah ke atas oleh Bank Dunia. Ini prestasi membanggakan, tetapi sekaligus cambuk yang menggenjot kita untuk bekerja lebih keras meraih prestasi yang semakin tinggi.

Ketangguhan dan semangat juang sangat diperlukan dalam kondisi yang tengah dihadapi bangsa ini secara umum dan NTT secara khusus, yakni pandemi corona virus disease atau Covid-19. Virus ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, tetapi juga sekaligus memukul sendi-sendi ekonomi dunia, termasuk Indonesia.  Agar ketangguhan dan semangat juang tersebut semakin kuat, maka diperlukan kerja sama semua elemen bangsa seperti disampaikan gubernur.

“Sejak pandemi ini mewabah di Indonesia, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama TNI/POLRI, lembaga agama dan sosial terkait lainnya telah bahu-membahu melakukan berbagai tindakan antsisipatif dan pengendalian untuk menekan penyebaran virus ini bertransmisi lebih luas di NTT. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dilakukan dengan kerja dari rumah,   belajar dari rumah, sosialisasi cara hidup sehat,  cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan massa  serta melakukan vaksinasi untuk mewujudkan kekebalan kelompok”.

Di NTT, kata Gubernur, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama TNI/POLRI serta pemangku kepentingan terkait, selalu memprioritaskan dan memberikan perhatian serius terhadap penanganan Covid-19 di daerah ini, yang tentunya harus dikoordinasi dan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Gubernur mengajak seluruh masyarakat NTT agar terus meningkatkan kewaspadaan dan daya juang dengan mengobarkan semangat yang menyala-nyala bersama-sama memerangi berbagai permasalahan sosial ekonomi di daerah ini demi mewujudkan visi “NTT bangkit menuju sejahtera, karena seperti yang disampaikan gubernur, bila kita menengok sejarah perjuangan bangsa, di masa penjajahan, tepatnya di masa menjelang kemerdekaan Tahun 1945, bangsa Indonesia sudah pernah melaksanakan perubahan tatanan hidup baru yang dinamai dengan gerakan “Hidup Baru”.

Gerakan “hidup baru” ini dimanfaatkan oleh Dewan Pertimbangan Pusat di masa pendudukan Jepang yang diketuai oleh Ir. Soekarno, untuk mewujudkan penghidupan baru bagi masyarakat Indonesia dengan cara membuang sikap lemah rakyat Indonesia pada masa penjajahan dan membentuk jati diri sebagai bangsa merdeka.

Adapun beberapa butir pedoman gerakan Hidup Baru yang dapat kita adopsi untuk tatanan normal baru, di antaranya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berkhidmat kepada tanah air, bersifat kesatria, berdisiplin terhadap diri, menghormati orang tua, terbiasa hidup bersih dan sehat lahir bathin, berhemat, giat bekerja, cinta ilmu pengetahuan, suka menanam dan memuliakan kerja tangan.

Gerak pembangunan dalam kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Yosep Nai Soi  selama tiga tahun ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, walaupun kurang lebih selama  dua tahun ini Indonesia termasuk NTT mengalami pandemi Covid 19 yang tentunya membelokkan perhatian bahkan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya untuk sasaran pembangunan lain ke arah penanganan Covid 19. Gerak maju pembangunan NTT di semua sektor digambarkan secara jelas dalam pidato gubernur sebagai berikut:

Pertama di bidang kesehatan

Pada awal tahun telah terjadi wabah Demam Berdarah Dengue atau DBD di hampir seluruh Wilayah NTT dengan total penderita DBD pada tahun 2020 sejumlah 5.949 jiwa, dan kematian mencapai 59 jiwa dan pada tahun 2021 ini, sampai dengan bulan juli 2021 kecenderungan terjadi penurunan dimana  total penderita DBD sejumlah 1.328 jiwa, dan kematian mencapai 9 jiwa. Kita bersyukur bahwa melalui kerja sama penanganan antara pemerintah dan masyarakat, maka kasus DBD dapat diatasi. Namun yang perlu menjadi perhatian dan pembelajaran bersama bahwa karakter DBD sudah berubah seiring perubahan iklim, di mana kasus DBD tidak bersifat musiman hanya pada bulan Oktober-Desember saja, tetapi dapat terjadi sepanjang tahun. Dengan demikian, tindakan pemberantasan DBD ini harus tetap kita laksanakan secara masif dan terus-menerus.

Selain demam berdarah yang banyak menimbulkan korban jiwa, kita juga dihadapkan pada keadaan darurat wabah covid-19. Berbagai macam cara promosi, pencegahan, penanganan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan membentuk Gugus Tugas COVID-19, serta memberdayakan 3 (tiga) rumah sakit utama rujukan  covid-19, yaitu RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, RSUD Dr. T. C. Hillers Maumere dan RSUD Komodo Labuan Bajo, serta 8 (delapan) rumah sakit first line rujukan di 8 (delapan) kabupaten dan 11 (sebelas) rumah sakit second line rujukan di 8 (delapan) kabupaten/kota. Selain itu, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran diambil untuk menanganani covid-19. Semua komponen terus bekerja simultan  serta bersinergi dari waktu ke waktu, termasuk kerja sama dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Provinsi dan Tim Satuan Tugas Kabupaten/Kota beserta unsur TNI-POLRI, Para Pemimpin Umat dan Lembaga Keagamaan serta kerja keras dan tulus para tenaga medis, perawat, bidan dan tim teknis lainnya untuk bersama bekerja dan bekerja sama memerangi pandemi Covid-19 di Provinsi ini.

Hal lainnya yang tetap menjadi perhatian serius Pemerintah saat ini, yakni upaya mengatasi permasalahan gizi dengan menekan jumlah balita stunting, wasting dan underweight melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita KEK di 22 Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dengan 25 indikator komposit, di antaranya terdiri dari indikator gizi spesifik dan sensitif yang digunakan untuk analisa penyebab stunting hingga tingkat desa, termasuk perawatan anak-anak gizi buruk, imunisasi, air bersih dan sanitasi serta akses ke PAUD.

Upaya-upaya ini cukup efektif menurunkan prevalensi balita stunting dari 35,4 persen pada 2018 menjadi 30 persen pada Tahun 2019 dan 24,20 persen pada tahun 2020 serta konsisten penurunan 23,20 persen berdasarkan data stunting periode pertama bulan Februari Tahun 2021. Namun, ke depan masih diperlukan kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat untuk penurunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Parameter lainnya berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yakni, mengurangi kasus kematian ibu dan bayi di NTT. Kasus kematian ibu pada Tahun 2021 kondisi bulan juli terdata sebanyak 70 kasus, dan mengalami selisih penurunan 62 kasus dibanding Tahun 2020 sebesar 132 kasus. Begitupun dengan kasus kematian bayi pada Tahun 2021 kondisi bulan juli terdata 431 kasus, atau berkurang 415 kasus dibandingkan Tahun 2020 sebesar  846 kasus.

Bidang Pendidikan

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota senantiasa berupaya meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan pada tiap jenjang pendidikan, yang tergambar dari besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Pada Tahun 2019, realisasi APK masing-masing untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 114,95%, SMP/MTs sebesar 87,82% dan SMA/SMK/MA sebesar 84,63%. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi APK mengalami kenaikan masing-masing untuk tingkat pendikan SMP/MTs menjadi sebesar 89,85%, SMA/SMK/MA menjadi sebesar 84,70%. Sedangkan untuk untuk tingkat SD/MI menurun menjadi sebesar 113,40%.

Realisasi APM pada tahun 2019 untuk jenjang SD/MI sebesar 96,14%, SMP/MTs sebesar 69,19% dan SMA/SMK/MA sebesar 53,68%. Sementara pada tahun 2020 realisasi APM mengalami kenaikan masing-masing untuk tingkat pendidikan SMP/MTs menjadi sebesar 69,82%, SMA/SMK/MA menjadi sebesar 54,09%. Sedangkan untuk tingkat SD/MI turun menjadi 96,00%. Ijin operasional sekolah pada tahun 2020 sebanyak 22 sekolah dan tahun 2021 semester 1 (januari-juni), ijin operasional sekolah sebanyak 97 sekolah.

Status akreditasi sekolah Provinsi NTT tahun 2021 pada jenjang pendidikan SMA sebanyak 96 sekolah dengan akreditasi A, 230 sekolah akreditasi B dan 185 sekolah akreditasi C. Pada SMK, sebanyak 14 sekolah dengan akreditasi A, 122 sekolah akreditasi B, dan 123 sekolah akreditasi C.

Total akreditasi pada jenjang pendidikan menengah adalah sebanyak 111 sekolah (12,17%)  yang memiliki akreditasi A, sebanyak 361 sekolah (39,58%) akreditasi B, dan 314 sekolah (34,42%)  akreditasi C.

Dalam rangka peningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagaimana misi pembangunan Nusa Tenggara Timur dalam poin yang keempat, pemerintah juga meningkatkan revitalisasi pendidikan dibidang sarana prasarana sekolah yang tergambar dalam penataan dan pembangunan prasarana belajar siswa bagi 14 sekolah luar biasa (SLB), 40 sekolah menengah kejuruan (SMK) serta 255 sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan sarana prasarana tersebut terdiri dari pembangunan toilet/jamban siswa/guru beserta sanitasinya, perpustakaan beserta perabotnya, UKS serta perabotnya, ruang keterampilan beserta perabotnya, ruang laboratorium IPA, rehabilitasi ruang belajar, pembangunan asrama siswa, perpustakaan, ruang guru, ruang kelas baru serta pembangunan rumah dinas sekolah.

Selain itu, pemerintah juga melakukan revitalisasi dalam bidang pendidikan SMK agar lulusan SMK dapat diterima bekerja di industri atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMA dan SMK secara Nasional maupun Internasional.

Saat ini pemerintah juga mengembangkan 9 sekolah pusat keunggulan atau sekolah percontohan yang akan menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada serta memanfaatkan sumber daya alam lokal dalam bidang kemaritiman, seni, pariwisata serta industri kreatif melalui penguatan dan peningkatan kompetensi. Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan penataan Pendidikan SMK agar menjadi sumber inovasi untuk memproduksi tenaga kerja terampil yang relevan dengan pengembangan potensi daerah dan berkolaborasi dengan lintas sektor untuk percepatan serta mengembangkan kompetensi bagi siswa/i SMK. Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan untuk mendukung program pertanian, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMA dan SMK secara nasional.

Ke depan, untuk menjawab tantangan modernisasi dan penguasaan teknologi, pembangunan pendidikan di Nusa Tenggara Timur difokuskan untuk beberapa bidang, yakni pendidikan yang membentuk logika dan sains, pendidikan literasi seperti penguasaan Bahasa Indonesia dan Inggris, membaca dan menulis serta pendidikan yang membentuk etika dan budi pekerti. Saya yakin kalau kurikulum pendidikan NTT lebih difokuskan pada beberapa bidang dasar pendidikan ini, maka akan tercipta generasi muda NTT yang handal, kompetitif dan terbang melesat ke segala penjuru dunia.

Bidang Pariwisata

Seperti kita diketahui bersama bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi covid-19 ini. Di berbagai belahan dunia industri pariwisata paling pertama terpengaruh negatif sejak diterapkan kebijakan  penutupan wilayah, dan menurut prediksi beberapa ahli ekonomi bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang akan terakhir pulih.

Terhadap kondisi ini, sejak pertengahan Juni tahun 2020, Pemerintah Provinsi NTT dengan didukung para pelaku industri pariwisata  telah melakukan suatu loncatan yang berarti dengan memanfaatkan gerakan new normal untuk mengaktifkan kembali pariwisata NTT sebagai langkah awal untuk pemulihan. Langkah ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengirim sinyal ke seluruh penjuru dunia bahwa pariwisata NTT sudah siap untuk menerima kunjungan, tentunya dengan jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, namun tidak mengurangi unsur pleasure atau kesenangan.

Kita harus berkomitmen bahwa di Tahun ini dan  mendatang pariwisata NTT sudah benar-benar pulih dan normal sebagaimana mestinya bahkan mengalami lonjakan. Untuk itu, saya mengharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi NTT, melalui intervensi program dan kegiatan yang ada dapat mendukung pelaku industri pariwisata agar dapat bertahan dan produktif dalam kondisi ini. Mulai dari sekarang kita harus menjamin ketersediaan rantai pasok atau supply chain yang menunjang pariwisata secara mandiri dengan mengurangi pasokan dari luar NTT.  Kita harus mempersiapkan ketersediaan bahan baku, khususnya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang berbasis industri dan perdagangan. Hal lainnya yang harus disiapkan dan dibenahi dalam mendukung pariwisata, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penciptaan keamanan dan kenyamanan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dari segi hiegenis, seperti ketersediaan dan kelayakan toilet, air bersih dan manajemen persampahan yang baik.

Untuk mengembangkan pariwisata estate berbasis komunitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sementara melakukan penataan destinasi wisata unggulan NTT, meliputi pembangunan infrastruktur penunjang berupa home stay, cottage dan restaurant pada tujuh  lokasi pariwisata estate, yaitu Pantai Liman, Kabupaten Kupang; Desa Wolwal, Kabupaten Alor; Mulut Seribu, Kabupaten Rote Ndao; Lamalera di Kabupaten Lembata; Koanara di Kabupaten Ende; Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pramaidita di Kabupaten Sumba Timur. Ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut semuanya telah diresmikan  pada pertengahan tahun ini.  Saya minta Pemerintah Daerah di ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut untuk meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi serta mempersiapkan masyarakat dalam rangka kesinambungan pengelolaannya.

Pola pikir kita juga harus diubah, bahwa pengelolaan destinasi wisata tidak semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih mengedepankan  peningkatan ekonomi masyarakat. Apabila telah tersedia sarana prasarana penunjang di 7 (tujuh) lokasi destinasi wisata tersebut, maka tugas Pemerintah Kabupaten setempat adalah menyediakan infrastruktur penunjang lain, seperti jalan, air bersih, listrik dan komunikasi, serta memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk menjadi pemilik atas obyek wisata tersebut. Perbanyak atraksi atau festival yang disertai dengan narasi-narasi yang memikat wisatawan, serta hasilkan produk lokal setempat dengan kualitas terbaik, menarik dan memiliki cita rasa serta nilai ekonomi yang tinggi.

Bidang Pertanian.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sejak Tahun 2019 telah dilaksanakan program Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS di Kabupaten Kupang dan tahun ini diharapkan dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota. Mekanisme pelaksanaan TJPS, yakni petani menanam jagung, hasilnya dibelikan sapi, ayam, babi, kambing sebagai hewan ternak dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas jagung, adanya kepemilikan ternak dan memelihara ternaknya sendiri dan meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani.

Pelaksanaan TJPS pada Musim Tanam Oktober-Maret  2019/2020 dilaksanakan pada 7 (tujuh) Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya dengan target 2.400 ha, realisasi tanamnya seluas 2.310,53 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 2.017,53 ha dan produksinya mencapai 9.538,90 ton. Kemudian realisasi TJPS untuk musim tanam April-September 2020 dilaksanakan pada 16 Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi seluas 5.210 ha, realisasi tanamnya seluas 1.732 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 1.109,16 ha dan produksinya mencapai 2.258,18 ton sedangkan musim tanam Oktober-Maret 2021 dilaksanakan pada 16 Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi seluas 8.183 ha, realisasi tanamnya seluas 8.098,5 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 4.947 ha dan produksinya mencapai 15.117 ton

Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas jagung serta pemerataan kepemilikan ternak sapi dan peningkatan populasi ternak sapi. Saya sangat optimis dengan keberhasilan program ini karena mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan hasilnya telah dinikmati oleh beberapa kelompok tani di NTT. Saya berharap Pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan APBD dan mempersiapkan petani untuk pelaksanaan Program TJPS ini. Program ini harus dilaksanakan secara luas dengan ditunjang oleh ketersediaan alat mekanisasi pertanian, sarana-prasarana pengairan, penyediaan pupuk dan pencegahan hama agar dapat diperoleh hasil yang signifikan.

Selain Program TJPS, Pemerintah juga tetap berkomitmen mengembangkan tanaman marungga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan gencarnya pengembangan marungga ini, maka saat ini kita dapat melihat produk-produk berbahan marungga NTT telah masuk ke pasar lokal, domestik, bahkan mancanegara. Ini membuktikan bahwa selain memiliki manfaat untuk kesehatan, marungga juga telah menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomis.

Bidang Peternakan.

Masyarakat peternak NTT setiap tahun secara terus-menerus berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional. Rata-rata setiap tahun dikirim 12 juta kg daging sapi untuk mencukupi konsumsi  daging sapi secara nasional yang masih tergantung pada impor. Oleh karena itu, pembangunan peternakan difokuskan pada peningkatan produksi dengan meningkatkan populasi 1,3 juta lebih  dan saat ini populasi sapi sebanyak 1.176.317 ekor. Pemerintah terus menyiapkan pakan ternak ruminansia dan pengembangan sentra-sentra pembibitan sapi pada kawasan peternakan di Pulau Sumba, Kabupaten Kupang, TTS, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada serta mengintegrasi pertanian dan peternakan dalam pola “Tanam Jagung 10.000 Ha, Panen Sapi 10.000 ekor di Pulau Sumba, Timor, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Flores Timur, Ende, Ngada dan Rote Ndao.

Populasi ternak sapi di NTT terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 populasi ternak sapi di NTT 1.087.761 ekor meningkat menjadi 1.176.317 ekor di akhir tahun 2020. Untuk mendukung peningkatan populasi ternak sapi di NTT, pemerintah pada tahun 2020 telah mengembangkan sentra pembibitan ternak sapi berbasis desa di lokasi destinasi wisata Liman Kecamatan Semau Kabupaten Kupang dan Fatumnasi Kabupaten TTS. Pemerintah juga sedang mengembangkan sapi wagyu persilangan dengan sapi lokal melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB). Pada tahun 2020 telah disediakan benih/bibit (semen) sapi wagyu sebanyak 1.300 strow yang disebar ke 3 kabupaten yakni TTS, TTU dan Kupang dan Instalasi Lili sebanyak 1.020 strow. Tahun 2021 disebar di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, Ngada, Manggarai dan Manggarai Timur sebanyak 280 strow. Tahun  2021 telah lahir anak sapi persilangan Wagyu dengan sapi  lokal sebanyak 34 ekor yang tersebar di Instalasi Lili 2 ekor (Wagyu x Sapi Bali), Kabupaten Kupang 12 ekor dan TTS 20 ekor (wagyu Simental). Dalam rangka mendukung pengembangan destinasi kawasan pariwisata, pengembangan  industri pengolahan produk peternakan dengan mengutamakan industri yang masif, berbasis budaya dan kearifan lokal seperti industri daging dalam hal ini berupa daging segar, daging beku dan pengolahan daging lainnya yang Aman, Sehat, Utuh dan Higienis (ASUH) melalui penyediaan sarana prasarana Rumah Potong Hewan (RPH),Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan unit –unit usaha produk asal ternak yang berstandar. Tahun 2020  pemerintah telah membina 25 unit usaha produk asal ternak dan ber-Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk penyediaan produk asal ternak yang ASUH. Tahun 2021 pemerintah telah menganggarkan untuk penambahan 5 unit usaha ber NKV.

The post Tangguh Membangun NTT Di Tengah Pandemi Covid-19 appeared first on Mensa News.

“Saya yakin itu, karena beliau ini adalah seorang akademisi handal yang datang untuk melayani masyarakat. Bukan untuk dilayani,” Ujar Prof. Widjana, Senin (26/4/2021)

Dilansir dari Harian Bali Pos.
Seluruh Civitas akademika Universitas warmadewa (unwar) berbangga dan berbahagia, pasalnya salah satu dosen yang juga ketua program studi (Kaprodi) magister Ilmu Hukum program Pasca Sarjana Unwar, Dr.Simon Nahak, S.H.,M.H., terpilih menjadi bupati Malaka pada pilkada 2020. Simon Nahak terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Malaka, NTT, Perioede 2021-2025.

Rektor Unwar, Prof dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E., Sp.Park, mengaku turut bahagia atas terpilihnya salah satu dosen Unwar menjadi Bupati Malaka.

Dikatakan sejak awal pencalonan dia sangat mendukung Simon Nahak maju menjadi calon bupati. Karena itu menjadi sebuah penghargaan bagi Unwar yang telah mampu menjadikan salah satu dosennya sebagai kepala daerah.

Hal senada diungkapkan Ketua Yayasan kesejateraan Kopri Provinsi Bali (YKKPB) Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si., sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Unwar, YKKPB turut berbangga atas kepercayaan masyarakat Kabupaten Malaka kepada Simon Nahak yang merupakan dosen S1 dan S2 Fakultas Hukum Unwar.

The post Simon Nahak Seorang Akademisi Handal Yang Dilantik Menjadi Bupati Malaka appeared first on Mensa News.

Perjalanan hidup seorang anak tani Melkinus Lubalu pun demikian. Dimana dirinya juga berasal dari keluarga yang sangat sederhana di Pulau Sumba negeri yang terkenal dengan sebutan padang savana dan negeri sandelwood.

Dalam satu kesempatan perjumpaan Melkianus Lubalu dengan media ini tidak lain dirinya mengisahkan bagaimana seluk-beluk perjalanan dirinya ketika berjuang merintis usaha dari titik kosong menuju titik pemenuhan yang saat ini kesuksesan adalah bahagian dari miliknya.
“Saya dahulu juga susah seperti kalian, bahkan kalian lebih senang dari saya. Saya jadi kondektur, saya jadi penjual kue keliling dan banyak hal yang saya lakukan di masa itu. Tetapi semua pekerjaan saya lakukan dengan penuh tanggungjawab” Kisah Melkianus Lubalu kenang masa lalu.

Menjawab media ini terkait bagaimana daya juang dirinya (Melkianus Lubalu) dalam merintis usaha tidak lain Melkianus Lubalu mengatakan pada prinispnya setiap usaha apa saja harus dilakukan dengan rasa cinta sehingga pekerjaan tersebut dapat menyenangkan dan tidak menjadi beban. “Kunci usaha hanya satu yakni harus punya rasa cinta dan tanggung jawab terhadap pekerjaann tersebut.
Kalau itu sudah ada dalam diri, maka pastinya pekerjaan itu akan kita lakukan dengan sukacita dan hasilnya sedikit atau banyak akan membahagiakan” Tandas Melkianus Lubalu.

The post Kisah Sukses Perjalanan Anak Petani Melkianus Lubalu, Matahari Negeri Sandelwood Sinari Nusantara appeared first on Mensa News.