KUPANG, Mensanews.com – Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa informasi yang menyebut Bank NTT tidak lagi menerima atau menolak seluruh permohonan bantuan maupun proposal sumbangan dari berbagai lembaga adalah tidak benar. Bank milik pemerintah daerah tersebut tetap memberikan dukungan sosial, namun dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Charlie Paulus untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait kebijakan Bank NTT dalam menyalurkan bantuan kepada berbagai organisasi, lembaga, maupun komunitas yang mengajukan proposal.
Menurut Charlie, dirinya tidak pernah menyatakan bahwa seluruh proposal yang masuk ke Bank NTT akan ditolak. Sebaliknya, setiap proposal tetap akan dievaluasi berdasarkan manfaat, urgensi, serta dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
“Saya tidak pernah mengatakan menolak semua proposal. Yang saya sampaikan adalah Bank NTT akan selektif dalam menilai setiap proposal sumbangan yang masuk,” tegas Charlie Paulus kepada Mensanews.com, Selasa (28/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan selektif tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), sehingga setiap bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah daerah sebagai pemegang saham Bank NTT.
Menurutnya, prioritas Bank NTT adalah mendukung kegiatan yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat umum atau program yang dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan melihat mana kegiatan yang benar-benar berguna bagi masyarakat umum atau yang mendukung pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam melayani masyarakatnya,” ujar Charlie.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
