Malaka, Mensanews.com– Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., bersama tim dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) membahas penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Malaka, Rabu (15/09/21) di ruang rapat Bupati Malaka.
Bupati Malaka pada kesempatan ini menyatakan apapun program pusat, provinsi yang ada dasar hukumnya dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, pemerintah Kabupaten Malaka siap memberikan dukungan.
” Mewakili pemerintah dan masyarakat, Saya siap mendukung dan memberikan support untuk kegiatan yang memberikan hasil positif bagi kehidupan masyarakat. Sejak awal kepemimpinan Saya sudah berkomitmen untuk menempatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di atas segalanya sesuai motto bonum commune suprema lex,” tandas Bupati
Ditambahkan Ahli Hukum Pidana ini bahwa program yang berkaitan langsung dengan pendidikan, sinkron dengan program Bupati dan Wakil Bupati Malaka di bidang kualitas sumber daya manusia.
” Program ini sangat bagus karena bersentuhan dan sinkron dengan program yang kami usung di masa kepemimpinan yakni kualitas daya saing sumber daya manusia. Sehingga akan kita berikan perhatian serius,” ungkap Bupati yang akrab dengan nama SN.
Sementara Kepala LPMP Provinsi NTT, Drs. H.Muhammad Irfan, MM mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas penerimaan Pemerintah Kabupaten Malaka dengan program ini.
“Tentunya kami sangat mengapresiasi penerimaan pemerintah Kabupaten Malaka terkait program Sekolah Penggerak ini. Kita akan tetap bangun koordinasi dan komunikasi sehingga prosesnya tetap berjalan dan harapan kita dapat bermanfaat bagi kehidupan dan pendidikan di Kabupaten Malaka,” ujarnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
